Bertubuh tinggi. Hidungnya mancung, dengan kumis dan janggut. Wajahnya laksana orang-orang dari Timur Tengah, dan juga India. Dialah Sang Panglima yang akrab disapa Mualem. Bernama lengkap Muzakir Manaf, kini memimpin Partai Aceh dan juga komandan tertinggi Komite Peralihan Aceh yang isinya adalah para mantan kombantan Gerakan Aceh Merdeka.
Dulu, awal mula dia ditunjuk menjadi Panglima GAM untuk menggantikan Abdullah Syafii yang wafat pada 2002, melalui telepon selular saya pernah bicara dengannya dan menanyakan apa yang akan dilakukannya sepeninggalan Tengku Lah –sapaan akrab Abdullah Syafii. Saya hanya memperoleh dua tiga kalimat saja. Mualem melanjutkan apa yang sudah digariskan Abdullah Syafii. Sejak itu, saya paham Mualem adalah orang yang sangat hemat berbicara.
Sembilan tahun berselang, saya ke Banda Aceh. Bersama Yuswardi A. Suud mendirikan www.atjehpost.com. Dan, Mualem adalah tokoh Aceh kombatan yang penting untuk kami wawancara panjang di media online ini. Bukan perkara gampang mengajaknya bicara, dia lebih banyak mendengar, lalu menjawabnya dengan kalimat-kalimat pendek. Kemudian setelah beberapa jam bicara barulah terasa cair dan bicara pun terkadang diselingi canda.
Setelah wawancara itu, saya beberapa kali bertemu dengannya. Terkadang dia bertanya seluk beluk soal seorang wartawan dan media. Dia berharap agar seorang wartawan menuliskan sesuatu sesuai dengan fakta saja. “Saya tak minta agar pemberitaan untuk saya dan lembaga yang saya pimpin itu ditulis yang baik-baik saja, tetapi silahkan kritik kami jika itu memang fakta,” katanya. “Kami juga perlu dikonfirmasi, karena itu di lembaga kami ada juru bicaranya. Dan bersikaplah adil sebagai wartawan.”
Selama saya berinteraksi dengan Mualem, belum pernah ada sepatah katapun darinya untuk menyudutkan pihak lain lewat pemberitaan, maupun memoles pemberitaan agar lembaganya terlihat sempurna. Dia juga tak meminta agar dirinya diberitakan seperti orang suci laksana malaikat. Dia paham wartawan itu harus bekerja bebas. Sedangkan untuk informasi internal lembaganya, dia membuat sebuah tabloidnya sendiri bernama Beranda.
***
Rumah itu bercat abu-abu dipadu dengan warna putih dan garis merah di pagarnya. Berlokasi di Ulee Kareng, Banda Aceh, Mualem sering berada di rumah ini. Setiap dia ada, selalu saja ramai yang datang. Orang-orang keluar masuk secara bebas, tak ada pertanyaan maupun pemeriksaan yang ketat pada setiap orang yang masuk ke rumah.
Saya sering datang ke mari dan bertemu dengan Mualem. “Kaleueh khanduri,” begitu katanya saat menyapa. Atau dilain waktu, dia bertanya “kiban na jroh uroenyoe?” Sesekali Mualem juga suka bercanda dengan kalimat, “na wawancara uroenyoe?”. Dia mengucapkannya sambil tersenyum lebar, kemudian bertanya kondisi keluarga dan anak-anak.
Mualem murah senyum kepada siapa saja yang menjumpainya. Memang, di awal pertemuan biasanya dia lebih banyak mendengar, namun setelah itu tentu saja percakapan akan berjalan lancar. Dia juga tak begitu suka dengan ‘protokoler’. Bahkan kami sering duduk-duduk di lantai di teras rumah itu bersama tukang, penarik becak, dan juga sopir.
Kepada mereka, dia biasanya bertanya tentang keadaan di kampung, dan kondisi keluarganya. Bahkan dia lebih memilih duduk-duduk bersama kombatan yang di kalangan ‘bawah’, apalagi jika dia melihat ada mantan kombatan yang datang dengan tali pinggang miring dan hampir putus, pasti dia merogoh koceknya agar si mantan kombatan merapikan diri. Begitu juga setiap ada orang miskin dari kampung yang datang, tak peduli kombatan atau bukan, dia selalu mengeluarkan dompet.
Pernah saya melihat dia kehabisan uang. Jika sudah demikian, Mualem akan duduk di ruangan tengah rumahnya dan berdiam diri.
Itulah sebabnya, ketika dia menjadi salah seorang kandidat Wakil Gubernur Aceh yang diusung oleh Partai Aceh yang dipimpinnya, dia bercita-cita sederhana saja: menghapus kemiskinan di Aceh, membantu anak-anak yatim, membantu eks-kombatan yang masih belum terangkat nasibnya, dan meningkatkan ekonomi rakyat. “Sangat mungkin untuk kita lakukan di Aceh ini,” katanya.
Dia sering bersedih bila mengingat eks-kombatan yang nasibnya masih tragis di daerah-daerah. “Mereka kadang saya lihat sendal saja sudah mau putus, ada yang warnanya belang,” katanya. “Tragis nasib mereka.”
Namun, kemunculan Mualem ditingkahi dengan konflik regulasi soal Pilkada Aceh. Terutama menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut salah satu pasal dari Undang-undang Pemerintah Aceh. Mualem menilai, itu semacam upaya penggerogotan terhadap kewenangan yang dimiliki olegh Aceh. Padahal katanya UUPA itu adalah produk perjanjian perdamaian di Helsinki. “Undang-undang itu lahir dari darah dan air mata rakyat Aceh,” katanya.
Kebetulan, pasal ini menjadi masalah di tengah-tengah berlangsungnya Pilkada Aceh, dan pasal yang menyangkut tentang calon perseorangan (biasa disebut calon independen), maka pertentangan pun terjadi. Satu pihak ada yang mendukung calon independen, di pihak lain ada yang menentang calon independen.
“Tetapi sebenarnya, bukan itu yang jadi persoalannya. Yang paling mendasar adalah mengapa pasal itu dicabut,” katanya. “Bagi saya, bukan tentang ada tidaknya calon independen (calon perseorang), tetapi esensinya adalah soal UUPA yang suatu saat akan kehilangan maknanya.”
***
Persoalan UUPA ini bergulir ke sana ke mari. Terkadang liar tak menentu, bahkan menyentuh ke persoalan sensitif lainnya. Ada yang mencoba mengecilkan persoalannya, ada yang berusaha memanas-manaskan situasi agar bisa mengail di air keruh, ada pula yang berupaya membantu menengahinya. Tentu ada pula yang memanfaatkan kekisruhan ini untuk kepentingannya sendiri.
Mula-mula proses ini bergulir di DPRA, kemudian melibatkan partai politik nasional, hingga kemudian ke ruang rapat di Kementerian Dalam Negeri, bahkan sampai pula ke ruang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, hingga hari ini persoalan UUPA ini belum kunjung datang penyelesaiannya. Kegundahan Mualem tentu makin menjadi.
Persoalan ini bergulir tak berujung hingga berakhirnya batas waktu pendaftaran untuk Pilkada Aceh, pada Jumat 7 Oktober 2011.
***
Berbaju kotak-kotak biru. Kali ini Mualem berada di kantor Partai Aceh. Ini adalah kali pertama dia mengadakan konferensi pers selama proses Pilkada Aceh berlangsung. Di sini dia mengumumkan sikap Partai Aceh menyangkut Pilkada Aceh 2011 ini. “Dalam hal pencalonan kami sebagai kandidat di Pilkada Aceh sangat bergantung kepada kejelasan sikap pemerintah tentang penyelamatan Undang- Undang Pemerintah Aceh (UUPA),” kata Mualem.
“Kami tidak memiliki ambisi menjadi eksekutif jika persoalan ini tidak diselesaikan dan ini adalah tugas utama Partai Aceh dan bagi siapapun yang berkuasa di Aceh,” katanya. “Perhatian utama kami untuk saat ini bukanlah soal pergantian kepemimpinan atau perebutan kekuasaan di Aceh. Perhatian utama kami adalah penyelamatan UUPAsebagai wujud perjuangan rakyat Aceh selama 35 tahun.”
“Kami menilai ada upaya sistematis dari kelompok tertentu yang belum perlu kita sebutkan di sini untuk mengurangi kewenangan Aceh yang tertuang dalam UUPA. Upaya ini juga bentuk pelecehan terhadap martabat DPRA sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Aceh yang seolah-olah untuk kepentingan hukum dan demokrasi.”
Hingga akhir batas waktu pendaftaran Pilkada Aceh belum juga muncul kejelasan sikap pemerintah dalam persoalan UUPA, maka itu Mualem tak mendaftarkan diri di Pilkada Aceh ini. Dia berpegang teguh pada prinsipnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Dia memang seorang Mualem, seorang pemimpin. []
Source : The Atjeh Post
