Jakarta, Kompas – Dinamika politik nasional belakangan ini cenderung semakin tidak tenang karena langsung mengarah kepada kontestasi. Keadaan ini, antara lain, dipicu oleh sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang cenderung tidak tegas atau menunda-nunda menyelesaikan sejumlah persoalan penting.
”Idealnya, dinamika politik itu memakai rumus 212. Dua tahun bulan madu, satu tahun konsolidasi, dan dua tahun kontestasi. Sekarang seharusnya masih masa bulan madu. Namun, kondisi yang berkembang menunjukkan langsung ke arah kontestasi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Kamis (20/1) di Jakarta.
Dalam suasana kontestasi, lanjut Romahurmuziy, bentuk hubungan di antara kekuatan politik adalah saling intip dan kejar, seperti dalam film kartun untuk anak-anak, Tom and Jerry.
Kondisi ini dapat diakhiri, tutur Romahurmuziy, jika Presiden Yudhoyono berkonsentrasi pada usaha membuat kebijakan penting yang akan dikenang rakyat. Kebijakan itu, antara lain, menuntaskan kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century atau kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan.
”Saat ini pernyataan tidak lebih penting dibandingkan kenyataan. Rakyat lebih membutuhkan fakta, kenyataan. Untuk mewujudkan kenyataan, yang sekarang lebih dibutuhkan adalah Satuan Tugas Antikebohongan,” papar Romahurmuziy.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Maruarar Sirait menuturkan, kasus Bank Century dan mafia pajak menjadi dua dari lima persoalan yang menyandera politik Indonesia. Tiga kasus lainnya adalah wacana kenaikan ambang batas parlemen pada Pemilu 2014 hingga di atas 2,5 persen, polemik seputar pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta wacana perombakan kabinet.
”Kelima hal itu saling terkait. Misalnya, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat dalam kasus Bank Century pasti terkait dengan perombakan kabinet. Kedua hal itu saling tunggu dan saling dipakai untuk mengancam. Hak menyatakan pendapat dapat dipakai oleh parpol untuk mencegah berkurangnya jumlah menteri atau untuk menambah kursi di kabinet,” kata Maruarar.
Kondisi ini, lanjut Maruarar, bisa diakhiri jika tiap-tiap pihak mau bersikap tegas dan jelas. Presiden Yudhoyono perlu segera mengumumkan jadi atau tidak merombak kabinet. Sementara partai juga menjelaskan sikapnya di sejumlah isu.
”Jika semua dibiarkan mengambang, yang terjadi adalah saling menyandera dan saling menawar,” ucap Maruarar.
Sikap jelas ini, kata Maruarar, antara lain dilakukan PDI-P. ”Kami menyatakan tidak akan masuk kabinet, meminta pengusutan tuntas kasus Bank Century dan mafia pajak, serta mendukung penetapan untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,” paparnya lagi. (NWO)
Source: Kompas.com
