BANDA ACEH – Forum Pemuda Mahasiswa Pantai Barat Selatan atau FPMP-BAS meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak memihak satu kelompok tertentu dan segera menyelesaikan tanggung jawabnya kepada rakyat.
Permintaan itu tertuang dalam pernyataan sikap FPMP-BAS yang dibacakan pada konferensi pers di Cafe Helsinki, Banda Aceh, Selasa (25/10).
Menurut Razikin, Koordinator FPMP-BAS, kini DPRA terlihat lamban kinerjanya dan berpihak. “Sehingga kami tertarik membuat judul pernyataan sikap kami dengan bertemakan ‘DPRA Aceh jangan jadi pengkhianat’,” ujar Razikin.
Dia menambahkan, DPRA yang seharusnya berperan mengemban amanat rakyat malah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bukan kepentingan rakyat.
“Seperti menyelesaikan 31 qanun sejak 2009. Tapi hanya dua yang baru disiapkan selama kurun waktu yang relatif panjang. Ditambah lagi dengan mengurus kepentingan pilkada yang sampai kini terus jadi permasalahan,” kata Razikin.
Juru Bicara FPMP-BAS Muzakir menambahkan, DPRA lebih mementingkan sejumlah kelompok partai tapi tak mengambil jalan tengah terkait persoalan pilkada.
Dia berharap pilkada dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. “Bila ada pihak-pihak yang berkepentingan menunda pilkada, kami bersama-sama akan siap mendirikan ABAS (Aceh Barat Selatan) di pantai barat selatan,” kata Muzakir.
Pernyataan sikap FPMP-BAS ini juga dikirim ke Departemen Dalam Negeri dengan tembusan Presiden SBY, Ketua Komisi II DPR RI, Menkopolhukam, Gubernur Aceh, DPRA, KPU, KIP, serta beberapa partai nasional.
FPMP-BAS juga meminta presiden menegur pejabat negara di Aceh yang menahan anggaran pilkada tanpa alasan jelas. “Meminta seluruh pihak yang berkepentingan dalam Pilkada Aceh untuk tidak mengintervensi serta menghargai fungsi serta wewenang KIP sebagai lembaga independen,” ujar Muzakir.
FPMP-BAS juga meminta pihak-pihak yang berkepentingan khususnya DPRA, untuk tidak mengeluarkan pernyataan provokatif yang bisa memicu konflik di masyarakat.[]
Source : Atjeh Post
