Banda Aceh | Harian Aceh—Pertemuan Commission on Sustaining Peace in Aceh (CoSPA) keenam di Sekretariat Forbes Damai Aceh, Kompleks Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh, Jumat (25/7), merekomendasikan beberapa hal menyangkut pelaksanaan Pemilu di Aceh. Di antaranya mendesak percepatan terbentuknya Panwaslu di seluruh Aceh dan meminta KIP Bener Meriah segera dilantik.
Pertemuan itu juga merekomendasikan perlunya dibentuk forum komunikasi dan silaturahmi antar peserta Pemilu 2009 di Aceh.
Wadah itu diperlukan sebagai tempat berdialog bagi peserta Pemilu untuk menjamin terjaganya iklim demokrasi damai berkelanjutan di Aceh.
Hadir dalam pertemuan ini, Zainal Arifin, Hasbi MS, Anwar Noer, dan Masykur dari Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Damai Aceh serta Muhammad Nur Djuli, Ibrahim bin Syamsuddin, Teungku Hadi, dan Fakhrurrazi Yusuf dari unsur KPA.
Pertemuan CoSPA kali ini menghadirkan lima narasumber yang diundang khusus, yakni Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, Wakil Ketua DPR Aceh Tgk. Zainal Abidin, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Soenarko, Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Rismawan, MM, Kepala Biro Operasi Polda Aceh Kombes Drs. H. M Ghufron, MM. M.Si, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Drs. Abdul Salam Poroh, Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh A. Hamid Zein, S.H., M.Hum, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA, serta dosen Fakultas Pertanian Unsyiah Dr. Ir. Azhar Muslim, MS.
Acara itu juga dihadiri enam pengamat lokal dan internasional, yakni Michael Roussek dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan, Afifuddin dari Kantor Uni Eropa di Aceh, Bob Richey dari International Relief Development, De Ronnie dari Institute Perdamaian Indonesia (IPI) Interpeace, Dra. Asmawati Hasan, M.Si (Korbid Sosial Budaya Bapel BRA), serta Rayyan Firdaus (Staf Utama Korbid Ekonomi Bapel BRA).
Azwar Abubakar, pimpinan pertemuan itu, mengatakan peserta CoSPA sepakat bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2009 di Aceh perlu mengikrarkan janji damai. Untuk menyukseskan Pemilu, juga diperlukan pelatihan capacity building bidang politik dan demokrasi kepada para kader partai politik di Aceh agar mereka memiliki bekal dan pemahaman yang memadai dalam berdemokrasi.
“Diperlukan evaluasi berkala oleh KIP terhadap jalannya tahapan Pemilu di Aceh dengan mengundang para pimpinan partai politik peserta Pemilu 2009 di Aceh,” paparnya.
Menurutnya, CoSPA juga menyarankan agar salah satu persyaratan umum yang diperlukan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR, DPRA dan DPRK adalah harus adanya surat Keterangan Catatan Kejahatan (SKCK) dari pihak kepolisian. Partai politik juga harus dapat melakukan penindakan internal terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin partai.
“Media massa diharapkan juga dapat mengembangkan prinsip jurnalisme damai dalam meliput dan mewartakan berita-berita terkait Pemilu. Prinsip jurnalisme damai dimaksudkan untuk tidak mengeksploitasi konflik, namun lebih mengedepankan pendekatan human interest dan menghargai nilai-nilai kekhususan Aceh,” lanjutnya.
Kata dia, CoSPA mendukung setiap program Pemerintah Aceh untuk memberikan lahan pekerjaan dalam bidang agrobisnis (darat dan laut) kepada masyarakat ekonomi lemah di Aceh. CoSPA juga merekomendasikan agar Pemerintah Aceh dapat mengembangkan program training di bidang agrobisnis, terutama untuk mantan kombatan dan non kombatan yang berminat.(mrd)
Source : Harian Aceh
