Jakarta —Partai Aceh jangan disudutkan sebagai pihak yg menginginkan pilkada ditunda. Sah-sah saja Partai Aceh tidak mendaftarkan calon bupati atau calon gubernur. “Partai Aceh pasti sudah dewasa dalam berpolitik dan mereka pasti menghormati perbedaan itu,” ungkap pengamat politik Aceh Fuad Hadi kepada The Globe Journal, Kamis (27/10) di Jakarta
Fuad mengingatkan, mobilisasi massa yang marak di Aceh tidak bisa membatalkan atau menunda diadakan Pilkada. Pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah aksi-aksi radikalisasi jelang pilkada. Terkait dengan kondisi keamanan di aceh, Kapolda Aceh harus menyampaikan ke publik kondisi keamanan yang sebenarnya. “Sejauh ini Kapolda Aceh belum memberikan informasi yang kira-kira dapat terjadi dengan aksi anarkis jelang pilkada,” ingatnya pria ramah ini.
Mahasiswa Politik Pascasarjana Universitas Indonesia meminta kepada Menkopolhukam RI unutk menyikapi serius polemik pilkada. Hal ini terkait dengan jaminan keamanan bagi rakyat yang akan melaksanakan pilkada pada 24 Desember mendatang. Di sisi lain, tambah pria kelahiran Woyla mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar menghormati perbedaan atau prokontra sebagai wujud demokrasi yang hidup. “Kita meminta kepada semua pihak agar tidak menggiring opini publik yang seolah-olah dengan pengerahan massa oleh organisasi massa akan menggiring Aceh ke masa konflik seperti sebelum MoU Helsinki,” ingat pengurus Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh-Jakarta ini.[003]
Source : The Globe Journal
