LHOKSEUMAWE – Hingga kemarin sore, belum ada partai melaksanakan kampanye terbatas di Lhokseumawe. Padahal, Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan kemarin hari perdana peserta pemilu melakukan kampanye terbatas. Syaratnya, harus mengirim surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Untuk hari ini (kemarin––red), belum ada satupun partai mengirim surat kepada aparat keamanan untuk melakukan kampanye terbatas,” ujar Ketua KIP Lhokseumawe, Ridwan Hadi, Sabtu (12/7). Dia didampingi anggotanya, Syahrir M Daud.
Selain itu, Hadi menjelaskan, untuk menyukseskan pemilu 2009, pihaknya mulai melakukan persiapan matang. Untuk langkah awal, sekarang ini telah disusun pokja. Termasuk pokja pelantikan PPK di kecamatan-kecamatan. Disamping persiapan verifikasi bagi calon anggota DPD.
Sesuai data diterima dari pemerintah kota, tertanggal 5 April 2008, jumlah pemilih di Lhokseumawe mencapai 125.540. Rencananya, pemilihan dilaksanakan di 286 TPS. Akan tetapi, untuk sementara yang telah disetujui KPU pusat 254 TPS. “Masalah jumlah TPS akan dibicarakan kembali,” ungkap Hadi.
Dia mengatakan, pemilu kami ini merupakan yang pertama kalinya diikuti partai lokal. Tapi, dia optimis pemilu bisa sukses. Asalkan, bagi penyelenggara, termasuk pemerintah daerah tetap berlaku adil kepada setiap partai.
Meski begitu, khusus di Lhokseumawe, dia mengharapkan pemerindah daerah memfasilitasi seluruh partai melakukan rapat koordinasi, sehingga lahir sebuah komitmen berkampanye damai. Apalagi, bila dimulainya kampanye terbuka, di Lhokseumawe akan terjadi kesulitan tempat. Tentunya, kendala ini berpeluang munculnya permasalahan antarpendukung. “Sebelum ini terjadi, harus ada sebuah kesepakatan antara partai untuk kampanye damai,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Hadi mengharapkan peserta pemilu menjunjung tinggi amanah undang-undang, terutama dalam menjaga perdamaian. “Pastinya, pemilu di Aceh akan menjadi perhatian intersional. Jadi, bagi semua pihak yang terlibat, agar menjaga citra perdamaian di Aceh,” tandasnya.
Harap bantuan
Hadi mengakui prihatin akan nasib anggota PKK pada pemilu kali ini. Sebab, sesaui DIPA KIP, honor mareka hanya selama tiga bulan. Karena itu, dia mengharapkan pemerintah daerah dapat membantu, sehingga gaji anggota PPK bisa dianggarkan tiga bulan lagi.(bah)
Source : Serambi Indonesia
