Jakarta, Kompas – Langkah Partai Gerakan Indonesia Raya membentuk konfederasi dengan enam partai politik lain perlu dihargai dan disambut positif. Bahkan, langkah itu harus ditindaklanjuti dengan memperjuangkan masuknya gagasan konfederasi dalam RUU Partai Politik.
”Langkah Gerindra membuktikan bahwa gagasan konfederasi mulai diterima. Kami berharap Gerindra membantu Partai Amanat Nasional (PAN) memperjuangkan masuknya gagasan itu dalam revisi paket RUU (rancangan undang-undang) politik,” kata Ketua PAN Bima Arya Sugiarto, Senin (1/11) di Jakarta.
Dalam Temu Kader Nasional Partai Gerindra, Minggu lalu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan, ada enam parpol yang sepakat menyukseskan Gerindra pada Pemilu 2014. Enam partai itu adalah Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, PNI Marhaenisme, Partai Kedaulatan, dan Partai Sarikat Indonesia.
Terbentuknya konfederasi tersebut, ujar Bima, merupakan kejutan. Sebab, sejak beberapa waktu lalu, gagasan konfederasi justru banyak disampaikan oleh PAN.
”Bagi kami, masalah siapa membentuk (konfederasi) siapa, hingga menjelang 2014 masih amat cair. Siapa tahu Gerindra dan PAN kelak juga jadi konfederasi? Yang penting bagi kami, gagasan konfederasi ini mulai diterima,” kata Bima seraya menambahkan sudah membicarakan masalah konfederasi itu dengan Partai Gerindra.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta juga melihat positif konfederasi yang dibentuk Gerindra. Konfederasi itu diduga untuk mengantisipasi kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2014.
Anis juga menegaskan, PKS tak khawatir dengan adanya konfederasi parpol karena 80 persen dari massa PKS solid. Peluang PKS mendapat tambahan suara dari pemilih yang berpindah pilihan parpol diyakini juga besar.
Bahkan, untuk meningkatkan kualitas Pemilu 2014, PKS berpendapat ambang batas parlemen harus dinaikkan dari 2,5 persen pada Pemilu 2009. ”(Tentang kenaikan) lima atau berapa persen bisa didiskusikan. Secara umum, sepakat naik,” kata Anis.
Penyederhanaan
Sejumlah parpol nonparlemen yang tergabung dalam Forum Persatuan Nasional (FPN) memahami pentingnya penyederhanaan partai. Mereka sependapat konfederasi atau penggabungan parpol merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan sistem kepartaian. ”Prinsipnya, tidak ada lagi suara hilang tak terpakai, tidak ada lagi manipulasi suara,” kata Sekretaris Jenderal FPN Didi Supriyanto.
Sebagian parpol di FPN pun mulai berniat untuk melebur menjadi satu parpol, baik melalui model konfederasi maupun penggabungan. Salah satu parpol di FPN, yakni Partai Matahari Bangsa (PMB), bahkan telah mengusulkan satu nama baru. ”Saya usulkan namanya Partai Kongres Nasional. Itu lebih cocok dan marketable,” ujar Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni.
Didi mengingatkan, Undang-Undang Pemilu harus jelas mengatur keberadaan gabungan parpol atau konfederasi. (NTA)
Source : Kompas.com
