Jakarta, Kompas – Kader Partai Golkar di daerah menginginkan agar ambang batas parlemen ditingkatkan mencapai 5 persen. Bahkan, sebagian dewan pimpinan daerah tingkat I menginginkan ambang batas parlemen mencapai 10 persen. Alasannya, Golkar menginginkan penyederhanaan sistem kepartaian. Apalagi, Golkar berkeyakinan bisa mencapai angka tersebut.
Demikian terungkap dalam pemandangan umum DPD Tingkat I Partai Golkar dalam arena Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Hotel Borobudur, Jakarta, yang berlangsung Senin (18/10) pagi hingga malam. Hari Selasa ini agenda rapimnas adalah sidang komisi-komisi.
”Dalam pandangan umum yang disampaikan mereka, ada DPD yang menginginkan parliamentary threshold 5 persen, 7,5 persen, dan bahkan 10 persen,” tutur Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa, Senin malam.
DPR saat ini masih berusaha menemukan kompromi angka ambang batas parlemen yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Partai-partai besar menginginkan ambang batas mencapai 5 persen atau lebih. Namun, diperkirakan kompromi angka ambang batas nantinya berkisar pada 3 persen, sedikit di atas ambang batas sekarang, 2,5 persen.
Hingga Senin malam, sebagian besar dari 33 DPD provinsi Partai Golkar sudah menyampaikan pandangan umum dalam rapimnas. Masukan, kritik, dan optimisme dalam pandangan umum akan menjadi bahan dalam rapat di dalam komisi.
Menurut Lalu, semua DPD bisa dikatakan sama-sama melihat bahwa apa yang sudah diprogramkan oleh Partai Golkar berjalan dengan baik.
Meskipun masih ada kekurangan di sana-sini, semua DPD sepakat bahwa apa yang diperlukan Partai Golkar saat ini adalah berusaha lebih keras lagi agar bisa mencapai hasil yang lebih baik. ”Para utusan DPD melihat bahwa partai harus terus berusaha supaya bisa mendapat hasil yang maksimal,” jelas Lalu.
Kritik yang disampaikan dalam pandangan umum, menurut Lalu, bersifat teknis keorganisasian. Kritik itu akan dibahas dan berusaha dicarikan solusinya dalam rapat komisi yang membahas persoalan internal.
Rapimnas Partai Golkar berlangsung di Hotel Borobudur. Selain diikuti 264 pengurus DPD provinsi se-Indonesia, rapimnas diikuti 273 pengurus DPP, 37 anggota dewan pertimbangan, anggota DPR, dan anggota organisasi massa yang terkait dengan partai tersebut.
Terkait wacana soal koalisi, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meyakini, partainya tidak akan keluar dari Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Selama ini kami merasa nyaman di koalisi. Kami juga akan mengawal pemerintahan Presiden Yudhoyono hingga 2014,” tegas Priyo.
Jika ada suara ketidakpuasan di internal Golkar terhadap Setgab, menurut Priyo, itu hanya letupan kecil dan merupakan pandangan yang wajar. ”Namun, kami tidak akan keluar dari Setgab,” tegas Priyo. Dia juga meyakini, Rapimnas I Partai Golkar yang sedang berlangsung tetap akan memutuskan Golkar berada di Setgab. (ATO/NWO)
Source : Kompas.com, 19 Oktober 2010
