Jakarta, Kompas – Tren penilaian rakyat atas partai politik dan penegakan hukum di Indonesia semakin buruk akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi. Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia terhadap 2.050 responden dengan ambang kesalahan lebih kurang 2,2 persen.
Dari wawancara sepanjang 1-12 Februari 2012, sebanyak 33,8 persen responden menilai kondisi politik nasional buruk dan sangat buruk. Hanya 22,9 persen yang menilai sebaliknya.
Penegakan hukum juga dinilai jelek. Sebanyak 39,4 persen masyarakat menilai buruk dan sangat buruk, sedangkan responden yang menilai sebaliknya hanya 27,5 persen. Survei LSI sebelumnya, Desember 2011, 44 persen responden menilai pemberantasan korupsi cukup baik.
”Penilaian buruk terhadap politik nasional sudah terjadi setahun terakhir, pada 2011-2012, setelah kasus Century dan sejumlah kasus korupsi, termasuk kasus Nazaruddin. Pada elektabilitas partai, kekuatan elektoral Partai Demokrat turun signifikan ketimbang perolehan suara Pemilu 2009. Akan tetapi, parpol-parpol lain tidak mampu mengambil suara yang terlepas dari Partai Demokrat,” tutur peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (19/2) di Jakarta.
Pada survei ini, peringkat tiga besar masih Partai Golkar (15,5 persen), Partai Demokrat (13,7 persen), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (13,6 persen). Partai Gerindra, PPP, PKB, dan PKS masih stagnan di bawah 5 persen.
Sebanyak 28,9 persen responden masih menyatakan belum mengetahui pilihan politiknya. Dari responden yang sudah memiliki parpol pilihan, sebagian juga menyatakan belum mantap. Secara keseluruhan, warga yang belum jelas dengan pilihannya mencapai 51 persen. Ini, menurut peneliti senior Centre for Strategic and International Studies J Kristiadi, tidak berbeda jauh dengan survei CSIS belum lama ini. Sebanyak 48 persen masyarakat belum menentukan pilihan politik. Sikap antiparpol ini disebabkan buruknya kinerja pemerintah dan rendahnya kredibilitas partai.
Pembunuhan karakter
Sikap antiparpol ini, menurut Ketua DPP PAN Bima Arya, selain disebabkan masyarakat yang kritis menilai kinerja parpol, juga akibat pembunuhan karakter oleh pihak-pihak yang antipartai. Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Ja’far juga menilai deparpolisasi sebagai sebuah gerakan orang-orang antiparpol yang ingin berkuasa. (INA)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
