Home > Education > Political Marketing > Bawaslu Menunggu Usulan Nama dari KIP NAD

Bawaslu Menunggu Usulan Nama dari KIP NAD

Banda Aceh, Kompas – Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat menunggu usulan enam nama yang diajukan Komite Independen Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam atau KIP NAD untuk membentuk panitia pengawas pemilu NAD terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009. Pelaksanaan tes uji kelayakan dan kepatutan tidak akan berlangsung lama.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini, ditemui di sela-sela simulasi pelaksanaan pemilu di tempat pemungutan suara Gampong Lambhun, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Senin (13/10), mengatakan, semua pihak terkait dengan keberadaan lembaga panwas di Aceh sudah sepakat agar pembentukan tidak ditunda-tunda lagi.

”KIP sudah menerima banyak laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran aturan pelaksanaan pemilu. Namun, lembaga ini sama sekali tidak berwenang untuk melakukan tindakan apa pun karena memang bukan tugasnya,” kata Nur Hidayat.

Nur Hidayat mengatakan, Pemerintah Provinsi NAD, KIP NAD, Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum pusat sudah memiliki persepsi yang sama mengenai peran penting lembaga panwas di Aceh, terutama dengan munculnya enam partai politik lokal peserta pemilu. Ketiadaan lembaga panwas dalam pelaksanaan pemilu pertama yang mengikutsertakan partai politik lokal, menurut Nur Hidayat, akan mengurangi legitimasi pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Persamaan persepsi mengenai pentingnya pembentukan lembaga panwas di Aceh, menurut Nur Hidayat, muncul setelah ada pertemuan antara Bawaslu, KPU, KIP, dan Pemerintah Provinsi NAD, yang diwakili Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar dan Sekretaris Daerah Husni Bahri TOB, di Kantor Gubernur NAD, Senin.

”Saat ini hanya tinggal Provinsi NAD yang belum memiliki lembaga panwas. Sebanyak 32 provinsi lainnya di Indonesia sudah memiliki lembaga pengawasan di tingkat provinsi,” kata Nur Hidayat.

Robby Syah Putra, anggota KIP NAD, menyatakan, banyak terjadi intimidasi di lapangan. Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, terutama saat bulan Ramadhan beberapa waktu lalu, terjadi aksi pelemparan dengan menggunakan bom molotov terhadap Kantor Partai Aceh di beberapa kabupaten/kota di Aceh.

Hal yang sama terjadi pada partai lainnya, seperti pencabutan bendera Partai SIRA.

”Kalau tidak salah, insiden terakhir terjadi di daerah Langsa, terhadap Kantor Partai Aceh,” tuturnya. (MHD/DIK)

Source : kompas.com

You may also like
Perusakan Baliho Kandidat Marak Lagi
Panwaslu Imbau Parpol jangan Bodohi Rakyat
Panwaslu Khawatirkan Minimnya Sosialisasi: Banyak Suara Diperkirakan tidak Sah
33 Calon Anggota Panwaslu Tunggu Penetapan

Leave a Reply