BANDA ACEH – Khawatir dampak konflik pilkada Aceh mulai mengarah ke radikalisasi massa, empat LSM mewakili masyarakat sipil pro-perdamaian Aceh menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengarahkan para pihak yang berseteru agar arif dan tak terjebak politik antagonis.
Surat tersebut dikirim Agusta Muhktar (AJMI), Askhalani (GeRAK Aceh), Evi Narti Zain (Koalisi NGO HAM Aceh), Hendra Fadli (KontraS Aceh), Hospi Novizal Sabri (LBH Banda Aceh), dan Heri Saputra (PB HAM Pidie), pada Jumat (21/10).
Radikalisasi massa yang dimaksud, kata Hendra Fadli, berpotensi menciptakan kemandegan politik dan ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.
Selain itu, kata Hendra, situasi objektif di Aceh saat ini menjadi salah satu faktor kekhawatiran tersebut. Misalnya, seperti disebutkan dalam surat tersebut, tidak mendaftarnya Partai Aceh dalam pilkada karena konflik regulasi yang belum selesai.
“Fakta ini menunjukkan kekuatan politik lokal ini masih memiliki soliditas kuat serta tingkat loyalitas tinggi pada seluruh struktur politik formalnya di Aceh terhadap kebijakan pimpinan tertinggi PA, dalam hal ini Muzakir Manaf selaku Ketua PA-KPA,” ujar Hendra.
Soliditas dan loyalitas ini dinilai berimplikasi pada kesamaan sikap para anggota legislatif dari partai tersebut di propinsi dan daerah.
“Artinya, pilkada akan terus berlangsung dalam suasana disharmonis antara eksekutif dan legislatif. Dalam situasi seperti ini dapat disimpulkan telah terjadi pendelegitimasian proses pilkada dan hasil yang akan dicapai nantinya justru sejak sebelum pemimpin eksekutif terpilih.”
Selain itu, tambah Hendra Fadli, sulit memungkiri bahwa PA-KPA sebagai jelmaan dari GAM masih memiliki dukungan arus bawah yang kuat.
“Apalagi setelah keputusan penting yang disampaikan Muzakir Manaf dengan argumentasi yaitu mempertahankan eksistensi MoU dan UUPA secara konsisten dan konsekuen demi marwah Aceh,” ujarnya.
Masyarakat sipil, sambung Hendra, menilai pernyataan itu memiliki sengatan kuat untuk membangkitkan sentimen keAcehan, minimal di basis-basis massa tradisonal GAM, seperti Aceh Utara, Pidie, Bireuen, Aceh Timur, dan sebagian Barat serta Selatan Aceh.
“Situasi ini merupakan lahan kering yang rawan atau berpotensi mengarah pada radikalisasi massa,” kata Hendra.
Selain itu, tambah Hendra, kekuatan kelompok Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh incumbent) dan kubu pro serta pengguna jalur independen lainnya juga tidak bisa dianggap kecil.
“Kekuatan yang mengusung moral demokrasi ini meskipun tidak memiliki moral “ideologi keAcehan”, secara kuantitas dan logislitik terbilang signifikan.”
Kekuatan lain adalah sikap oportunis yang diperlihatkan partai nasional. “Parnas nyaris tidak memiliki kepentingan langsung dalam kisruh Pilkada Aceh. Apa pun situasinya Parnas tidak memiliki kerugian politik yang serius. Sehingga sikap Parnas cenderung terkesan oportunis dan mengalir ke arus yang kuat.”
Dari fakta-fakta tersebut, masyarakat sipil menilai tak ada kekuatan lokal yang mampu jadi penyeimbang kisruh pilkada. Dari pihak berseteru, sambung Hendra, menyerahkan proses penyelesaian konflik itu kepada pihak ketiga yaitu pemerintah pusat dan Uni Eropa.
Tapi, dalam suratnya kepada Presiden SBY, masyarakat sipil melihat sehebat apa pun kisruh pilkada, tak akan kembali menyeret Aceh ke dalam konflik kekerasan bersenjata.
Hanya saja yang dikhawatirkan ialah kencenderungan konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa oleh masing-masing kubu politik. “Karena cara inilah yang lazim digunakan dalam praktik “demokrasi” sekarang. Ketika penyelesaian melalui lobi dan negoisasi serta desakan melalui instrumen legal sudah tersumbat.”
Masyarakat sipil memprediksi ke depan akan terus berlangsung mobilisasi massa dalam jumlah besar, seperti di Pidie, Kamis kemarin (20/10).
“Di sisi lain kelompok proindepependen tentu tidak akan diam. Mereka akan melakukan hal serupa untuk menangkal serangan mobilisasi massa lawan politiknya,” ujar Hendra.
Masyarakat Sipil Pro Perdamaian menyarankan Presiden SBY mengarahkan para pihak yang berseteru (Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf) tidak terjebak melalui pengerahan kekuatan politik masing-masing yang bakal menyulut perlawanan arus bawah.
“Karena kami yakin bahwa kedua tokoh penting ini masih memiliki semangat keAcehan dan mampu bersikap sebagai negarawan,” ujar Hendra.
Mereka juga meminta SBY tak membiarkan konfrontasi politik Aceh terus bergulir. SBY juga diharapkan konsisten mengarahkan para pengambil kebijakan strategis mengenai Aceh di tingkat nasional agar menghormati kekhususan Aceh.[]
Source : Atjeh Post
Posted with WordPress for BlackBerry.
