Jakarta, Kompas – Demokrasi di Indonesia memberi masyarakat untuk bebas berbicara dan memilih secara langsung kepala daerah serta presiden. Namun, secara substansial, tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai.
Hal itu ditegaskan Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta Syafii Maarif dalam kuliah umum tentang demokrasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (28/6). Selama 13 tahun ini, kemiskinan masih mencengkeram 80 persen masyarakat yang berada di lapis bawah piramida kekuasaan. Hanya 20 persen elite yang menikmati kesejahteraan.
”Di tengah pertumbuhan ekonomi yang banyak dipuji, masih berjibun borok politik dan ekonomi yang bisa mengancam kehidupan bangsa serta negara,” tutur mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah itu. Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter tidak serius dilaksanakan. Oleh karena itu, masalah pokok terletak di kepemimpinan yang rapuh.
Membiarkan demokrasi di Indonesia yang tidak membawa kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, kata Syafii Maarif, adalah pengkhianatan. Untuk itu, ke depan, peluang setiap warga negara menjadi pemimpin formal tanpa harus melalui partai politik harus diwujudkan secepatnya.
”Barisan elite, yang selama ini sarat dosa dan dusta, semoga segera sadar bahwa bangsa dan negara ini tidak boleh dibiarkan semakin rusak akibat kelakuan anak-anaknya yang tunamoral dan sepi dari rasa tanggung jawab,” tutur Syafii Maarif.
Nilai merah parpol
Dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta dibiayai Program Pembangunan PBB (UNDP), dihasilkan angka rata-rata 67,3. Distribusi indeks ini berdasarkan aspek kebebasan sipil (86,97), hak-hak politik (54,6), dan lembaga demokrasi (62,72).
Hak-hak politik yang belum berjalan antara lain partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan serta hak memilih dan dipilih. Adapun di aspek lembaga demokrasi, nilai sangat buruk terdapat pada variabel peran DPRD (38,03) dan peran partai politik (19,29).
Dalam peluncuran IDI yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Kepala Perwakilan Ad Interim UNDP Indonesia Steven Rodriguez; dan Kepala BPS Rusman Heriawan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, tindak lanjut pengukuran IDI ini adalah perbaikan yang lemah seperti pada peran DPRD dan partai politik.
Direktur Nasional Proyek IDI Raden Siliwanti menambahkan, IDI menggambarkan demokrasi di provinsi. Tidak ada daerah yang menerapkan demokrasi dengan nilai baik, ada 97 persen di tingkat menengah, dan 3 persen di tingkat rendah. (INA)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
