siwah.com

Blog

  • Pelajaran dari Aldi Taher yang ”Menggocek” Dunia Pemilu

    Pelajaran dari Aldi Taher yang ”Menggocek” Dunia Pemilu

    Pesohor Aldi Teher menghebohkan publik. Pencalonannya di Pemilu Legislatif 2024 menuai kontroversi setelah diketahui didaftarkan oleh dua partai politik dalam dua lembaga perwakilan yang berbeda. Kata ”Aldi Taher” bahkan masuk jajaran topik terpopuler Twitter di kategori hiburan dengan jumlah cuitan hingga 39.000 hingga Jumat (26/5/2023) siang.

    Video Aldi mengenakan atribut dua partai politik beredar di Twitter. Dalam cuitan yang diunggah akun @Heraloebss, Minggu (20/5), Aldi yang mengenakan jaket dan topi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berjoget diiringi Mars Perindo. Sementara itu, dalam video berbeda, Aldi mengenakan baju berlogo Partai Bulan Bintang (PBB) sedang memetik gitar dan menyanyikan lagu tentang PBB.

    Saat pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berlangsung 1-14 Mei lalu, PBB dan Perindo mendaftarkan Aldi sebagai bakal caleg. PBB Provinsi DKI Jakarta mendaftarkan Aldi sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I ke KPU DKI Jakarta, Sabtu (13/5). Sehari berselang, Perindo juga mendaftarkan Aldi ke KPU RI, Minggu (14/5), sebagai caleg DPR RI dari dapil Jawa Barat II.

    Anggota DPR terpilih 2019-2014, Dedi Mulyadi, memghadiri acara pelantikan anggota legislatif 2019-2014 saat akan dilantik melalui Sidang Paripurna MPR di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

    Tak hanya Aldi, mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga didaftarkan oleh dua parpol sekaligus, yakni Partai Golkar dan Partai Gerindra. Dedi terdaftar sebagai caleg Golkar dan Gerindra untuk tingkat DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Namun, belakangan, Dedi diketahui sudah mengundurkan diri dari Golkar dan berpindah ke Gerindra.

    Prosedur

    Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor menyatakan, Aldi mendaftar sebagai caleg DPRD DKI Jakarta melalui PBB sesuai dengan keinginannya sendiri. PBB juga memfasilitasi keinginan Aldi tersebut dengan mendaftarkannya sebagai salah satu dari 106 caleg yang didaftarkan ke KPU DKI Jakarta.

    Namun, setelah namanya viral karena diketahui mendaftar sebagai caleg di PBB dan Perindo, Aldi kemudian mengajukan surat pengunduran diri pada Selasa (23/5). PBB juga akan segera mengganti Aldi dengan caleg lain sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    ”Saat mendaftar sebagai caleg ke PBB, Aldi menunjukkan keseriusannya untuk maju bersama PBB. Apalagi, Aldi juga tercatat sebagai pengurus di DPP PBB,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (26/5/2023).

    Kompas menghubungi Aldi melalui pesan singkat untuk mengonfirmasi soal pencalegan melalui dua parpol itu, tetapi hingga Jumat sore tidak direspons.

    Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, saat ini KPU sedang melakukan verifikasi administrasi dan analisis kegandaan terhadap semua caleg yang didaftarkan oleh 18 parpol peserta Pemilu 2024. Analisis kegandaan itu dilakukan untuk memastikan tidak ada caleg yang didaftarkan oleh lebih dari satu parpol dalam dapil ataupun lembaga perwakilan yang berbeda.

    Ketua KPU Hasyim Asy’ari (kiri) serta anggota KPU, Idham Holik (tengah) dan August Mellaz (kanan), meninjau ruangan pengajuan bakal calon anggota DPR di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/4/2023).

    Analisis kegandaan dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang memiliki fitur analisis kegandaan. Silon akan mendeteksi jika ada caleg yang didaftarkan oleh lebih dari satu parpol, dapil, dan lembaga perwakilan. Ia memastikan analisis kegandaan akan menghasilkan data yang akurat karena pendeteksian berbasis nomor induk kependudukan. ”Kalau terdapat kegandaan, nanti akan kami sampaikan ke parpol untuk diperbaiki,” katanya.

    Ketua KPU Hasyim Asy’ari menambahkan, KPU turut menerima laporan masyarakat jika ada caleg yang terdeteksi ganda. Laporan itu akan ditindaklanjuti dengan memeriksa caleg yang didaftarkan oleh parpol terkait. Jika diketahui ada caleg ganda, KPU akan meminta klarifikasi dari partai yang mendaftarkan caleg tersebut.

    ”Kalau ada laporan masyarakat, ada berita, ini kami anggap sebagai masukan, bahkan ada Dedi Mulyadi misalkan, kami kan baru tahu setelah ada pemberitaan. Pemberitaan ini dijadikan dasar untuk memeriksa di dalam daftar bakal calon peserta dua partai ini, ada enggak yang bersangkutan, demikian juga Aldi Taher,” ujarnya.

    Lebih jauh, jika caleg yang terdeteksi ganda sudah mengundurkan diri dari salah satu parpol, KPU akan memeriksa surat pengunduran diri. Sebab, caleg yang pindah partai harus melampirkan tanda bukti surat pengunduran diri dari parpol lama kepada KPU. ”KPU dianggap tahu kalau KPU sudah menerima surat pengunduran dirinya,” ujar Hasyim.

    Para kader dan simpatisan Partai Perindo saat menanti Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerahkan berkas bakal calon anggota DPR dari parpolnya untuk Pemilu 2024 kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (14/5/2023).

    Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, mengatakan, saat ini Bawaslu hanya bisa melakukan pengecekan secara manual berdasarkan nama caleg yang diduga ganda. Sebab, akses Silon yang diperoleh Bawaslu tidak memiliki fitur analisis kegandaan, seperti yang dimiliki KPU. Oleh karena itu, Bawaslu membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai caleg yang diduga ganda.

    Sementara ini, Bawaslu hanya menemukan caleg ganda atas nama Dedi Mulyadi di Golkar dan Gerindra serta Aldi taher di PBB dan Perindo. Atas temuan kegandaan caleg tersebut, Bawaslu akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU untuk mencoret salah satu pencalonan dari caleg ganda itu.

    Mekanisme internal parpol

    Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah menilai, munculnya caleg yang didaftarkan oleh lebih dari satu parpol menunjukkan parpol tidak serius dalam melakukan perekrutan dan kaderisasi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme internal yang memeriksa kejelasan status dan komitmen caleg hanya untuk mendaftar di satu parpol.

    Di sisi lain, pencalegan juga disinyalir menjadi ajang pencari kerja sehingga banyak orang mencoba peruntungan mendaftar di lebih dari satu partai. ”Saya menduga ada caleg yang tidak paham aturan dan mekanisme pencalegan. Seperti Aldi kemungkinan juga tidak paham, karena menjadi artis, mungkin berpikiran bisa mendaftar di banyak partai,” katanya.

    Direktur Eksekutif Puskapol UI Hurriyah

    Di sisi lain, menurut Hurriyah, ada kontribusi KPU yang mengakibatkan munculnya caleg ganda. Dalam sosialisasi kepada parpol, KPU seharusnya mengingatkan untuk tidak mendaftarkan caleg yang berpotensi akan mendaftar di parpol berbeda.

    Oleh karena itu, lanjutnya, KPU harus memberikan sanksi kepada parpol yang mendaftarkan caleg yang diketahui ganda di parpol lain. Dengan demikian, parpol merasa memiliki kewajiban untuk memastikan semua caleg yang didaftarkan tidak mendaftar di parpol lain.

    ”KPU harus proaktif menelusuri caleg ganda dan berani mengumumkan parpol dan caleg ganda kepada publik, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat,” ujar Hurriyah.

    Editor: ANTONY LEE

    Source : Kompas.id

  • Pemilu Turki, Pengamat: Partai atau Caleg yang Bagi-bagi Sembako dan Politik Uang Tak Dipilih Rakyat

    LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pengamat politik luar negeri Tengku Zulkifli Usman mengatakan, ada pelajaran berharga yang bisa diambil Indonesia dari Pemilu Turki2023, yang kini berubah nama menjadi Turkiye.

    Pelajaran berharga dimaksud menurut Zulkifli, yakni mengutamakan politik adu gagasan, adu ide dan adu narasi yang mewarnai secara dominan di ruang publik di Turki.

    Sementara politik uang (money politics), bagi-bagi sembako seperti beras dan minyak goreng tidak dipilih oleh masyarakat Turki.

    “Partai AK Parti, partainya Erdogan (Recep Tayyip Erdo?an) ini berhasil mendidik masyarakat Turki. Ada transfer narasi dan prestasi yang bagus dari Erdogan. Sehingga meski dikasih sembako dan lain-lain oleh lawannya, mereka tetap nggak milih,” kata Tengku Zulkifli dalam Gelora Talk ‘Menyongsong Pilpres 2024: Pelajaran dari Pemilu Turki, Rabu (24/5/2023).

    Menurut dia, Kemal K?l?çdaro?lu, yang didukung CHP (Partai Rakyat Republik) dan mendapatkan bantuan dana 300 miliyar Lira dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, ternyata kalah dari Erdogan yang tidak memiliki dana yang besar, karena secara natural memiliki basis massa tradisional dan memiliki manajemen kampanye yang bagus.

    “Meski CHP sudah bagi-bagi sembako seperti minyak goreng dan beras, serta berhasil mengerahkan massa dalam jumlah besar. Masyarakat Turki nggak peduli, mereka nggak pilih, karena pakai cara-cara yang tidak mendidik. Tapi lawan Erdogan bisa masuk putaran kedua, itu sudah luar biasa. Saya yakin Erdogan tetap akan menang,” katanya.

    Tengku Zulkifli mengaku selalu berkomunikasi dengan para pengamat politik di Turki, bahwa berpolitik dengan bagi-bagi sembako atau politik uang tidak dipilih masyarakat Turki.

    Ia berharap agar partai di Indonesia bisa mencontoh AK Partai (Partai Keadilan dan Pembangunan), yang dianggap sebagai partai modern.

    “Karena itu, Indonesia ini sudah saatnya move on dari cara-cara berpolitik yang lama, itu sudah usang. Kita sudah reformasi 25 tahun, sudah cukup membiarkan budaya buruk seperti ini dalam politik kita,” katanya.

    Masyarakat, lanjutnya, seolah-olah tidak pernah diajak berpikir, bahkan dianggap tidak bisa berpikir, cukup diberi minyak goreng dan beras saja dalam setiap Pemilu, mereka akan pilih.

    “Padahal politik itu, sejatinya adalah transfer narasi ke generasi. Coba lihat para ketua umum itu tidak ada yang mau turun, mereka maunya jadi pejabat terus. Padahal sudah tua, encokan, rematik dan tidak ada waktu belajar,” katanya.

    Sebagai pendidikan politik, harusnya mereka turun dan ada transfer narasi dari generasi ke generasi. “Ini bukan persoalan kursi, tapi sebenarnya yang senior itu harusnya legowo transfer narasi ke generasi muda. Tetapi, ini tidak terjadi,” katanya.

    Tengku Zulkifli menegaskan, apa yang dilakukan Erdogan patut dicontoh para pemimpin dan ketua umum partai di Indonesia, karena mengedepankan kecerdasan berpolitik adu gagasan, adu ide dan adu narasi.

    “Bukan sebaliknya, mengedepankan ‘politik barbar’. Apa pun masalahnya, apa pun polemiknya di masyarakat, ayo diselesaikan di kotak suara. Itu ajakan yang disampaikan Erdogan, makanya dia tidak pernah ngotot dengan satu jabatan apa pun, kecuali itu semua kehendak rakyat,” ujarnya.

    Karena itu, ia mengatakan, tiga upaya kudeta terhadap Erdogan selalu gagal, meski mendapatkan dukungan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang tidak menginginkan Erdogan berkuasa lagi.

    “Erdogan memiliki leadership yang kuat membawa perubahan, view baru di Turki. Meski banyak permainan geopolitik global tetap tidak pernah berhasil, karena kecerdasan politik adu gagasan, adu ide dan tidak barbar telah memenangkan hati masyarakat turki,” tegasnya.

    Kekuatan Narasi, bukan Otot
    Sementara itu, pengajar FISIP Universitas Indonesia Syahrul Hidayat, Doktor lulusan University Of Exeter, United Kingdom mengatakan, sudah saatnya para pemimpin di Indonesia mulai mengedepankan narasi dan dialog dalam merebut hati rakyat.

    “Pemimpin harus menawarkan solusi dari persoalan yang ada di masyarakat. Dimana kekuatan narasi harus mulai ditekankan daripada kekuatan otot,” harap Syahrul.

    Erdogan ini, kata Syahrul, tidak pernah menjanjikan sesuatu, sehingga ketika terjadi inflasi dan pasca gempa bumi besar, masyarakat Turki tetap percaya kepada Erdogan untuk memperbaiki keadaan.

    Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki 2019-2020 Darlis Aziz mengungkapkan, kampanye Pemilu di Turki benar-benar menerapkan strategi narasi dan dialog dengan masyarakat.

    “Kalau di kita banyak sekali spanduk yang bertebaran merusak pemandangan ruang publik, kalau di Turki itu tidak ada,” ujar Darlis Aziz.

    Kampanye di Turki, lanjutnya diisi dengan partemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi. Mereka menawarkan narasi terbaru kepada anak muda, sehingga menjadi tertarik.

    “Dengan narasi itu memberikan optimis dulu kepada masyarakat Turki akan dimasukkan di rencana pembangunan. Nah, saya kira ini sangat mendidik, perlu diterapkan di kita, karena kampanye kita sangat boros dan merusak lingkungan,” tegasnya.

    Kematangan Berdemokrasi Turki
    Sedangkan Dr. Sitaresmi Soekanto, Salah seorang Pendiri Partai Gelora Indonesia menegaskan, bahwa Pemilu Turki 2023 merupakan bentuk kematangan dalam berdemokrasi di Turki, baik rakyat maupun sistemnya.

    “Saya melihat ada kematangan demokrasi di Turki. Ada kematangan rakyatnya yang melihat secara obyektif, bahwa partai-partai oposisi tidak mereka inginkan untuk mematikan demokrasi yang ada. Kemenangan Erdogan bagian dari penyelamatan Turki,” kata Sitaresmi.

    Ia berpandangan, kematangan rakyatnya menjadi kunci dalam keberhasilan berdemokrasi di Turki. Sebab, Erdogan selalu mengedepankan dialog dengan masyarakatnya, dan mengatakan tidak bisa berjuang dengan melakukan hal-hal frontal seperti kudeta untuk melakukan perubahan.

    “Kehadiran AK Partai pimpinan Erdogan ini berhasil memodernisasi Turki, meski kontitusinya tetap sekuler, tetapi masyarakat sangat religius sekarang. Itu sebenarnya sudah terlihat ketika Erdogan menjadi Wali Kota Istanbul,” katanya.

    Pendiri partai nomor 7 di Pemilu 2024 ini berharap kerja partai politik (Parpol) dan tokoh politik harus berbasis prestasi bukan gimmick dan pencitraan. Erdogan mencontohkan hal ini secara konsisten.

    “Tugas partai politik adalah public educatordan public narrator, bukan pembawa sembako. Tata kelola partai politik yang bagus agar menghasilkan output yang bagus,” katanya.

    Ia juga menilai AK Partai Turki contoh partai modern yang mampu menampilkan demokrasi yang sehat dan Islam yang damai di waktu yang sama.

    “Perpecahan dan pembelahan politik selalu merugikan kita sendiri. Hal ini perlu selalu dihindari oleh semua pihak,” katanya.

    Sitaresmi mengatakan, tokoh politik sudah saatnya melakukan transfer narasi ke generasi selanjutnya dan tidak mempertahankan iklim gerontokrasi dalam berpartai.

    “Pemilu yang baik adalah Pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu Turki salah satu Pemilu yang paling memiliki keabsahan tinggi di dunia 2023,” katanya.

    Partai Gelora menilai pergolakan idelogi dan perbedaan pendapat dalam politik jangan diarahkan ke arah negatif. Tapi seharusnya menjadi khazanah kekayaan bangsa dan menjadi konsensus bersama dalam membangun.

    “Tidak ada yang sempurna, oleh sebab itu semua stakeholder partai politik, politisi dan seterusnya harus mau berproses menuju demokrasi yang sehat dan mau berproses dalam melakukan menajemen demokrasi yang lebih substansial lagi,” pungkas Sitaresmi Soekanto.

    Source : Liputan.com

  • Separuh Lebih Usulan Guru Besar Ditolak

    Tampak depan Gedung Rektorat Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/1/2023).

    JAKARTA, KOMPAS– Selama tiga tahun ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerima 7.598 usulan guru besar. Namun, dari ribuan pengajuan tersebut ada 64 persen ditolak dengan berbagai alasan, salah satunya pelanggaran etika akademik.

    Di rentang waktu itu 2020-2022, Kemendikbudristek meloloskan usulan 36 persen dari total pencalonan yang masuk. Angka ini setara dengan 2.736 usulan. Usulan yang lolos dari penilaian tim pusat ini tidak ada perbaikan dan dianggap memenuhi syarat sebagai guru besar.

    Adapun yang gagal seleksi, masih ada kesempatan berikutnya selama mereka memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang. Jika perbaikannya berat, nunggu publikasi artikel ilmiah lagi. Bisa memakan waktu tiga tahun lagi. Tetapi kalau ringan, mereka bisa nunggu beberapa bulan saja, kata Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek Mohammad Sofwan Effendi, Selasa (24/1/2023).

    Menurut Sofwan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan pengajuan guru besar ini ditolak, di antaranya karena jurnalnya tidak bagus, relevansi keilmuannya tidak cocok, pelanggaran etika akademik, dan sisanya berkaitan karena masalah administrasi.

    Dalam penilaian calon guru besar, Kemendikbudristek mempertimbangkan kualitas jurnal tempat artikel ilmiah. Pertimbangan berikutnya menyangkut relevansi keilmuan antara penulis dan jurnal. “Kalau dalam guru besar, minimal ada tiga keselarasan yaitu sesuai S3, sesuai bidang penugasan, dan sesuai dengan bidang yang ditulis,” tutur Sofwan.

    Hal yang tidak kalah penting adalah bebas dari pelanggaran etika akademik. Adapun terkait pelanggaran etika dosen dalam pencalonan guru besar, saat ini Kemendikbudristek sedang memeriksa laporan dugaan pelanggan integritas seorang dosen di Jawa Timur. “Saat ini kami terima laporan seperti itu dari Provinsi Jawa Timur. Tetapi kami belum bisa buka, sekarang sedang berlangsung klarifikasi,” kata Sofwan.

    Pelaksana Tugas Rektor Universitas Lampung M. Sofwan Effendi mengukuhkan 19 guru besar di Gedung Serba Guna Unila, Rabu (30/11/2022).

    Dosen tersebut sudah mendapat surat keputusan (SK) sebagai guru besar karena memenuhi syarat administratif. Jika laporan dari warga terbukti adanya pelanggaran integritas, SK guru besar dosen itu dapat ditinjau ulang.

    Salah satu contoh penolakan syarat guru besar dialami dosen Universitas Brawijaya (UB), Malang berinisial AK. Berdasarkan informasi dari salah satu staf kampus, AK ditunda pengajuan guru besarnya karena ada masalah dalam artikel ilmiahnya. “Jadi ia membuat artikel dan mengaku sebagai penulis pertama. Padahal, artikel tersebut dibuat oleh mahasiswa bimbingannya. Mahasiswanya tidak terima dan melaporkan hal tersebut,” ujar salah satu staf kampus UB.

    Staf kampus tersebut mengungkapkan, AK sudah mendapat surat peringatan dari rektorat agar tidak mengulangi perbuatannya. Ia pun masih bisa mengajukan pencalonan guru besar jika telah memperbaiki artikelnya yang bermasalah.

    Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, AK tidak berkomentar banyak. Ia merasa tidak pernah mendapat info terkait penundaannya sebagai guru besar. “Mohon maaf, info seperti ini tidak pernah saya dengar sebelumnya karena dalam hal penulisan artikel sampai saat ini tidak ada masalah antara saya dengan tim penulis,” ujarnya.

    Situasi di sekitar bundaran area dalam Universitas Brawijaya, Malang, Senin (6/2/2023). Tim Investigasi Harian Kompas menemukan indikasi adanya pelanggaran integritas yang dilakukan dosen senior dalam membuat karya ilmiah.

    Kompas menemukan kasus serupa di UB. Seorang dosen berinisial AW terindikasi menggunakan riset mahasiswanya untuk artikel jurnal internasional. Kemunculan nama dosen senior tersebut dapat menambah angka kredit yang bisa dipakai untuk promosi kenaikan pangkat dan jabatan, termasuk menjadi guru besar. Namun AW menampik melakukan pelanggaran integritas. “Yang jelas, mereka-mereka yang melaporkan saya, dan memberi informasi yang tidak benar, adalah orang-orang yang tidak suka ama saya,” kata AW.

    Tidak mudah 

    Bagi sebagian dosen, untuk memenuhi syarat sebagai guru besar tidak mudah. Sebab yang bersangkutan harus mampu menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q1 sebagai penulis utama. Calon guru besar berinisial S dari Universitas Negeri Padang perlu waktu sekitar 10 bulan menunggu artikel ilmiahnya terbit di jurnal internasional. “Artikel saya sempat ditolak tiga kali di beberapa jurnal internasional. Saya dapat pelajaran dari hal itu karena pengelola jurnal menolak dengan catatan,” katanya.

    S mengatakan, untuk menembus jurnal dengan kategori Q1 memang sangat sulit. Ia bersyukur karena pihak kampus memfasilitasi biaya untuk penerbitan artikel yang akan ia publikasi ke jurnal internasional.

    “Perguruan tinggi asal calon guru besar memainkan peran penting dalam proses seleksi. Pihak kampus, dinilai paling memahami rekam jejak dosen baik dari sisi akademik maupun integritasnya. Usulan profesor itu dimulai di tingkat fakultas. Orang yang diusulkan sebagai guru besar pasti diketahui semua orang fakultas. Sehingga kapabilitasnya diketahui orang-orang fakultas,” kata Syamsul Rizal, angota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Kemendikbudristek

    Sayangnya, mekanisme penilaian di level kampus tidak berjalan semestinya. Banyak pihak yang segan membicarakan kapasitas seseorang karena dianggap sebagai kolega sendiri. “Saya tidak tahu caranya, bagaimana menyelesaikan di level internal. Akhirnya banyak yang menyerahkan di level pusat. Jika dapat gelar profesor, itu rezeki dia. Fenomena ini akan berjalan terus. Indikasi-indikasi pelanggaran integritas tetap ada, tetapi dosen tidak berani bicara,” kata profesor fisika kelautan di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh itu.

    Editor: KHAERUDIN

    Source : Kompas.id

  • Ada Peran Joki di Balik Karya Ilmiah Dosen

    Di situsnya, Budapest International Research and Critics Institute-Journal yang dikelola MR mengklaim sebagai jurnal terindeks Sinta 3. Padahal, akreditasi jurnal ini sudah dicabut sejak 27 Mei 2022. Konsekuensinya, artikel ilmiah yang terbit sejak 2022 hingga sekarang sudah tidak terakreditasi atau terindeks Sinta lagi.

    JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah dosen terindikasi menggunakan jasa joki dalam menerbitkan artikel ilmiah di jurnal internasional. Tim Investigasi Harian Kompas menemukan tujuh artikel ilmiah dosen dari berbagai kampus memiliki penulis koresponden yang sama. Artikel ilmiah bantuan joki ini diduga kuat dibuat untuk kepentingan kenaikan pangkat para dosen.

    Tujuh artikel karya ilmiah yang dimaksud berasal dari dosen Medan, Palembang, dan Pematang Siantar. Adapun tujuh artikel itu antara lain yang dimuat di Journal of Law and Criminal Justice, International Journal of Language and Linguistics, International Journal of Linguistics and Communication, Journal of Islamic Banking and Finance, dan Al Ulum.

    Di artikel dosen-dosen itu muncul alamat email email bukharyahmedal@gmail.com dan ahmedalbukahry@yahoo.com yang terhubung dengan seorang berinisial MR sebagai penulis koresponden. Nama MR menjadi perhatian tim penilai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Bahkan mereka meyakini MR menjalankan praktik perjokian yang dipesan oleh dosen-dosen itu.

    Tim Kompas mendatangi salah satu alamat di Medan, Sumatera Utara, yang dicantumkan MR, pengelola jurnal BIRCI Jumat (20/1/2023). Alamat itu ternyata rumah orangtua MR. Sementara MR dan keluarga berdomisili di Deli Serdang.

    Salah satu dosen yang terhubung dengan MR adalah HF, dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). MR memprotes keputusan Kemendikbudristek yang menggagalkan pencalonan guru besar HF. Artikel HF dinilai tidak layak karena muncul di jurnal yang dinilai tidak bereputasi internasional.

    Artikel itu dimuat di jurnal The Social Sciences tahun 2016. Tim penilai Kemendikbudristek memandang artikel-artikel ini dimuat di jurnal yang tidak memenuhi syarat kualitasnya.

    Tim penilai Kemendikbudristek di situs pak.kemdikbud.go.id menjelaskan, Berikut ini kami tampilkan hasil evaluasi yang dilakukan atas dua jurnal dari publisher Medwell, yaitu Journal of Engineering and Applied Science dan The Social Sciences yang diindikasikan tidak memenuhi syarat untuk dapat digolongkan dalam jurnal internasional bereputasi.

    Protes MR menimbulkan tanda tanya karena dia bukan bagian dari tim penulis artikel HF. Saat hendak mengonfirmasi ke HF, dosen perempuan ini menolak berkomentar seraya mengaku sedang di luar kota. Dia tidak mau namanya dikaitkan dengan MR. Namun HF dipergoki berada di kampusnya, Jumat (20/1/2023) sore. Saat ditanya, dia tidak bersedia menjelaskan hubungannya dengan MR. Saya tidak bersedia, ujarnya berlalu.

    Kompas sempat menelusuri keberadaan MR yang jejaknya ada di alamat Jalan HM Said Gang Wongso, Medan. Alamat MR didapat dari Kemendikbudristek yang pernah melakukan investigasi terhadap calo jurnal ini. Rumah MR berada di samping tempat praktik bidan. Penghuni rumah tampak bingung dengan kedatangan Kompas. Ini alamat orangtuanya. Dia sudah tidak tinggal di sini, ujar perempuan yang mengaku istri dari kakak MR.

    Membantu penerbitan 

    MR akhirnya berhasil dihubungi melalui telepon selulernya dan bersedia bertemu di kawasan perbatasan Deli Serdang – Medan. Dia mengakui membantu penerbitan artikel ilmiah HF di jurnal internasional. Kalau saya menerbitkan artikel di jurnal terindeks Scopus, itu pakai email saya biar tidak ribet. Itu tidak melanggar karena artikel terindeks Scopus ada beberapa servis ke penulis, kata MR.

    MR, makelar jurnal dosen sekaligus pengelola jurnal (kiri) BIRCI bertemu dengan dua wartawan Kompas Jumat (20/1/2023) di tepi jalan sekitar Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pertemuan itu, MR menjelaskan bahwa dia sering membantu dosen menerbitkan artikel ilmiah di berbagai jurnal internasional. Setelah kami cek, jurnal internasional itu ternyata bermasalah atau diragukan reputasinya.

    Adapun bantuan MR pada artikel HF adalah membaca ulang naskah artikel, menyunting, dan mengirimkan ke jurnal. “Jadi apa alasan dari Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) mempermasalahkan itu. E-mail saya bisa ada di artikel-artikel lain. Menurut saya ini hal-hal yang tak penting yang diributkan,” kata MR.

    Jadi apa alasan dari Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) mempermasalahkan itu. E-mail saya bisa ada di artikel-artikel lain. Menurut saya ini hal-hal yang tak penting yang diributkan

    Dengan memasukkan namanya sebagai tim penulis tanpa berkontribusi dalam proses riset, statusnya menjadi gift authorship. MR terindikasi menabrak ketentuan Permekdikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

    Perannya sebagai penghubung artikel ilmiah para dosen tidak selalu rapi. Contohnya ketika dia membantu menerbitkan artikel salah seorang dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) berinisial WD di Journal of Islamic Banking and Finance. Ada kejanggalan dalam artikel tersebut karena dalam daftar isi di situs jurnal tertulis atas nama FP. Namun saat diunduh, nama penulisnya berubah menjadi WD. FP juga merupakan dosen UMSU.

    Dosen Universitas Islam Sumatera Utara HF menolak dimintai keterangan mengenai jurnalnya pada 21 Januari 2023 

    WD kebingungan dengan masalah ini. Dia mengaku artikel yang terbit 2015 itu merupakan miliknya, bukan punya FP. Dia hanya meminta bantuan MR menerjemahkan artikel dalam Bahasa Inggris sekaligus membantu publikasinya di jurnal internasional. Waktu itu saya hanya memberikan sekadar untuk uang minum saja, tidak lebih, kata WD ketika ditanya seberapa banyak uang yang dia kasih ke MR.

    Menjalankan perjokian 

    WD juga kesal karena MR mencantumkan diri sebagai penulis koresponden tanpa sepengetahuannya. “Saya sangat kecewa karena alamat koresponden bukan email saya. Saya minta diubah ternyata tidak diubah juga sampai sekarang,” katanya lagi.

    Terkait masalah ini, Yanuarsyah Haroen, anggota Tim Kenaikan Jabatan Kemendikbudristek (2006-2020) meyakini MR menjalankan pekerjaan sebagai joki. Rekam jejaknya ada di sejumlah artikel ilmiah yang berbeda-beda disiplin keilmuannya. Keyakinan ini semakin kuat ketika MR memprotes karya yang dipersoalkan Kemendikbudristek sementara dia bukan bagian tim penulis. “Dari sini, muncul dugaan bahwa dia (MR) merupakan joki yang menyediakan artikel jurnal bagi para calon guru besar yang tidak punya karya ilmiah,” katanya.

    Dari sini, muncul dugaan bahwa dia (MR) merupakan joki yang menyediakan artikel jurnal bagi para calon guru besar yang tidak punya karya ilmiah

    Kiprah MR sebagai joki sempat diungkap oleh akademisi dan filolog University of Hawaii, Amerika Serikat Ulrich Kozok. Dia membicarakan perangai MR di akun media sosialnya. Uli menjelaskan bahwa Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI) yang dikelola MR termasuk jurnal bermasalah karena menerbitkan ulang artikel ilmiah yang pernah terbit di jurnal lain.

    Kegiatan ini disebut pengajuan jamak dan termasuk pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 / 2021. “Artikelnya dalam Bahasa Inggris yang cacat berat sehingga hampir tidak dapat dimengerti, dan juga tidak menambah pengetahuan kita mengenai budaya atau sejarah suku Batak,” kata Uli mengomentari jurnal milik MR seperti dikutip dari laman Facebook-nya.

    Editor: KHAERUDIN

    Source : Kompas.id

  • Ruang Abu-abu Tim Percepatan Guru Besar

    Kompas mendatangi Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/1/2023). Kami ingin mendalami informasi perjokian dosen calon guru besar di kampus itu.

    Sebuah jurnal internasional bereputasi asal Turki menerbitkan artikel ilmiah karangan tim dosen di Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat, 2022. Jumlah penulisnya empat orang. Penulis utama dalam artikel ilmiah itu adalah RI, dosen senior UNP. Ia sedang mengajukan kenaikan pangkat dari lektor kepala menjadi guru besar atau profesor.

    Artikel ilmiah yang terbit Oktober 2022 itu mengangkat tema pendidikan. Dari penelusuran di universitas ini, diketahui bahwa artikel ilmiah dibuat oleh tim yang sengaja dibentuk untuk memuluskan jalan RI sebagai guru besar.

    Hal ini terjadi karena salah satu syarat dosen lektor kepala yang ingin naik jabatan ke guru besar adalah memiliki publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus. Aturannya terdapat pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik atau Pangkat Dosen 2019. Merujuk aturan itu, seorang penulis utama (penulis pertama sekaligus penulis koresponden) mendapat angka kredit 60 persen dari artikel ilmiah. Sisanya dibagi rata ke penulis lain.

    Infografik Jurnal Internasional Berkualitas Harus Memenuhi Kriteria

    Kamis (26/1/2023), RI mengakui, sebelum artikel itu terbit, dia belum pernah berhasil menembus jurnal Scopus. Dia memiliki beberapa publikasi internasional, tetapi bukan di jurnal yang terindeks Scopus. Keberadaan tim yang membantunya dalam menulis artikel juga diakuinya.

    ”Ide dan gagasan dari saya. Anggota tim mencari teori pendukung ini atau teori pendukung itu. Itu dicari oleh anggota tim yang lebih muda. Riset bermula dari situasi yang ada, persoalan yang mau diangkat, dan dukungan data. Mana yang kurang nanti dilengkapi. Namun, gagasan awalnya memang dari saya,” jelasnya.

    Hasil pelacakan ke sumber-sumber tepercaya di kampus UNP, proses penulisan, pengolahan, dan analisis data sepenuhnya dilakukan tim kecil. Bukti eksistensi tim percepatan guru besar ini diketahui dari dokumen laporan kinerja UNP tahun 2019 dan 2021. Bahkan, di salah satu situs milik universitas, tersedia fitur untuk mengklaim insentif pendampingan guru besar.

    Tampak depan Gedung Rektorat Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/1/2023).

    Merespons hal ini, Rektor UNP Prof Ganefri menyatakan, tim percepatan guru besar bekerja secara masif dan terstruktur. Kerja mereka dimulai dari Tim Penilai Angka Kredit UNP yang melakukan sosialisasi ke berbagai fakultas. Sosialisasi bertujuan memotivasi dosen agar meningkatkan kualitas ilmu. Caranya, mendorong mereka mengurus kenaikan jabatan fungsional. ”Kenaikan jabatan mengharuskan mereka melakukan riset,” katanya.

    Kenaikan jabatan mengharuskan mereka melakukan riset

    Setelah memulai membangun tim tahun 2017, pihak kampus merasakan hasilnya tahun 2019. Tahun lalu, misalnya, UNP menambah 14 guru besar yang disetujui tim penilai Kemendikbudristek.

    Berbeda peran

    Fenomena tim percepatan guru besar ini ditemui di sejumlah kampus. Namun, nama tim bisa berbeda sesuai dengan kebijakan kampus setempat. Di Universitas Negeri Malang (UM), ada Tim Percepatan Publikasi (TPP) yang berada di bawah Pusat Publikasi Akademik. ”Tugasnya, mendampingi, melayani penerjemahan, penulisan karya ilmiah, mencarikan jurnal yang sesuai. Tim TPP ini tidak ikut dalam publikasi (tidak masuk sebagai penulis),” kata Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UM Markus Diantoro.

    Terkait hal ini, pemerintah membolehkan pembentukan tim percepatan guru besar selama untuk membimbing calon guru besar. ”Namun, tim ini tidak boleh membuatkan artikel ilmiah untuk dosen yang ingin naik jabatan ke guru besar,” ucap Direktur Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Sofwan Effendi.

    Seorang dosen di salah satu universitas di Sumatera Utara saat diwawancara mengenai pola – pola kecurangan dalam pencalonan guru besar pada 19 Januari 2023.

    Menurut anggota Ilmuwan Muda Indonesia,, boleh saja dosen senior memberikan ide riset dan tidak terlibat langsung dalam teknis penelitian. Dalam komunitas ilmiah internasional, biasanya hal ini dilakukan guru besar atau profesor. Peran mereka memberikan gagasan dan mencarikan dana riset.

    Namun, dosen dengan kontribusi seperti itu tidak muncul sebagai penulis utama, tetapi sebagai penulis terakhir, penulis penanggung jawab, atau koresponden. ”Di Indonesia, kebanyakan yang memiliki ide itu memberi ’perintah’ atau tugas kepada dosen muda untuk melakukan riset. Namun, penyandang status penulis utama bukan yang melakukan riset, melainkan yang memberi ide. Ini salah,” tuturnya.

    Di Indonesia, kebanyakan yang memiliki ide itu memberi ’perintah’ atau tugas kepada dosen muda untuk melakukan riset. Namun, penyandang status penulis utama bukan yang melakukan riset, melainkan yang memberi ide. Ini salah

    Rambu-rambu dalam mengerjakan karya ilmiah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Kehadiran tim belakang layar calon guru besar masuk ke ranah konflik kepentingan, yakni dalam bentuk perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.

    Apa bedanya dengan membiarkan joki masuk perguruan tinggi dan joki guru besar, apa bedanya? Fenomena ini bisa membahayakan kepentingan publik dengan memberikan kredensial palsu,

    Arief Anshory Yahya, Ketua Dewan Guru Besar Indonesia, menyayangkan fenomena ini. Universitas, katanya, harus mengunggulkan meritokrasi, nilai kejujuran, bukan memfasilitasi penjokian. ”Apa bedanya dengan membiarkan joki masuk perguruan tinggi dan joki guru besar, apa bedanya? Fenomena ini bisa membahayakan kepentingan publik dengan memberikan kredensial palsu,” kata Arief.

    Editor: KHAERUDIN

    Source : Kompas.id

  • Jalan Terjal Para Dosen Menembus Jurnal Internasional

    Gedung Rektorat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam negeri Sumatera Utara, Kamis (19/1/2023).

    Di jurnal itu, dia harus menjadi penulis utama yang berarti memainkan peran dominan selama riset dibuat. Ini tak mudah bagi sebagian akademisi. Apabila menempuh jalan yang benar, mereka akan menghabiskan waktu dan biaya. Bagi yang tak memiliki kemampuan menulis dengan standar jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus, mereka bakal kelimpungan.

    Mendengar kata Scopus, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Mardianto menghela napas panjang. Dia terbayang kejadian Desember 2022, saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menolak artikel ilmiah yang diajukannya sebagai syarat menjadi guru besar. ”Scopus, wuah…,” ucapnya sambil geleng-geleng kepala di ruang kerjanya, Medan, Kamis (19/1/2023) siang.

    Mardianto harus menunggu setengah tahun hasil penilaian berkas guru besarnya. Ketika mengetahui artikelnya tak memenuhi syarat, ia hanya bisa pasrah. Dia tak begitu paham tentang jurnal. “Artikel ilmiah saya dinilai tak terindeks lagi. Angka kredit saya sebenarnya sudah cukup,” jelas dosen dengan jabatan lektor kepala ini.

    Artikel ilmiah saya dinilai tak terindeks lagi. Angka kredit saya sebenarnya sudah cukup,

    Penelusuran di akun Google Scholar miliknya, Mardianto pernah menulis tiga kali di jurnal berbahasa Inggris selama 2022. Dia menjadi penulis pertama di dua artikel. Judulnya, Poster Comment Strategy In Increasing Students’ Learning Motivation During Covid-19 (Case Study In Madrash Tsanawiyah) terbitan Journal of Positive School Psychology dan An Analysis of the Moral Crisis of Children towards Parents, Teachers, and Community in the 21st Century terbitan Basicedu. Namun, nama jurnal ini tidak ditemukan dalam data Scopus.

    Baca juga: Calon Guru Besar Terlibat Perjokian Karya Ilmiah

    Menghadapi kenyataan itu, ia tidak menyerah. Kini dia sedang belajar ke dosen yang lebih muda. Dosen tersebut dianggap memahami tentang perjurnalan. Mardianto berencana membuat penelitian bersama dosen tersebut.

    “Dia ahli Bahasa Inggris, sementara saya ahli strategi pembelajaran. Nanti risetnya akan dibuat strategi pembelajaran Bahasa Inggris. Target pertama punya ID Scopus dulu. Baru di terbitan berikutnya diproses untuk artikel syarat khusus sebagai calon guru besar,” tambahnya.

    Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Mardianto.

    Sejalan dengan pertambahan usia, kesempatannya kian sempit untuk menggapai guru besar. Desember tahun ini, usianya 56. Tersisa sekitar sembilan tahun lagi berjuang sebelum mencapai batas pensiun.

    Proses panjang

    Seperti kata orang bijak, proses tak akan mengkhianati hasil. Selama bersabar dan telaten menulis artikel, publikasi di jurnal Scopus akan tercapai. Erond Damanik, dosen Antropologi di Universitas Negeri Medan, berhasil menerbitkan tiga artikel ilmiah di jurnal Scopus sebagai penulis pertama tahun kemarin. Salah satu artikelnya berjudul Alignment: Conflict Resolution through Sulang-Silima among Pakpaknese, Indonesia di Asian Journal of Social Science.

    Baca juga: Ada Peran Joki di Balik Karya Ilmiah Dosen

    Sebelum artikel di jurnal Scopus Q2 itu tayang, dia harus menunggu 2 tahun 8 bulan! “Untuk menembus jurnal Scopus dengan baik, kita harus memiliki riwayat kepenulisan. Akan jadi tanda tanya kalau dosen tiba-tiba menulis di jurnal Scopus,” ujarnya.

    Untuk menembus jurnal Scopus dengan baik, kita harus memiliki riwayat kepenulisan. Akan jadi tanda tanya kalau dosen tiba-tiba menulis di jurnal Scopus

    Riwayat kepenulisan dimulai dengan menerbitkan artikel dari struktur terendah, yakni jurnal nasional yang belum terindeks di Sinta, portal indeks jurnal nasional. Setelah itu, naik ke tingkat selanjutnya: jurnal nasional terindeks Sinta yang punya rentang skala dari Sinta 6 sampai Sinta 1.

    Ketika sudah rutin menulis di jurnal nasional, Erond tidak langsung melompat ke jurnal internasional Scopus Q1 atau yang paling bergengsi. Dia mulai dulu dengan jurnal Scopus Q4. Proses menembus kurasi jurnal bereputasi ini pun berdarah-darah. Terhitung sejak 2019, sebanyak 21 artikelnya ditolak editor jurnal! Kini, kesabarannya membuahkan hasil. Dia dipercaya menjadi reviewer di dua jurnal internasional, salah satunya di Jurnal Sage Open dengan peringkat Scopus Q1. Selain itu, dia juga dipercaya menjadi salah satu asesor di kampusnya.

    Tampak depan Gedung Rektorat Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/1/2023).

    Guru besar Universitas Syiah Kuala, Aceh, sekaligus tim penilai jabatan akademik dosen di Kemendikbudristek Syamsul Rizal, berpendapat, ada dua jalan menjadi guru besar: jalan lurus dan jalan bengkok. Jalan lurus ditempuh akademisi yang jujur dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu meneliti sesuatu, diakui saja tidak mampu. “Tetapi ada juga orang yang tak mampu tetapi melakukan segala cara untuk menyelesaikan syarat menjadi guru besar,” ujarnya.

    Soal kapasitas dosen yang naik menjadi guru besar pun sebenarnya sudah diketahui sejawatnya di kampus. Namun, tampaknya ada keengganan membicarakan kapasitas kawan sendiri. Menurut Kepala Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Krismadinata, akademisi harus mengedepankan etika ilmiah saat mengerjakan riset, apalagi jika penelitian itu untuk naik jabatan ke guru besar. Seorang akademisi harus percaya diri dan bisa mempertanggungjawabkan kepakarannya.

    Hal ini dibuktikan dengan tidak melanggar integritas akademik saat melakukan riset. Namun, kecenderungan saat ini, katanya, gairah akademik di pendidikan tinggi berkurang. Dialog-dialog akademik tak berkembang karena sivitas akademik sibuk mengejar angka, bukan nilai dari setiap kegiatan akademik. “Di aspek ini, pendidikan kita sebenarnya gagal,” katanya.

    Di aspek ini, pendidikan kita sebenarnya gagal

    Kegalauan ini dialami oleh PI, dosen kampus swasta di Yogyakarta. Sebagai dosen dengan pangkat lektor, dia dituntut memiliki publikasi setiap semester. Jika tidak, ia terancam tak mendapat tunjangan. Sementara bila menerbitkan artikel di jurnal yang publikasinya gratis, daftar antreannya bisa sangat lama.

    Di sisi lain, dia juga tak ingin menerbitkan artikel ilmiah di jurnal berbayar. “Karena aku juga pengelola jurnal, menerbitkan jurnal dengan membayar itu rasanya seperti tidak sreg. Itu kan karya akademis, kok harus berbayar untuk menerbitkan,” katanya.

    Editor : KHAERUDIN

    Source : Kompas.id

  • Laporan Investigasi: Calon Guru Besar Terlibat Perjokian Karya Ilmiah

    JAKARTA, KOMPAS – Praktik perjokian dunia akademik di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia terjadi massif dan sistematis. Praktik perjokian dalam pembuatan karya ilmiah untuk syarat kelulusan akademis hingga pengajuan guru besar terjadi di kampus negeri dan swasta di kota-kota besar.

    Perjokian melibatkan pejabat struktural kampus, dosen dan mahasiswa. Selain itu dosen dan mahasiswa yang membutuhkan karya ilmiah bisa menggunakan jasa calo dari pihak luar kampus. Bahkan, banyak dosen hingga calon guru besar tertipu karena menggunakan jasa pengelola jurnal ilmiah internasional abal-abal Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI) yang diketahui ternyata berkantor di pinggiran Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Salah satu modus perjokian adalah dengan membentuk tim khusus yang menyiapkan artikel untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Tim menyematkan nama dosen-dosen senior yang ingin menjadi guru besar atau naik pangkat, sebagai daftar penulis di karya ilmiah. Meski pun dosen-dosen senior tersebut tak memiliki kontribusi aktif dalam pembuatan karya ilmiah yang hendak dipublikasikan di jurnal bereputasi. Kegiatan ini diduga untuk mendongkrak angka kredit dan meningkatkan akreditasi kampus.

    Pernyataan penerjemah tersumpah Prayudi Wijaya setelah memeriksa berkas skripsi mahasiwa Universitas Esa Unggul dan artikel ilmiah di MDPI. Menurutnya, kedua artikel secara substsnsi sama.

    Identik dengan skripsi

    Salah satu temuan investigasi adalah pencantuman nama dosen calon guru besar sekaligus petinggi di Universitas Esa Unggul (UEU) Jakarta berinisial AKAP pada artikel yang dimuat di jurnal Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) Swiss, 23 Januari 2023. Artikel di jurnal ini terindikasi kuat identik dengan skripsi mahasiswa S1 UEU berinisial RAS.

    Jumlah responden, jumlah kuisioner, metodologi hingga bentuk grafis pada skripsi RAS dan materi di jurnal MDPI sama persis. Menurut pengakuan RAS tidak ada perubahan substansi dari skripsinya dengan artikel di jurnal itu. “Iya betul, sama.” katanya, Selasa (31/1/2023).

    Baca juga: Jalan Terjal Para Dosen Menembus Jurnal Internasional

    Penulis pertama dalam artikel di jurnal MDPI adalah AKAP. Padahal penulis pertama sebuah jurnal ilmiah merupakan principal investigator atau orang yang kontribusinya paling besar dalam penciptaan karya ilmiah. Dalam jurnal di MDPI, RAS hanya ditulis sebagai penulis kedua. Total ada delapan penulis dalam artikel di jurnal. Selain AKAP dan RAS, ada TYRS, EMS, MPD, PS yang merupakan dosen UEU. Sisanya adalah dua dosen dari universitas di Malaysia.

    RAS sebelumnya diberitahu TYRS yang merupakan salah satu pembimbing skripsinya bahwa skripsi dia akan dijadikan artikel di jurnal internasional. TYRS juga memberitahu bahwa ada nama-nama dosen lain di kampusnya yang masuk menjadi tim penulis.

    Dari lembar pengesahan skripsi RAS, hanya ada nama TYRS sebagai dosen pembimbing. MPD saat dikonfirmasi terkait namanya sebagai salah satu penulis artikel dalam jurnal MDPI, mengatakan, semua nama yang ada di dalam artikel memiliki kontribusi. “Saya yang mengolah artikel. Jangan berpikir sempit, yang masuk ke artikel hanya yang benar-benar membimbing,” kata MPD.

    Saya yang mengolah artikel. Jangan berpikir sempit, yang masuk ke artikel hanya yang benar-benar membimbing,

    Ihwal AKAP yang menjadi penulis pertama artikel di jurnal MDPI sementara ia tidak tercatat sebagai pembimbing maupun penguji di lembar pengesahan skripsi RAS, menurut TYRS ide riset itu datang darinya dan AKAP selaku pembimbing 2. Menurutnya, dia dan AKAP terlibat dari awal bimbingan. “Kami kasih ide ini ke mahasiswa,” kata TYRS seraya menunjukkan log book bimbingan.

    Namun pernyataan TYRS dibantah RAS. Dia mengaku memilih ide skripsi sendiri karena dia memiliki informasi awal dan narasumber yang dapat mendukung skripsinya.

    Digarap tim

    Temuan serupa ada di Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat. Di UNP ada Tim Percepatan Guru Besar yang tugasnya memberikan bimbingan penulisan artikel ilmiah. Salah dosen UNP yang mengetahui kerja tim mengungkapkan bahwa tim ini aktif mengerjakan artikel ilmiah untuk dosen calon guru besar.

    Tim mengerjakan proses riset, analisis data, hingga membuat manuskrip. Sementara dosen senior yang ingin menjadi guru besar, terindikasi minim kontribusinya dalam pengerjaan karya ilmiah yang digarap oleh tim tersebut.

    Tampak depan Gedung Rektorat Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/1/2023).

    Ihwal keberadaan tim ini terlacak di laporan kinerja universitas tahun 2019 dan 2021. Dalam laporan kinerja 2019, dosen calon guru besar mendapat bantuan pendampingan penulisan artikel ilmiah dan insentif. UNP mengalokasikan dana untuk riset percepatan guru besar ini senilai Rp 500 juta.

    Salah satu calon guru besar UNP berinisial RI mengaku melibatkan tim percepatan. Ia ingin menerbitkan karya ilmiah di jurnal terindeks Scopus dan diajukan sebagai syarat menjadi guru besar. “Sekarang berkas saya sedang diperiksa di universitas,” katanya.

    Ruang Abu-abu Tim Percepatan Guru Besar

    Tim percepatan tersebut terindikasi melakukan konflik kepentingan, yaitu perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan atau merugikan pihak tertentu sebagaimana diatur Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Mendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

    Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNP Yohandri, mengakui adanya tim percepatan guru besar. Menurut dia, tugas tim memang mendampingi dosen yang berpotensi meraih jabatan guru besar. Namun Yohandri menepis bahwa tim menjadi joki karya ilmiah untuk calon guru besar. “Pelaksanaan penelitian tetap merupakan tanggung jawab dosen (calon guru besar),” katanya.

    Situasi di sekitar bundaran area dalam Universitas Brawijaya, Malang, Senin (6/2/2023). Tim Investigasi Harian Kompas menemukan indikasi adanya pelanggaran integritas yang dilakukan salah seorang dosen senior. Praktik ini dilakukan dengan melibatkan dosen-dosen yang lebih muda untuk membuat riset karya ilmiah.

    Penelusuran di Universitas Brawijaya (UB) Malang juga menemukan ada calon guru besar berinisial AW terindikasi menggunakan tim yang terdiri dari mahasiswa dan dosen muda, untuk membuat sekaligus menerbitkan artikel di jurnal internasional. Tim ini menerbitkan artikel ilmiah di Journal of Ecological Engineering, Polandia, 1 Juni 2022.

    Kuat dugaan artikel di jurnal tersebut merupakan hasil riset dari bahan penelitian mahasiswa S2 berinisal WSE. Dalam riset, WSE berkontribusi mengambil sampel tanah. Sementara analisis tanah dilakukan oleh RA, dosen lain di UB. “Kapasitas saya menulis manuskrip khusus untuk biologi tanah dan kesuburan tanah. Itu kontribusi saya,” kata RA.

    Salah satu dosen senior UB yang menjadi sumber Kompas IN menuturkan, tim kecil yang membantu AW sudah menyimpang dari ketentuan akademik kampus. Menurut IN, tim ini seharusnya hanya membimbing dan memberikan konsultasi pada dosen untuk membuat karya ilmiah. “Kerja tim ini sudah menyimpang,” kata IN.

    Tampak depan ruang kerja AW, dosen senior calon guru besar Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (6/2/2023). Dia diduga kuat menggunakan tim kecil dalam membuat artikel ilmiah.

    AW sempat dikonfirmasi soal kontribusinya dalam artikel di Journal of Ecological Engineering, Melalui sambungan telepon, Jumat (3/2/2023), AW mengatakan, “Yang jelas, mereka yang melaporkan saya dan memberi informasi tidak benar adalah orang-orang yang tidak suka ke saya.”

    Tahun 2012, AW pernah menerima sanksi kasus plagiarisme. Tahun 2022 lalu, AW juga diduga kuat tidak jujur dalam membuat laporan kemajuan penelitian DPP/SPP (dana pengembangan pendidikan/sumbangan pengembangan pendidikan). Informasi dari kampus, laporan AW mengambil foto dari sumber lain namun dibuat seolah menjadi foto risetnya.

    Baca juga: Rumitnya Membongkar Skandal Joki di Kalangan Akademisi

    Ihwal AW yang diusulkan menjadi guru besar sempat dikonfirmasi ke Rektor UB Profesor Widodo. Melalui Kepala Sub Bagian Humas dan Kearsipan Kotok Gurito, Senin (6/2/2023), Widodo menyampaikan, “Kasus ini sedang ditangani kementerian, saya belum bisa berkomentar.”

    Kepala Sub Bagian Humas dan Kearsipan Kotok Gurito, Senin (6/2/2023).

    Kemendikbudristek tidak pernah memerintahkan pembentukan tim percepatan guru besar apalagi sampai membuatkan karya ilmiah. “Tim percepatan seharusnya dibentuk dalam rangka percepatan itu dalam konteks membantu bimbingan, membantu metodologi, dalam konteks percepatan iya. Tetapi jika sampai membuatkan, tidak boleh,” kata Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek Mohammad Sofwan Effendi.

    Selain menggunakan sumber internal kampus untuk mengerjakan karya ilmiah, dosen dan calon guru besar juga menggunakan jasa joki dari luar. Temuan investigasi mengungkap banyak dosen dan calon guru besar dari universitas negeri dan swasta tertipu calo jurnal berinisial MR. MR adalah chief editor BIRCI.

    MR menawarkan jasa kepada dosen untuk menerbitkan artikel di BIRCI maupun jurnal internasional. BIRCI sempat terindeks di Sinta 3. Belakangan Kemendikbudristek mencabut akreditasi Sinta 3 BIRCI per 27 Mei 2022. MR yang ditemui di Deli Serdang mengatakan jurnal seharusnya tak perlu akreditasi pemerintah karena tidak dikelola kampus. “Seolah kalau dicabut akreditasinya, jurnal ini tak berlaku lagi. Mana bisa begitu,” katanya.

    Editor :KHAERUDIN

    Source : Kompas.id

  • Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Sederet Opsi Penentu Kemenangan Pilpres

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Ke-58 Golkar, Jumat (21/10/2022).

    Kehadiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di tengah ”lautan” kader Partai Golkar saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-58 Golkar, di Jakarta, Jumat (21/10/2022) malam, menjadi sorotan. Mengenakan baju batik yang didominasi warna kuning, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyapanya khusus selain tamu-tamu penting lain yang hadir, salah satunya Presiden Joko Widodo.

    ”Masih ada yang masih pakai batik Pak, nuansanya kuning Pak Presiden. Ini namanya Pak Ridwan Kamil, Pak,” kata Airlangga di awal pidatonya yang disambut tepuk tangan dan sorak-sorai kader.

    Momen ini bukan pertama kalinya bagi pria yang akrab disapa Kang Emil itu membangun komunikasi dengan partai politik (parpol). Memanfaatkan momen Lebaran, Mei lalu, misalnya, ia juga bersilaturahmi ke sejumlah petinggi parpol. Bersamaan dengan itu, Kamil mengoptimalkan kerja sebagai Gubernur Jawa Barat dan menyosialisasikannya melalui media sosial.

    Hal tersebut menuai simpati publik hingga berbuah elektabilitas. Hasil survei Kompas periode Oktober 2022 menunjukkan lonjakan elektabilitas Kamil, menjadi 8,5 persen dari 3,4 persen hasil survei Juni lalu. Ia pun menempati peringkat ke-4 elektabilitas tertinggi di bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (23,2 persen), Ketua Umum Gerindra yang juga bakal capres Gerindra Prabowo Subianto (17,6 persen), dan bakal capres Nasdem, Anies Baswedan (16,5 persen).

    Selisih Kamil memang masih terpaut jauh dengan Anies di peringkat ketiga. Namun, di antara para figur potensial bakal calon wakil presiden (cawapres) yang dipilih publik, Kamil menempati peringkat pertama.

    Tren positif elektabilitasnya sebagai capres ataupun cawapres ini sudah lama memantik parpol untuk meminang Kamil bergabung. Terlebih, sejak akhir tahun lalu, intensinya bergabung ke parpol pun kerap dikemukakan.

    ”Saya tetap konsisten menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan parpol, apalagi dengan semakin beratnya situasi global tahun depan, kita perlu sinergi dan kolaborasi dengan semua elemen bangsa, juga dengan parpol,” kata Kamil dalam wawancara tertulis dengan Kompas.

    Ia mempertimbangkan masuk parpol dengan tujuan agar berperan lebih luas membangun bangsa. Termasuk memperbesar peluangnya diusung parpol dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia menyerahkan keputusan pada parpol. ”Saat ini, saya fokus bekerja saja sebagai gubernur. Dengan bekerja yang baik dan kinerja baik, masyarakat yang menilai dan merasakan hasilnya. Soal elektoral akan mengiringi, dan parpol tentu akan menilai dan bisa melihat dari rekam jejak yang ada,” jelasnya.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengisi acara Supermentor-27 yang digelar Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia atau Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Minggu (2/10/2022). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

    Yang jelas, ketika mandat sebagai capres atau cawapres diberikan, ia mengaku siap. ”Mandat menjadi capres atau cawapres itu suatu kepercayaan dan amanah yang mulia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus siap ketika diberi mandat untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa perubahan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi rakyat,” tutur Kamil.

    Selain Ridwan Kamil, elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga melambung, terutama sebagai figur bakal cawapres. Sebagai capres, ia hanya meraup elektabilitas 2,5 persen atau berada di peringkat ke-5. Sementara sebagai cawapres, elektabilitasnya mencapai 10,6 persen atau berada di peringkat kedua.

    Mirip dengan Kamil, Sandiaga juga intens menampilkan kerja-kerjanya sebagai menteri di media sosial. Kader Partai Gerindra yang maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 ini juga piawai memikat simpati publik dengan gayanya yang luwes, humoris, dan komunikatif.

    ”Saya berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat (sebagai capres atau cawapres), tapi semua kembali kepada partai politik sebagai pemegang otoritas, jadi semua keputusan ada di tangan partai politik,” ujarnya menjawab wawancara tertulis Kompas.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat membuka Indonesia Dance Festival 2022 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (22/10/2022) malam.

    Ia mengelak jika disebut secara khusus mengejar elektabilitas, apalagi tiket pencalonan presiden atau wapres ada di parpol. Baginya, apa yang dilakukan selama ini adalah upaya menjalankan mandat Presiden dan Prabowo Subianto, yakni memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

    Namun, jika kelak parpol meminangnya untuk menjadi capres atau cawapres, ia menyatakan siap. ”Sebagai anak bangsa, kita harus siap dan mampu memberikan semua hal terbaik yang kita miliki untuk bangsa dan negara. Tapi kembali lagi, semua keputusan ada di tangan partai politik,” ucapnya.

    Saat ditanya mengenai kesediaannya keluar dari Gerindra jika diusung parpol lain, Sandiaga menyatakan bahwa Gerindra adalah parpol yang telah membesarkannya. ”Saya sampai pada titik ini karena Partai Gerindra. Karena itu, saya menghormati keputusan partai yang telah memilih Bapak Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres untuk maju dalam Pilpres 2024,” ucapnya.

    Figur lain

    Di luar Kamil dan Sandiaga, survei menunjukkan sejumlah figur lain yang dipilih publik sebagai cawapres, yakni Anies Baswedan (9,3 persen), Ganjar Pranowo (7,3 persen), dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (6,6 persen).

    Figur lainnya yang memiliki elektabilitas di bawah 5 persen antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

    Pilihan masyarakat terhadap para figur ini ternyata juga telah masuk dalam radar sejumlah parpol.

    Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono, misalnya, mengatakan, angka elektabilitas figur cawapres yang terekam dalam hasil survei sejumlah lembaga, menjadi salah satu pertimbangan dalam mencari pendamping Prabowo. Pertimbangan lain, figur tersebut haruslah bisa menutupi kelemahan Prabowo, terutama dari sisi penguasaan wilayah. Tak kalah penting, saat ini, Gerindra terikat kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa.

    ”Sesuai dengan perjanjian itu, capres dan cawapres koalisi ini kan ditentukan bersama-sama oleh Prabowo dan Muhaimin,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendeklarasikan koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB dalam pemilu 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

    Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya juga menyampaikan, sejumlah figur tersebut masuk dalam radar sebagai pendamping Anies Baswedan. ”Kans mereka sama besarnya,” ujarnya.

    Senada dengan Gerindra, Nasdem pun tak menjadikan elektabilitas sebagai satu-satunya faktor penentu. Yang juga penting, harus ada kecocokan di antara pasangan selain faktor lain, seperti kesamaan visi, faktor representasi, dan faktor penerimaan publik terhadap pasangan. Kecocokan dan kesamaan visi terutama penting jika kelak pasangan itu terpilih agar bisa bekerja sama untuk mewujudkan visi yang ada.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang di dalamnya PAN, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan hingga kini belum mendiskusikan soal sosok yang akan diusung sebagai capres, termasuk juga cawapres.

    Namun, dengan melihat belum adanya kandidat capres yang elektabilitasnya dominan, menurut Viva, penentuan cawapres nanti, biasanya akan berpatokan pada dua hal. Pertama, basis sosial yang bersifat ideologis. Biasanya, dari perspektif ini, dikategorikan ke figur nasionalis dan figur religius. Kedua, figur yang bisa mengerek elektabilitas. Dengan pendekatan ini, biasanya dimasukkan ke dalam kategori penilaian, misalnya Jawa atau non-Jawa.

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan depan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri depan) saat acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

    Persaingan ketat 2024

    Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan pemilihan figur cawapres saat ini menjadi jauh lebih krusial karena selisih elektabilitas antara ketiga figur kuat potensial capres yang tak terpaut jauh.

    ”Putaran kedua pilpres (terjadi jika tidak ada capres-cawapres yang meraup lebih dari 50 persen suara) pun akan mungkin terjadi sehingga variabel cawapres sebagai dongkrak elektoral sebagai variabel komplementer itu sangat dibutuhkan. Nah, itu yang menurut saya menyebabkan akan sangat penting penentuan sosok cawapres dalam pertarungan yang kita perkirakan akan sangat ketat di 2024,” ujar Yunarto.

    Sebagai variabel komplementer, figur cawapres yang dipilih tentunya harus menutupi kelemahan dari sisi elektoral capresnya. Ganjar, misalnya, jika memang diajukan parpol untuk maju dalam Pilpres 2024, membutuhkan sosok cawapres yang bisa menutupi kekurangan secara elektoral Ganjar, di daerah Sumatera dan Kalimantan.

    Adapun Anies, membutuhkan sosok untuk bisa memecah suara Ganjar di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Begitu pun Prabowo juga membutuhkan sosok yang bisa kuat di Jawa Timur, salah satu yang menyebabkan kekalahannya di Pilpres 2019.

    Dari kiri ke kanan: Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan 

    Bukan hanya faktor penguasaan wilayah, variabel lain juga dibutuhkan dalam konteks citra diri. Sosok Anies, misalnya, membutuhkan sosok dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara itu, Prabowo bisa mempertimbangkan berpasangan dengan sosok selain yang memiliki latar belakang NU, tetapi juga perempuan untuk menetralkan karakter kepemimpinannya yang distigmakan impulsif.

    Adapun Ganjar, salah satu variabel yang bisa menutupi kekurangannya, selain sosok yang memiliki basis pemilih Islam kuat, juga harus memiliki kompetensi sektoral, seperti kemampuan di bidang ekonomi. Pasalnya, latar belakang Ganjar ialah seorang aktivis, sedangkan tantangan situasi global ke depan masih berkutat di sektor ekonomi.

    Oleh karena itu, baik capres potensial, parpol, maupun gabungan parpol, tentu masih akan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Namun, di saat yang sama, faktor tersebut kerap berbenturan dengan ego antar-parpol yang cenderung memaksakan kehendak pihak tertentu. Misalnya, keinginan agar ketua umumnya menjadi cawapres meski tidak memberikan efek elektoral.

    ”Kalau ego partai-partai ini yang dipaksakan, justru berpotensi akan membuat capresnya menjadi kalah,” tambahnya. (APA)

    Editor: ANTONIUS PONCO ANGGOROe

    Oleh : NIKOLAUS HARBOWO, KURNIA YUNITA RAHAYU

    Source : Kompas.id

  • Jajak Pendapat Litbang “Kompas” : Pemilih Muda Lebih Kritis Memandang Kinerja Parlemen

    Pemilih muda cenderung lebih kritis dalam menilai kinerja dan keberadaan lembaga parlemen. Sejauh ini kerja-kerja lembaga legislatif lebih banyak dipandang kurang optimal memperjuangkan aspirasi rakyat. Meskipun lebih kritis, pemilih dari kalangan anak-anak muda ini tetap optimis ke depan lembaga perwakilan rakyat akan bekerja lebih baik.

    Kesimpulan ini terekam dari hasil jajak pendapat Kompas awal Oktober 2022 lalu yang menyebutkan bagaimana responden usia muda, yang nantinya merupakan pemilih muda dan mula di Pemilu 2024, cenderung memandang lebih kritis kerja-kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Di tengah momentum Hari Parlemen Nasional 16 Oktober lalu, secara umum, kinerja lembaga perwakilan rakyat ini memang masih dipandang belum optimal. Sebanyak 48,2 persen responden menyebutkan, kinerja DPR cenderung buruk, bahkan separuh diantaranya menjawab lebih buruk.

    Penilaian umum ini jika digali lebih dalam, terkait latar belakang responden berdasarkan kelompok usia, responden dari kalangan usia muda, baik di bawah 24 tahun atau kelompok usia di atasnya, yakni 24-39 tahun, cenderung lebih kritis menilai kinerja lembaga legislatif ini.

    Pemilih muda cenderung lebih kritis dalam menilai kinerja dan keberadaan lembaga parlemen

    Dari kelompok usia < 24 tahun atau mereka yang baru pertama kali ikut pemilu dan sebagian besar belum pernah mencoblos, sebanyak 46,5 diantaranya memandang kinerja DPR buruk, bahkan hampir 30 persen diantara kelompok usia ini menilainya lebih buruk.

    Sikap senada juga dinyatakan oleh kelompok responden usia milenial madya, atau mereka yang berada di rentang usia 24-39 tahun. Di kelompok usia mereka ini, yang kritis cenderung lebih tinggi. Sebanyak 51 persen dari responden di kelompok usia ini menyatakan kinerja DPR buruk, bahkan hampir sepertiganya menilai lebih buruk dibandingkan kondisi setahun lalu.

    Meskipun secara umum penilaian buruk terhadap kinerja DPR terjadi di hampir semua kelompok usia, kelompok usia responden yang lebih senior, yakni mereka yang sudah beberapa kali mengikuti pemilu, cenderung lebih tinggi apresiasinya terhadap kinerja lembaga legislatif. Lihat saja, dari kelompok responden usia 56 tahun ke atas, misalnya, sebanyak 40,5 persen diantaranya menilai kinerja DPR relatif sudah baik.

    Kecenderungan responden muda yang lebih banyak kritis dan kecewa dengan kinerja DPR, sedangkan responden lebih senior cenderung apresiasinya lebih banyak, juga ditemui di isu soal bagaimana DPR menjaring aprirasi masyarakat.

    Dibandingkan tahun lalu, bagaimana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat saat ini?

    Secara umum, dari total responden, sebanyak 47 persen menilai DPR masih kurang optimal menjalankan fungsi untuk mengagregasi kepentingan dan aspirasi rakyat, bahkan sebanyak 31,7 persen diantaranya menyatakan DPR belum aspiratif terhadap suara rakyat.

    Penilaian terhadap performa DPR terkait bagaimana mereka mendengarkan aspirasi masyarakat ini memang cenderung rendah dan belum optimal di mata responden muda.

    Dari kelompok responden usia kurang dari 24 tahun atau generasi Z yang lebih banyak di kelompok ini, mayoritas menilai DPR belum optimal menjaring aspirasi masyarakat. Sepertiga dari kelompok ini bahkan menilai DPR belum mendengarkan aspirasi rakyat.

    Kondisi serupa juga disampaikan oleh kelompok responden di usia generasi milenial madya (24-39 tahun) dan paruh baya (40-55 tahun) dimana mereka lebih banyak yang menilai DPR kurang aspiratif terhadap suara rakyat. Hal ini berbeda dengan sikap dari responden yang lebih tua, yakni berusia lebih dari 56 tahun ke atas. Di kelompok ini malah sebaliknya.

    Sebanyak 45,9 persen bagian dari kelompok responden senior ini menilai DPR sudah aspiratif dengan suara masyarakat. Ada kecenderungan, kelompok responden yang lebih senior ini lebih memandang segala sesuatu dengan cara positif.

    Baca juga : Kerja Legislasi Dikritik, tetapi Pengawasan DPR terhadap Penanganan Pandemi Diapresiasi

    Aspirasi

    Bagaimanapun, jika bicara soal aspirasi, sudah menjadi tugas dan kewajiban wakil rakyat untuk menampung dan memperjuangkannya. Sayangnya, citra DPR yang masih cenderung landai di mata publik ini sedikit banyak berbanding lurus dengan langkah-langkahnya yang justru cenderung “berseberangan” dengan aspirasi rakyat.

    Banyak contoh kasus bagaimana fenomena aspirasi masyarakat yang terjadi secara masif cenderung diabaikan oleh DPR. Lihat saja bagaimana reaksi masyarakat terhadap upaya parlemen melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK dan juga lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapatkan penolakan dari publik.

    Munculnya demonstrasi, tidak saja di ibu kota tapi juga di daerah-daerah, tak membuat revisi UU KPK surut. Terbukti, pada akhirnya revisi undang-undang KPK ini lolos dan secara faktual sudah membuat ruang gerak KPK saat ini cenderung tidak sekuat sebelum undang-undangnya direvisi. Kondisi yang sama juga terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Penolakan yang masif, terutama dari kalangan buruh, tak membuat undang-undang ini surut, apalagi batal.

    Poster bertuliskan penolakan atas UU Cipta Kerja dibawa massa buruh saat melakukan aksi bersama menolak UU CIpta Kerja di Jakarta, Kamis (22/10/2020). Pasca pengesahan RUU CIpta Kerja oleh DPR pada awal Oktober 2020, gelombang aksi penolakan terus disuarakan oleh para buruh dan elemen masyarakat di Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia.

    Namun, bukan berarti publik tidak pernah “menang” dalam urusan memperjuangkan aspirasi. Sejumlah isu yang melahirkan polemik, bahkan kontroversi kerapkali membuat DPR pada akhirnya “tunduk” dengan suara publik. Hal ini terutama terkait dengan isu fasilitas yang melekat dengan anggota DPR.

    Sebut saja kasus penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR, yakni sekitar tahun 2011, yang akhirnya ditunda setelah mendapatkan penolakan dari publik. Isu yang sama juga sempat muncul dengan kasus rencana renovasi rumah dinas anggota DPR, bahkan pembangunan pagar DPR juga sempat memicu polemik, hingga soal gorden rumah dinas yang biayanya puluhan miliar.

    Segala yang kontroversial menyangkut fasilitas anggota DPR cenderung kemudian batal atau ditunda setelah mendapatkan reaksi negatif dari publik. Hal ini berbeda dengan isu-isu yang menyangkut produk perundang-undangan yang berdampak bagi publik, DPR cenderung “abai” dengan suara masyarakat.

    Selain revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, pembahasan RUU KUHP juga sempat mendapat reaksi dari publik. Salah satu isunya adalah soal minimnya diseminasi draft RUU KUHP kepada publik. Hasil jajak pendapat Kompas pada Juni 2022 mencatat, mayoritas responden (89,3 persen) mengaku tidak tahu soal rencana pengesahan RKUHP kala itu. Hal ini makin menegaskan penilaian bahwa performa DPR memang masih jauh dari harapan publik.

    Baca juga : Kinerja DPR Dinilai Belum Memuaskan

    Pemilih muda

    Sikap responden dari kelompok usia muda menjadi cerminan bahwa harapan publik pada DPR ke depan akan lebih baik terus dinyalakan. Sebab, meskipun cenderung lebih kritis pada DPR, kelompok responden muda ini justru lebih meyakini DPR ke depan akan bekerja lebih baik, lebih aspiratif, dan lebih dekat dengan rakyat. Sebanyak 51 persen responden dari kelompok usia kurang dari 24 tahun, misalnya, meyakini DPR ke depan akan lebih baik lagi.

    Harapan dari kelompok responden muda ini merupakan sinyal positif jika kita kaitkan dengan konfigurasi pemilih di Pemilu 2024. Hampir mayoritas pemilih di pemilu tersebut akan didominasi oleh pemilih-pemilih muda. Jika mengacu data BPS, demografi pemilih muda, terutama usia 17-39 tahun, proporsinya cukup besar di Pemilu 2024, yakni kurang lebih mencapai 60 persen.

    Tentu ini menjadi kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkiprah dalam panggung politik untuk memperjuangkan isu-isu kesejahteraan. Termasuk diantaranya bagaimana memperkuat bangunan demokrasi yang menjadi basis untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.

    Segala yang kontroversial menyangkut fasilitas anggota DPR cenderung kemudian batal atau ditunda setelah mendapatkan reaksi negatif dari publik

    Hal ini penting apalagi jika kita lihat tren anggota DPR yang berasal dari kalangan usia muda cenderung stagnan, bahkan menurun jumlahnya. Dari komposisi anggota DPR sepanjang era reformasi, DPR periode 1999-2004 tercatat paling tinggi jumlah anggota dari anak muda (< 25 tahun) yang mencapai 3,7 persen. Jumlah ini makin menurun, hingga terakhir di periode 2019-2024 hanya tersisa 0,9 persen.

    Hal inilah yang menjadi tantangan bagi anak muda. Jika ingin berharap DPR bekerja lebih baik dan iklim panggung politik nasional lebih sehat bagi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat, peran anak-anak muda penting ditingkatkan.

    Tentu, semua juga berpulang pada partai politik untuk memberikan kesempatan dan pintu bagi lahirnya politisi-politisi muda yang energik, inovatif, dan tentu amanah terhadap suara-suara rakyat. Sudah saatnya pemilih muda yang cenderung lebih kritis diberi kesempatan lebih besar untuk membuktikan dirinya bisa bekerja lebih baik dari yang dikritiknya. (LITBANG KOMPAS)

    Oleh : YOHAN WAHYU

    Editor: ANDREAS YOGA PRASETYO

  • Muhaimin Iskandar dan Jejak Lihai Sang Penantang Politik

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada pilpres 2024 di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur (6/8/2022)

    Menelusuri jalan politik Abdul Muhaimin Iskandar tampak panjang dan penuh liku. Namun menariknya, dalam setiap langkah yang dilalui, ia tunjukkan jejak-jejak kelihaian seorang petarung politik. Memang sejatinya, Muhaimin sosok petarung yang kenyang tantangan.

    Sebagai bagian dari generasi baru politik yang dilahirkan dari magma reformasi politik 1998, grafik capaian politik Muhaimin konsisten menanjak. Begitu pun, ia menjadi satu-satunya politisi reformasi yang masih bertahan dalam kedudukan paling tinggi di partai politik.

    Menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan 23 Juli 1998, menjadi titik awal kiprah Muhaimin Iskandar dalam panggung perpolitikkan nasional. Sebelumnya, sosok kelahiran Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966 yang lebih akrab dipanggil “Cak Imin” ini, berkiprah sebagai aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Karir tertingginya saat itu, sebagai Ketua Cabang PMII Yogyakarta (1994-1997).

    Jejak sukses Muhaimin selanjutnya terukir bersama PKB. Bersama Ketua Umum PKB pertama, Matori Abdul Djalil, Muhaimin turut mengantar kesuksesan PKB menduduki peringkat ketiga Pemilu 1999. Masih dalam semangat reformasi, PKB sebagai partai baru berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU), mampu meraih 13.336.982 pemilih (12,61 persen) dan menempatkan 51 wakilnya di DPR. Tidak kurang menggembirakan, deklarator PKB, KH Abdurrahman Wahid, selanjutnya terpilih menjadi Presiden ke-4 RI, menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dan PDI-P yang menjadi pemenang Pemilu 1999.

    Hanya saja, jalan politik selanjutnya sempat terhadang. Kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak berlangsung lama, lantaran dijatuhkan dalam Sidang Istimewa MPR, 21 Juli 2001, berbuntut panjang pada perpecahan dalam tubuh PKB.

    Dualisme kepengurusan PKB terjadi antara versi Matori Abdul Djalil (turut mendukung SI MPR 2001 yang menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid) dan versi Alwi Shihab. Dalam kemelut partai, Muhaimin paham benar dimana ia harus memihak. Tatkala hasil putusan Mahkamah Agung yang menyatakan PKB versi Alwi Shihab (saat itu didukung Abdurrahman Wahid) dinyatakan sah, pilihannya tepat.

    Di bawah kepemimpinan Alwi Shihab, nyatanya PKB tidak terbebaskan konflik. Namun dalam konflik tersebut, lagi-lagi pilihan politik Muhaimin dimenangkan. Pada ajang Muktamar PKB ke-2 tahun 2005, muncul kembali dua versi kepengurusan partai. Muhaimin Iskandar dengan dukungan Abdurrahman Wahid yang notabene masih terbilang pamannya, terpilih sebagai ketua umum Muktamar di Semarang.

    Sisi lain, kubu Alwi Shihab dalam Muktamar bulan Oktober 2005 di Surabaya, menetapkan Choirul Anam sebagai ketua umum. Perpecahan kembali berujung pada keputusan MA yang lagi-lagi memenangkan PKB kubu Muhaimin yang didukung Abdurrahman Wahid.

    Sejak 2005 hingga kini, Muhaimin bercokol pada puncak kekuasaan PKB. Tahun-tahun awal kepemimpinannya tidak mudah dilalui. Konflik partai masih terus mengintai. Namun sekali lagi, Muhaimin mampu mengatasinya dan mengantarkannya pada capaian politik yang lebih tinggi lagi.

    Dalam konflik kali ini terbilang dramatis. Pasalnya, jika semenjak awal karir politiknya ia selalu berada dalam barisan politik pendukung Abdurrahman Wahid, kali ini justru terpilah. Puncaknya, jelang Pemilu 2009, dengan kelihaian berstrategi, Muhaimin lebih condong merapatkan dukungan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden ketimbang pamannya Abdurrahman Wahid. Jelas dalam loyalitas politik, langkah Muhaimin tergolong sebuah pembangkangan. Tidak heran, posisinya sebagai ketua umum partai pun digoyang kembali.

    Di bawah koordinasi putri Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, dan juga Ali Masykur, kepengurusan Muktamar Semarang yang menempatkan Muhaimin sebagai ketua umum PKB digugat. Namun, berbeda dengan sebelumnya, upaya hukum yang dilakukan jajaran elite PKB kubu Abdurrahman Wahid kali ini ditolak MA. Sejalan penolakan tersebut, keabsahan struktur kepengurusan PKB hasil Muktamar Semarang di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar diakui.

    Dari segenap konflik internal yang ia lalui, perpecahan partai yang dihadapi kali ini tampaknya paling berat. Ia memang mampu mempertahankan jabatannya. Pilihan politiknya membawa PKB dalam koalisi partai pemerintahan pun jitu. Bahkan, selanjutnya, posisi politiknya pun semakin meningkat, masuk dalam jajaran eksekutif sejalan dengan jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014)

    Hanya saja, sebagai partai PKB benar-benar terbelah. Pemilih PKB dalam Pemilu 2009 benar-benar terpuruk, hanya mampu mengumpulkan dukungan 5.146.122 pemilih, kurang dari separuh dari capaian pemilu sebelumnya.

    Tidak berlarut dalam konflik, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin kembali menggeliat. Faktanya, semenjak konflik 2008 dan keterpurukan hasil Pemilu 2009, kendali politik Muhaimin dalam PKB semakin kuat. Ia mampu mengonsolidasikan kekuatan politik yang terserak. Pemilu 2014 lalu menjadi bukti, tatkala ia mampu membawa PKB lepas dari keterpurukkan.

    Saat itu, 11.298.950 pemilih diraih PKB, hampir menyamai dukungan Pemilu 2004. Penguasaan kursi DPR pun meningkat dua kali lipat menjadi 47 kursi dari sebelumnya 28 kursi DPR. Tidak heran, pada Muktamar V PKB, Agustus 2014, di Surabaya, secara aklamasi Muhaimin terpilih kembali sebagai ketua umum.

    Kisah sukses masih terus berlanjut. Dalam Muktamar VI PKB Agustus 2019 di Bali, Muhaimin kembali menjadi ketua umum. Pada momen inilah, Muhaimin layak berbangga diri, lantaran semasa kekuasaannya PKB mampu meraih dukungan 13.570.097 pemilih.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) bersama sejumlah tokoh saat menghadiri acara Haul ke-7 Gus Dur di Kantor DPP PKB, Jakarta (27/12/2016).

    Jumlah tersebut merupakan terbesar yang pernah dicapai PKB selama keikutsertaannya dalam pemilu. Tidak hanya itu saja, sebagaimana yang diungkapkan Muhaimin dalam pidato saat Muktamar, PKB mampu menempatkan KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo.

    Jika secara internal partai, kepiawaian politik Muhaimin mampu meredam berbagai konflik dan memenangkan pertarungan, pada pertarungan politik eksternal pun Muhaimin tidak kurang berhasil. Kelihaiannya dalam berstrategi politik menjadikan PKB partai yang kerap berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan. Dapat dikatakan, semasa kepemimpinan Muhaimin, PKB menjadi partai partai pemenang yang turut berkontribusi melahirkan sosok kepemimpinan negara.

    Keberhasilan menjadi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009 lalu, dilanjutkan dengan pilihan yang tepat mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 lalu. Langkah politiknya tidak sia-sia, terbukti PKB kembali berada pada barisan koalisi pemerintahan.

    Tidak kurang lihainya, tatkala Muhaimin memainkan strategi jitunya jelang Pemilu 2019, yang membuka kemungkinan pembentukan koalisi politik baru. Kala itu, partai-partai dalam barisan oposisi pemerintahan terpikat dan berupaya menjalin kerjasama politik. Partai Demokrat, misalnya, menjadi partai yang paling intensif membangun koalisi baru, koalisi ketiga, di luar polarisasi politik kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

    Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Syuro PKB, KH Abdul Aziz Mansyur (kanan), cawapres pasangan dari Joko Widodo, Jusuf Kalla, dan petinggi PKB saat berziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur (25/5/2014).

    Hanya saja, hasrat Demokrat berkoalisi dengan menampilkan sosok Agus Yudhoyono sebagai calon presiden ataupun wakil presiden, gagal total, lantaran koalisi yang diharapkan tidak juga terbentuk. Saat itu, berbalik dari strategi koalisi baru yang diharapkan, Muhaimin memilih berada dalam koalisi partai pendukung Presiden Jokowi. ”Saya pribadi meyakini kebersamaan koalisi dengan PDI-P dan partai lain di pemerintahan saat ini masih nyaman,” ujar Muhaimin (Kompas, 7/3/2018).

    Di dalam strategi peningkatan daya tawar politiknya, tidak kurang lihai yang dilakukan Muhaimin. Kendati partai politik yang dipimpinnya tidak berada pada papan atas dukungan pemilih, ia sadar benar signifikansi kekuatan PKB sebagai mediator politik yang mampu mendeterminasi konfigurasi politik.

    Dalam hal ini, tidak ada satupun partai politik papan atas dukungan publik yang dapat berlenggang tanpa dukungan partai papan tengah semacam PKB. Itulah mengapa, secara cerdik ia menghidupkan tawaran koalisi baru, sementara di sisi lain pilihan pragmatis yang didasarkan pada kalkulasi potensi kemenangan menjadi pijakan.

    Tiga pimpinan baru MPR, Muhaimin Iskandar (kiri), Ahmad Basarah (tengah), Ahmad Muzani (kanan) di Gedung DPR/MPR, Jakarta (26/3/2018).

    Tidak hanya dalam strategi membangun koalisi, upaya meningkatkan daya tawar politik kerap dilakukan, salah satunya dengan menempatkan dirinya sebagai calon presiden PKB. Harus diakui, inilah sisi lihai Muhaimin yang tidak banyak dimiliki para politisi negeri, termasuk generasi politik seangkatannya yang kini mulai redup.

    Sebagai ketua umum partai, memang selayaknya jika kursi kepresidenan menjadi karir politik yang harus direbut. Itulah mengapa, jauh hari menjelang pemilu, di saat partai-partai politik masih disibukkan dengan problem internalnya, secara meyakinkan ia justru memproklamirkan dirinya sebagai calon presiden.

    Baca juga: Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    Pencalonan Muhaimin sebagai presiden, sekalipun dipandang sebelah mata sebagian kalangan, dapat dibaca sebagai tantangan politik bagi setiap politisi partai. Muhaimin setidaknya telah membuktikan, sebagai politisi sejati, jalan panjang dan berliku yang telah ia lalui dalam politik tidak boleh terhenti.

    Sebagai sosok politik yang dilahirkan dalam rahim partai, kenyang dengan berbagai konflik politik, sukses menjadi pimpinan partai politik, selayaknya kini puncak maturitas politik diraih dengan merebut kursi kepresidenan. Hanya persoalannya kini, seberapa besar ketertarikan publik pada sosoknya? (LITBANG KOMPAS).

    Edisi selanjutnya: Muhaimin Iskandar dan Problema Aktor Panggung Depan

    Editor: ANDREAS YOGA PRASETYO

    Source : Kompas.id