Palembang, Kompas – Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengimbau Komisi Pemilihan Umum dan parpol tingkat pusat dan daerah mengurangi kampanye yang bersifat pengerahan massa serta penghamburan uang. KPU dan parpol diharapkan memperbanyak kampanye dialogis yang mengedepankan pendidikan politik.
Imbauan itu dikemukakan Mendagri Mardiyanto seusai melantik Gubernur Sumatera Selatan definitif Mahyuddin di Kantor DPRD Sumsel, Jumat (11/7).
Meski soal pengaturan kampanye bukanlah wewenang Mendagri, tetapi Mardiyanto tetap mengimbau agar KPU mulai memberi porsi yang berlebih terhadap proses kampanye tertutup dan dialogis. Hal tersebut juga dengan mempertimbangkan banyaknya parpol yang akan mengikuti pemilu legislatif sehingga tidak banyak anggaran yang digunakan.
Masa kampanye Pemilu 2009 selama sembilan bulan tujuh hari dimulai Sabtu ini. Hari pertama kampanye akan diisi Deklarasi Kampanye Damai.
Menurut anggota KPU, Abdul Aziz, dalam pertemuan KPU dan parpol sudah disepakati bersama bahwa parpol bisa melakukan kampanye mulai Minggu. Pada masa kampanye yang panjang ini parpol hanya boleh menggelar rapat terbatas dan tatap muka.
Meskipun kampanye telah dimulai, Badan Pengawas Pemilu belum mengesahkan draf Peraturan Bawaslu tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Alasannya, draf peraturan itu akan diselaraskan dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008.
Modal besar
Guru besar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya Kacung Marijan di Surabaya menilai, pihak yang paling banyak diuntungkan dengan masa kampanye yang panjang ini adalah parpol maupun calon anggota legislatif yang memiliki modal material besar untuk beriklan maupun memasang berbagai atribut parpol.
Kerawanan yang muncul akibat masa kampanye yang panjang, antara lain, tingginya potensi pencucian uang, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik, dan terjadinya gangguan pelayanan publik akibat ditinggal pejabatnya berkampanye.
Secara terpisah, dosen pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Effendi Gazali mengatakan, parpol harus memanfaatkan waktu kampanye yang panjang untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka serius mengikuti pemilu.
Adapun Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, kampanye panjang harus dijadikan kesempatan bagi parpol melakukan pembelajaran demokrasi dan penanaman kesadaran berpolitik yang santun bagi kader partai serta masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga meminta semua pengurus parpol mengendalikan massa mereka selama masa kampanye. Sebagai ibu kota negara, Jakarta harus dijaga agar tetap aman, tertib, dan nyaman.(ONI/RAZ/SIE/MZW/ MAM/VIN/IDR/ECA)
Source : Kompas.com
