Pascakenaikan harga bahan bakar minyak 24 Mei 2008, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi gelombang protes dan unjuk rasa. Kebijakan pemerintah yang tidak populis dan menyangkut urusan perut rakyat ini kontan memengaruhi popularitas presiden dan pemerintahannya. Bukan hanya itu, perhatian publik pun mulai beralih ke ingar-bingar pentas politik.
Tekanan berat terhadap kinerja ekonomi pemerintah justru dialami sebelum kenaikan harga BBM diputuskan. Berbagai kalangan menolak keras opsi kebijakan yang memiliki rentetan dampak yang begitu panjang dan berat.
Pada jajak pendapat triwulanan Litbang Kompas yang mengevaluasi kinerja pemerintahan tiga bulan lalu (April), popularitas pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi, langsung anjlok, menyentuh titik terendah selama usia pemerintahan.
Kepuasan terhadap kinerja ekonomi saat itu hanya tinggal 27,6 persen. Responden yang menghendaki Presiden Yudhoyono diganti pun meningkat menjadi 28,6 persen dari sebelumnya 27 persen.
Hasil jajak pendapat triwulanan yang dilakukan 10-11 Juli lalu, saat usia pemerintahan mencapai 45 bulan atau satu setengah bulan setelah kenaikan harga BBM, penilaian terhadap kinerja ekonomi mulai membaik.
Padahal, bayang-bayang krisis global belum beranjak pergi dan harga minyak mentah dunia masih meroket menuju angka 150 dollar AS per barrel. Belum lagi ditambah dengan masih ada pekerjaan berat pemerintah dalam mengatasi krisis energi listrik.
Dinilai serius
Agaknya, responden mulai melihat keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, baik melalui program bantuan langsung tunai maupun kebijakan makroekonomi dan moneter lainnya.
Kepuasan terhadap kinerja ekonomi naik menjadi 31,1 persen. Kepuasan yang meningkat ini ditujukan terhadap upaya pemerintah, baik menyangkut pengendalian harga sembako, perbaikan sektor perbankan, maupun menjaga nilai tukar rupiah.
Selain itu, sebagian publik juga bisa memahami alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
”Tidak ada pilihan lain karena harga minyak dunia tidak bisa dikontrol. Presiden Yudhoyono tidak bisa disalahkan karena hal ini. Toh, perekonomian akan tetap berjalan,” kata Harna Wati, seorang responden ibu rumah tangga yang tinggal di Kendari.
Akan tetapi, keyakinan publik bahwa Presiden Yudhoyono di sisa masa pemerintahannya akan mampu memperbaiki perekonomian negeri ini kian menurun.
Popularitas pemerintahan dan Presiden Yudhoyono bisa jadi akan kembali tergerus seandainya dalam sisa usia pemerintahannya yang tinggal satu tahun dan tiga bulan ini kembali menaikkan harga BBM.
Kenaikan harga BBM pada Mei lalu merupakan kenaikan yang ketiga kali selama pemerintahan Yudhoyono.
”Jika harga BBM naik lagi, kepercayaan masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, akan semakin luntur. Masyarakat yang sudah susah akan semakin susah,” kata Iman, seorang pegawai swasta di Yogyakarta.
Kinerja politik menurun
Setelah agak reda dari aksi protes kenaikan harga BBM, kinerja pemerintah yang disorot karena menurunkan kepuasan publik adalah bidang politik.
Persiapan menuju Pemilihan Umum 2009 sudah mulai marak dan dalam pandangan publik hal itu sedikit banyak memengaruhi kinerja pemerintahan.
Kepuasan terhadap kinerja politik kali ini sedikit menurun menjadi 47,2 persen. Tren penurunan ini sudah terlihat sejak tiga bulan lalu ketika proses verifikasi partai politik yang akan maju ke Pemilu 2009 dimulai dan saat ini sudah memasuki tahap kampanye serta penjaringan calon anggota legislatif oleh parpol yang sudah ditetapkan maju ke pemilu.
Kinerja politik pemerintah selama tiga bulan lalu juga diwarnai tarik ulur keluarnya surat keputusan bersama tiga menteri menyangkut kebebasan beribadah kaum Ahmadiyah. Tarik ulur ini sempat memunculkan aksi kekerasan.
Terjadinya aksi kekerasan atau kerusuhan yang mengikuti aksi demonstrasi kenaikan harga BBM, kasus Ahmadiyah, dan rusuh pilkada telah meningkatkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009 juga dapat meningkatkan tekanan kepada kinerja pemerintah di bidang politik. Terlebih, bila masa kampanye Pemilu 2009 yang sudah dimulai 12 Juli lalu kemudian membuat anggota kabinet lebih fokus kepada pemilu.
Di bidang hukum, kinerja pemerintah terus menuai prestasi. Di benak publik, pemerintahan Presiden Yudhoyono berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi.
Dalam empat bulan terakhir ini saja setidaknya enam anggota Dewan ditetapkan menjadi tersangka sejumlah kasus dugaan korupsi. Keenam anggota Dewan itu adalah Al Amin Nasution, Hamka Yandhu, Anthony Zeidra Abidin, Sarjan Tahir, Bulyan Royan, dan Yusuf Emir Faisal.
Hampir separuh responden (47,1 persen) puas dengan upaya pemerintah menangani kasus-kasus korupsi. Angka ini naik dibandingkan dengan penilaian tiga bulan lalu dengan persentase 38,5 persen.
Posisi Yudhoyono
Walaupun masih dipandang baik, saat ini citra Presiden Yudhoyono jauh menurun dibandingkan dengan tiga bulan lalu. Pada tiga bulan sebelumnya, responden yang menganggap baik citra Presiden Yudhoyono 79,6 persen. Kali ini citra baik itu hanya disampaikan oleh 67,2 persen responden.
Popularitas Yudhoyono untuk terpilih kembali juga menurun meski tetap paling tinggi di antara semua tokoh yang disebutkan responden. Di antara 60,1 persen responden yang bersedia menyebutkan pilihannya, 45,3 persen memilih Yudhoyono sebagai presiden jika pemilu dilaksanakan saat ini.
Posisi kedua ditempati Sultan Hamengku Buwono X (11,3 persen) dan posisi ketiga dipegang Megawati Soekarnoputri 10,8 persen. Selain Sultan, figur lain yang mengalami peningkatan dukungan adalah Wiranto. Dan, meskipun masih tergolong lambat, dukungan untuk Prabowo juga cenderung meningkat.
Apakah peningkatan dukungan terhadap beberapa calon ini merupakan pertanda mulai muncul tokoh alternatif? Kita lihat saja eskalasi dukungannya dalam setahun ke depan. (Litbang Kompas)
Source : kompas.com
