“Masyarakat Harus Percaya Dewan”

Tiba sudah saatnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2009-2104 memulai tugasnya menjalankan amanah rakyat. Anggota parlemen kali ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya, sebab kali ini didominasi oleh calon dari partai lokal (parlok) terutama Partai Aceh (PA), yang merupakan peralihan dari GAM dan KPA. anggota yang lama hanya berkisar sepuluh persen. PA yang meraup kemenangan tertinggi yakni rerata mencapai 70 persen di Aceh ini tentu punya tanggung jawab yang berat mengemban aspirasi rakyat. Sehubungan dengan itu masyarakat luas dan konstituennya pasti juga sangat berharap besar kepada mereka.

Terkait bahwa partai ini merupakan besutan mantan kombatan GAM/KPA, semula ada yang pesimis akan kemampuan mereka menjadi wakil rakyat di Parlemen Aceh dan dewan kabupaten/kota. Namun, hal ini dibantah keras oleh Sekjen PA, Adnan Beuransyah, beberapa waktu lalu. Menurutnya, tak semua mantan kombatan dapat dianomalikan tak punya kemampuan dan tak punya persepsi tentang Aceh. Meski sebagian waktu mereka dihabiskan di hutan, sebagian mereka adalah para akademisi dan para tokoh yang kredibel di masyarakat. Disamping itu, materi PA tak seluruhnya merupakan mantan kombatan, akan tetapi terdiri atas sejumlah elemen seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan beberapa politisi yang sebelumya telah lama bergelut di parlemen Aceh maupun di lembaga lainnya.

Menurut anggota DPRA dari PA, yang merupakan perwakilan dari daerah Pemilihan 3, yakni Aceh jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya, Tgk H Abdullah Saleh, Selasa (27/10) mengatakan, secara keseluruhan saat ini tak ada alasan bagi masyarakat untuk pesimis terhadap kinerja dewan termasuk perwakilan dari PA. Pasalnya, kemenangan PA membuktikan bahwa mayoritas masyarakat mempercayai PA dan memilih wakilnya untuk duduk di dewan. “Jika ada yang merasa pesimis, baik itu dari kalangan masyarakat luas atau dari konstituen PA sendiri, itu sangat irasional, sebab kami adalah pilihan mereka,” katanya.

Terlepas dari itu semua, Abdullah Saleh mengaku ia yakin bahwa dengan komposisi DPRA kali ini, kinerja dewan akan lebih maksimal. Dia juga yakin semua anggota dewan baik dari PA maupun dari pertai lainnya akan mampu menjalanakan amnah rakyat dengan maksimal. “Berdasarkan pantauan saya di dewan saat ini, saya yakin semua rekan di dewan sangat antusias untuk menjalankan tugasnya dengan benar,” kata mantan politisi PPP itu.

Saat ini DPRA melalui Pansus Tatib Dewan selama dua pekan, mulai 15 Oktober 2009 sedang menyusun Tata Tertib (Tatib) dewan Periode 2009 2014. Menurut Abdulah Saleh, ada beberapa substansi yang berbeda pada tatib kali ini dengan Tatib periode sebelumnya. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja dan memaksimalkan fungsi dewan yakni di bidang legislasi, budget, dan fungsi pengawasan. Perubahan tatib ini memang merupakan sesuatu yang biasa, sebab bersifat temporer antarperiode. Salah satu substansi yang berbeda antara lain adanya pembahasan penguatan kelembagaan dewan, penambahan komisi, badan, dan pembentukan tim pakar khusus DPRA.

Adanya inisiatif penguatan kelembagaan terkait dengan fungsi budget akan dijalankan oleh alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Komisi-komisi. “Tujuannya adalah untuk optimalisasi atau revitalisasi tugas dewan,” katanya. Mengenai pembentukan komisi, jika sebelumnya Komisi Keistimewaan Aceh meliputi sektor pendidikan, agama dan adat istiadat. Kini beberapa items diubah untuk memudahkan tugas dewan. Tugas komisi ini sebelmnya dinilai terlalu berat, sebab cakupan semua items tergolong luas, baik mengenai agama maupun adat istiadat. Untuk itu, Pansus Tatib berwacana akan membentuk satu komisi khusus yakni Komisi Pendidikan yang di dalamnya termasuk sains dan teknologi. Sementara masalah agama dan kebudayaan akan digabungkan menjadi satu komisi dengan nama berbeda yakni Komisi Agama dan Kebudayaan. Secara keseluruhan, jumlahnya diperkirakan mencapai tujuh komisi.

Disamping itu, dalam Pansus Tatib kali ini juga membahas pembentukan tim khusus atau pakar DPRA. Jika biasanya keberadaan kelompok pakar atau tim ahli hanya bersifat parsial, kali ini tim pakar akan langsung diwadahi atau berada di bawah DPRA, dan bekerja khsus membantu tugas dewan secara permanen selama periode ini. Tugas tim ini, antara lain memberi masukan, membantu tugas dewan dan dalam pembahasan legislasi, budget dan pengawasan. Tim ini juga menganalisa data, dan menyampaikan hasil data sebagai masukan kepada anggota dewan. Di sisi lain, rencananya dewan akan membentuk Badan Rumah Tangga Dewan.

Menurut Abdulah Saleh, pembahasan Tatib yang dijadwalkan akan rampung 1 November 2010 ini akan berujung dengan pembentukan fraksi. Diprediksikan akan ada lima fraksi di dewan yang anggotanya minimal sama dengan jumlah komisi, yakni tujuh orang. Diduga akan ada tiga fraksi penuh yakni PA, Demokrat, dan Fraksi Golkar. Sementara tiga fraksi lainnya merupakan fraksi gabungan beberapa partai.

Ketika ditanya tentang tunjangan anggota dewan, Abdullah Saleh mengaku bahwa masalah ini belum dibahas. Ini akan dibahas melalui peraturan-peraturan yang ada, termasuk PP sistim kedudukan anggota dewan (Susduk). Jika pun ada penambahan tunjangan, katanya, harus disesuaikan dengan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain. “Itu kan ada aturannya dari Pusat, jadi kita tak boleh sekehendak hati menetapkannya,” katanya.

Ditambahkan, dari sejumlah inisiatif dewan dalam pembahasan Tatib menunjukkan bahwa semua anggota dewan kali ini termasuk PA sangat antusias mengemban amanah rakyat. “Kita berkomitmen agar semangat ini terus dipertahankan dan berkembang. Apalagi banyak tugas dewan yang belum kelar. Kita berusaha semaksimal mungkin membawa kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Aceh. Kita upayakan ada perubahan signifikan. Jadi, masyarakat harus percaya dewan,” pungkasnya. (gun)

Source : Tabloid KONTRAS Nomor : 513 | Tahun XI 29 Oktober – 4 November 2009