Banda Aceh | Harian Aceh—Sebuah jajak pendapat mengungkap partai lokal (Parlok) bakal mendominasi kekuatan legislatif Aceh pada Pemilu 2009. Sayang, jajak pendapat ini hanya menjaring responden di Banda Aceh.
Pengamat politik dan hukum yang juga dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Saifuddin Bantasyam SH MA, menyatakan dalam jajak pendapat terbatas yang dilakukan di kota Banda Aceh, berhasil menjaring 107 responden. “Tetapi, Banda Aceh dapat menjadi barometer, sebab di samping sebagai ibukota provinsi, Banda Aceh sekaligus episentrum aktivitas politik masyarakat,” katanya, melalui rilis yang dikirimkan ke Harian Aceh, Senin (26/5).
Kendati demikian, dia mengakui bahwa hasil tersebut tidak bisa digeneralisasikan untuk seluruh kabupaten dan kota di NAD. ”Jadi bila partai nasional (Parnas) dan parlok saling berhadapan, diprediksikan parlok akan unggul,” katanya. ”Sebagian besar kursi legislatif nanti akan diisi kader Parlok.”
Menurut dia, berdasarkan data awal, akan ada sekitar 37 partai politik di Indonesia yang diperkirakan akan ikut Pemilu 2009. Akan halnya parlok di NAD, Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi NAD baru menyelesaikan verifikasi 12 parlok yang dinyatakan lulus verifikasi. Jika semuanya berlangsung dengan baik, maka di NAD sendiri akan ada 49 partai yang ikut Pemilu 2009.
Hasil jajak pendapat menunjukkan persentase terbesar responden (49%) setuju atas pernyataan bahwa parlok akan mengalahkan parnas dalam Pemilu 2009, sedangkan sisanya menjawab tidak setuju (20%) dan tidak tahu (31%). Kelompok yang menjawab tidak tahu ini bisa saja nantinya berpindah kepada kelompok setuju, namun bisa juga memilih tidak setuju. “Itu artinya, ada kemungkinan suatu saat jajak pendapat sekarang menunjukkan hasil yang berbeda di masa mendatang,” kata Saifuddin.
Namun, dia juga menemukan fenomena menarik, bahwa pandangan publik terhadap keunggulan parlok atas parnas tidak disertai dengan kepercayaan mereka terhadap performa parlok itu sendiri. Hanya 33 persen responden setuju bahwa parlok di Aceh lebih baik dibanding parnas, 35 persen menjawab tidak setuju, dan 39 persen menjawab tidak tahu.
Sosiolog Unsyiah itu tidak heran atas temuan tersebut, karena selama ini kiprah parlok memang belum banyak diketahui masyarakat. ”Sebagian besar parlok kan belum berani muncul terbuka karena belum tentu lulus verifikasi. Tetapi, setelah verifikasi selesai, sebaiknya parlok harus mulai berkomunikasi aktif, agar masyarakat punya waktu lebih banyak dalam menilai. Istilahnya, jangan sampai memilih kucing dalam karung,” ujar Saifuddin.
Parlok perlu mengkritisi keberadaan partai masing-masing dalam panggung politik di NAD. ”Untuk Banda Aceh, kiprah parnas sejak 2004 sampai sekarang dianggap kurang baik oleh 51% responden, yang menganggap baik hanya 24%, sedangkan yang menganggap tidak baik sebanyak 21%. Ada juga yang menyatakan sangat baik, namun hanya 4%,” jelasnya.
Responden umumnya menilai bahwa parnas hanya mendekati konstituen (pemilih) menjelang pemilu saja, dan proses kaderisasi kepemimpinan juga dinilai tidak berjalan baik oleh sebagian besar responden.
Dosen Unsyiah itu juga menunjuk pada jajak pendapat tingkat nasional. Dalam jajak pendapat itu, parpol tampil elitis dan terlalu banyak bergerak pada hal-hal yang jauh dari masalah yang dihadapi masyarakat. ”Parpol juga dianggap mengabaikan suara rakyat yang telah memilih mereka, dan hanya memperkuat kepentingan institusi dan elite partai,” kata Saifuddin.
Pada bagian lain, Pembantu Dekan Bidang Kerjasama FH Unsyiah itu memberi perhatian khusus kepada manajemen dan SDM di dalam tubuh parpol, sistem rekruitmen, penggalangan dana dan pertanggungjawaban keuangan partai, dan keikutsertaan perempuan dalam organisasi parnas dan parlok. ”Pendidikan politik rakyat, misalnya, sangat lemah dan jarang dilakukan parpol padahal itu salah satu kewajiban parpol,” imbuhnya.
Akan halnya kepada parlok, katadia, meski diprediksi akan menggungguli parnas, pada saat hari ”H” nanti bisa saja terjadi sebaliknya. “Jadi, jangan busung dada dulu. Manajemen parlok harus lebih modern, keuangan partai juga harus transparan. Jangan hanya peduli rakyat saat akan pemilu, atau hanya untuk menumpuk kekuasaan dan kekayaan, melainkan juga peduli kepada rakyat selama menjabat sebagai anggota partai atau legislatif,” tuturnya.
Pernyataan Saifuddin Bantasam ini telah disampaikan dalam seminar sehari Kebangkitan Nasional bertema Peran Partai Politik dalam Upaya Menuju Kebangkitan Indonesia, di Banda Aceh, Ahad (25/5).
Seminar yang dilaksanakan oleh DPD II Hisbut Tahrir Banda Aceh itu menghadirkan juga Ir Tgk Irwansyah Azwar (anggota DPR Aceh/PKS) dan Drs. Yusrizal M.Si dari DPD II Hisbuz Tahrir Banda Aceh.(lan)
Tulisan ini dikutip dari Harian Aceh Online, 28 Mei 2008
