Bogor, Kompas – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah kadernya menimbulkan ekses menurunnya dukungan publik terhadap Demokrat. Ada desakan dari kader di daerah yang menginginkan pembersihan internal.
”Dukungan publik terhadap Partai Demokrat menurun. Itu fakta, itu realitas. Saya lebih bagus mengakui semua itu sebagai realitas yang dihadapi Partai Demokrat,” kata Yudhoyono seusai menerima sembilan pendiri dan deklarator, Minggu (5/2), di kediaman pribadinya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.
Pendiri dan deklarator yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ventje Rumangkang, Sutan Bhatoegana, Irzan Tandjung, Tata Mustakim, Denny Sutan, Markus Selano, Husein Abdul Aziz, Reza Ali, dan Rizald Max Rompas.
Selain menyampaikan keprihatinan atas perilaku sejumlah kader partai yang dinilai menyimpang dari garis politik partai, mereka juga merekomendasikan Yudhoyono untuk turun tangan membenahi dan menyelamatkan Demokrat ke depan. Hal serupa menjadi rekomendasi sejumlah pimpinan partai di daerah.
Yudhoyono memberikan pemahaman kepada para kader bahwa inti persoalan yang dihadapi Demokrat adalah pelanggaran hukum oleh sejumlah kader Demokrat. Ia menegaskan, dugaan korupsi yang dilakukan kader itu bukan garis kebijakan partai.
”Semua kader PD harus memahami situasi dan masalah yang sebenarnya. Jangan dipindahkan masalah ini, jangan digeser isu ini seolah-olah ada konflik di internal PD,” katanya.
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Januari-Februari 2012, yang dirilis Minggu, juga memperlihatkan dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat yang terus menurun. Pada Januari 2011, Partai Demokrat masih mendapat dukungan 20,5 persen responden. Pada Juni, dukungan turun menjadi 15,5 persen dan Oktober 16,5 persen.
Pada survei terakhir, Januari-Februari 2012, dukungan itu kembali turun menjadi 13,7 persen. Setidaknya, dari 1.200 responden yang berasal dari 33 provinsi, 13,7 persen saja yang masih memilih Demokrat.
”Saat ditanya, jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang dipilih, hanya 13,7 persen responden yang memilih Demokrat,” kata Barkah Pattimahu, peneliti LSI. Partai Demokrat di posisi ketiga setelah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
LSI menengarai, kasus suap proyek wisma atlet SEA Games menjadi pemicu turunnya dukungan masyarakat. Apalagi saat ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui skandal suap wisma atlet.
Jika pada Juni 2011 hanya 41 persen responden yang tahu suap wisma atlet, kini 62,6 persen responden mengetahuinya. Bukan hanya itu, masyarakat yang meyakini petinggi Partai Demokrat terlibat juga semakin banyak (57,8 persen).
Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memang menjadi terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang. Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga menjadikan anggota Badan Anggaran DPR Fraksi PD, Angelina Sondakh, sebagai tersangka. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta dua anggota Fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir dan Mahyuddin, juga disebut-sebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Terkait persoalan hukum itu, menurut Yudhoyono, Demokrat menginginkan agar proses hukum di KPK itu benar-benar selesai dan tuntas.
Keterlibatan Anas
Khusus mengenai Anas Urbaningrum yang disebut-sebut dalam kasus itu, Yudhoyono memilih menunggu tuntasnya proses hukum. Sepanjang belum ada keputusan hukum yang tengah berjalan di KPK, ia tidak akan mengambil keputusan terhadap Anas, termasuk penonaktifan sebagai ketua umum.
”Saya menghormati, saya menunggu tuntasnya proses hukum itu,” kata Yudhoyono.
”Tidak ada penonaktifan Saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. Mengapa? Karena proses hukum di KPK masih berjalan. Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tak bisa mendahului KPK,” ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Anas menyatakan tidak bersalah dan tidak terlibat dalam semua dugaan korupsi ataupun politik uang. ”Saya pegang teguh pernyataan itu kecuali KPK berkata lain,” kata Yudhoyono.
Terhadap kader lain yang menjadi tersangka, Yudhoyono meminta agar mereka menghormati proses hukum. Di sisi lain, ia memastikan kader yang menjadi tersangka akan diberhentikan dari partai. Ia juga akan memberikan sanksi kepada kader yang melanggar kode etik partai.
Terkait kemelut internal yang makin menurunkan dukungan publik itu, menurut Yudhoyono, tidak boleh dibiarkan. Ia menyerukan kepada Ketua Umum, DPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan pimpinan Partai Demokrat di daerah untuk aktif memberikan penjelasan kepada kader dan publik tentang masalah sebenarnya. ”Jelaskan, jangan pasif, jangan tiarap, atas dasar fakta, atas dasar apa yang berlangsung di KPK,” katanya.
”Kader PD harus berani menghadapi dan melawan upaya yang sangat berlebihan untuk menghancurkan PD yang tanpa dilandasi logika dan fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak suka mengatakan ini, tetapi setahun terakhir ini saya harus memberikan penguatan dan semangat kepada kader partai. Hadapi, jangan mengelak, jangan lari, jangan tiarap. Kebenaran adalah kebenaran, fakta adalah fakta,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga meminta kader Demokrat untuk tetap tenang serta tak mudah dipengaruhi dan diagitasi. Ia meminta keutuhan partai tetap dijaga.
Yudhoyono juga menyerukan agar kader Demokrat mencegah dan menghindari godaan untuk melakukan korupsi. ”Saya masih mendengar satu-dua kader yang melakukan perbuatan tidak terpuji di daerah. Begitu itu terbukti, akan saya tindak tegas,” katanya.
Di Yogyakarta, Anas Urbaningrum optimistis semua dewan pimpinan daerah masih sepakat mendukung dirinya. Menurut Anas, tidak ada DPD yang mengusulkan penonaktifan dirinya.
Mengenai Angelina Sondakh, Anas mengatakan, proses hukum sebaiknya tidak banyak dikomentari agar nanti tidak muncul opini-opini. (WHY/NTA/ABK)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
