INILAH.COM, Jakarta – Kredibilitas Panwaslu kini di tangan Kepolisian. Bila benar Polda Metro Jaya kelak menghentikan proses penyidikan terhadap Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam kasus pelanggara pemilu, itu akan jadi langkah mundur yang menghancurkan citra Panwaslu.
“Jika benar polisi ingin menghentikan kasus ini, panwaslu akan menurun kredibilitasnya di mata publik. Kalau benar artinya kepolisian dan panwaslu melakukan tindakan sembrono. Itu bahaya,” jelas Direkur eksekuif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (21/1) malam.
Menurut mantan sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini, masyarakat nantinya akan menilai tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Khususnya kepada panwaslu dan kepolisian.
Ray menambahkan, jika benar penyidikan kasus Tifatul itu dihentikan, maka akan menjadi preseden buruk. Sebab parpol lain akan dapat berkilah. “Dalam kasus ini saya menghimbau agar panwaslu melakukan instropeksi,” ujarnya.
Meski begitu, lanjut Ray, seharusnya penyidik mengumumkan alasan jika ingin menghentkan kasus tersebut. Jika karena alasan tidak lengkap, polisi bisa meminta kepada panwaslu untuk melengkapi berkas pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Tifatul tersebut.
“Menimbulkan tanda tanya besar. Kalau bukti lemah kenapa diterima oleh polisi. Yang parah langsung ditetapkan sebagai tersagka. Aneh juga,” kata Ray.
Ray menjelaskan, memang agak sukar untuk mendefinisikan kampanye secara tepat. Karena kampanye merupakan satu kesatuan, yang tidak bisa dipisahkan hanya dengan menampilkan atribut partai. Atau dengan menampilkan visi dan misi.
“Kalau definisi secara baku akan menutup ruang kampanye. Itu pasti akan terbentuk sendiri secara alami. Kalau mau jujur banyak terjadi pelanggaran pemilu di daerah-daerah,” bebernya. [jib/nng]
Source : inilah.com
PROPA GANDA POLITIK HASIL QUICK COUNT
8 juli 2009, beberapa saat setelah gelaran pemilu baru saja dilaksanakan, sejumlah setasiun televisi menayangkan hasil quick count sementara di wilayah Indonesia Timur sebelum gelaran pilplres usai. Sekitar pukul 10.30 WIB atau pukul 12.30 WIT (30 menit sebelum pilpres usai). Apakah maksud dari penayangan hasil quick count tersebut? Benarkah ini upayah propaganda politik untuk mempengaruhi psikologis pemilih agar mencontreng capres tertentu?
…………………………………………………………..
Seiring tumbuhnya demokrasi, sedikit banyak mengubah wajah dunia perpolitikan di Indonesia. Bukan sja pada kontestasinya yang berubah, namun juga pada metodologi cara berpolitik. Hal ini diindikasikan dengan menjamurnya lembaga survey sekaligus konsultan politik capres dan cawapres.
Fungsi sesungguhnya survey/jajak pendapat adalah memantau opini publik, mengintip persepsi, harapan, pendapat apa yang dipikirkan masyarakat. Fungsi normatif survei, menjembatani kepentingan publik (rakyat) dengan penentu kebijakan publik/ pemerintah. Hasil survei yang muncul dipandang sebagai barometer aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Bahkan dalam era demokrasi sekarang ini hasil dari lembaga survei dianggap sebagai kekuatan kelima, selain media massa dan trias politica(eksekutif-legislatif-yudikatif). Oleh karena itu lembaga survei kini dianggap sebagai algojo penentu kebijakan publik.
Seiring bermunculan lembaga survei, Lembaga surveipun berperan ganda: peneliti sekaligus tim konsultan atau tim sukses. lembaga survei menjelma menjadi lembaga komersial yang berafiliasi pada partai politik, tokoh ataupun kelompok tertentu. Lembaga survei beralih fungsi sebagai event organizer, menawarkan jasa, menerima pesanan hasil survei costomer dengan atasnamakan ilmu pengetahuan/kedok metode ilmiah. hasil survei jelas hanya menguntungkan sumber penyandang dana.
Dengan dasar hasil survei pesanan tadi, sipenyandang dana mempublikasikan penelitian. Tujuannya propaganda politik. Pengumumam hasil survei dinilai sebagian kalangan akan menimbulkan efek bandwagon atau efek yang membuat orang mengikuti apa yang dilakukan orang banyak.
…………………………………………………
Menjawab pertanyaan diatas, jelas Quick count saat gelaran pilpres berlangsung adalah upaya sistematis mempengaruhi jalannya pemungutan dan perhitungan suara. Propaganda opini publik, teror untuk mempengaruhi psikologi pemilih agar mencontreng capres tertentu.
“Akankah Bawaslu memproses kejadian tidak sportif ini??? kita tunggu saja kelanjutannya…..”