Banda Aceh — Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengimbau Bupati Pidie Mirza Ismail mematuhi aturan hukum yang mengatur tahapan Pilkada di kabupaten itu.
“Saya mengimbau saudara bupati mematuhi aturan hukum pilkada dan tidak berusaha menunda pemilihan kepala daerah,” katanya di Banda Aceh, Rabu (26/10).
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Itwandi Yusuf menyikapi adanya upaya penundaan pilkada di Pidie. Salah satunya, bupati tidak memfasilitasi berbagai kebutuhan pilkada di kabupaten itu.
Pilkada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pidie dijadwalkan berlangsung 24 Desember 2011. Pilkada tersebut digelar serentak dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh.
Menurut Gubernur Aceh, upaya menunda pilkada tersebut terlihat dari sikap bupati tidak merespons permintaan Panitia Pengawas (Panwas) Pidie agar menyediakan sekretariat beserta sekretaris dan staf lembaga tersebut.
Selain itu, katanya, bupati juga tidak merespons pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Padahal, berdasarkan hukum, pengangkatan anggota PPK berdasarkan keputusan bupati.
“Karena itu, sudah cukup syarat untuk dikatakan Bupati Pidie diduga mencoba menghalang-halangi proses pilkada, dan tindakan ini masuk ranah pidana,” ujar Irwandi.
Irwandi juga menyebutkan tindakan tersebut bisa dikatakan sebagai “pembangkangan” oleh pimpinan daerah terhadap proses pilkada yang dilaksanakan lima tahun sekali.
Menurut dia, pembangkangan ini terjadi karena bupatinya tidak mengakui tahapan pilkada yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) selaku penyelenggara.
“Padahal negara mengakui tahapan pilkada tersebut. Buktinya, tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan tahapan pilkada di Aceh tidak sah,” katanya.
Menyangkut masalah itu, Irwandi mengatakan dirinya menerima informasi bahwa Panwas Pidie sudah melayangkan pengaduannya kepada pihak kepolisian setempat.(ant)
Source : Harian Aceh
