JAKARTA – Penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) masih bisa diverifikasi atau diperbaiki. Hal ini untuk menampik sejumlah opini yang meminta pelaksanaan pemilu legislatif ditunda.
“Masih ada waktu untuk memperbaiki DPT. Sebaiknya diverifikasi saja,” imbau Direktur Ekesekutif Cetro Hadar Navis Gumay dalam diskusi Trijaya bertema “Manipulasi DPT dan Nasib Pemilu” di Warung Daun, Jalan Pakubuwono, Sabtu (21/3/2009).
Menurutnya, verifikasi ini akan lebih mudah jika partai politik yang punya kepentingan besar turut membantu dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilu.
“Sehingga dalam satu minggu ini semua persiapan bisa diselesaikan tepat waktu, termasuk membantu dalam pendistribusian logistik,” ujarnya.
Lebih lanjut Hadar menuturkan, jika masih banyak partai yang minta diundur waktu pelaksaan pileg, bisa saja ada motivasi politik dari partai-partai yang meminta pemilu mundur. “Jangan-jangan dia belum siap,” tandasnya.
Bagi Hadar, bagian dari demokrasi yaitu taat pada aturan, termasuk pelaksanaan pileg pada 9 April.
“Bukan saya katakan penundaan itu haram, saya setuju dan mengusulkan untuk NTT. Tapi ini kan sifatnya lokal. Untuk Jatim perkaranya tetap harus dituntaskan, dan jika memang terbukti maka hasil pilkada bisa dianulir. Tapi bukan berarti lantas pemilu nasional harus mundur juga,” katanya.
Pertimbangan pemilu diundur akan berimplikasi besar. Pasalnya, Presiden sudah harus dilantik pada 24 oktober. “Oleh karena itu, pertimbangan KPU, pemunduran sedikit apapun, itu akan sangat berisiko karena kemungkinan akan memundurkan proses yang lainnya,” pungkasnya.
Source : okezone.com, 21 Maret 2009
