Jakarta, Kompas – Individualisme dan pragmatisme telah menjadi ideologi sejumlah partai politik. Ideologi ini memunculkan partai elektoral, yaitu partai yang sekadar menjadi mesin pemenang pemilihan umum dengan berbasis kekuatan individu. Tugas dan fungsi partai kerap terabaikan.
”Liberalisasi politik yang didukung oleh komunikasi politik melalui media massa menjadikan politik pencitraan sebagai strategi utama pemenangan pemilu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (31/7).
Bagi PDI-P, ujar Hasto, kehadiran partai elektoral telah memperlemah fungsi ideal partai politik. Sebab, dalam partai elektoral, partai politik terancam kehilangan jati dirinya sebagai wahana pengorganisasian kekuatan rakyat untuk mencapai cita-cita bersama. Partai elektoral juga mudah terjebak dalam transaksi kepentingan individunya.
Melihat kecenderungan ini, ujar Hasto, PDI-P memilih menjadi partai ideologi. PDI-P dengan sadar memilih mengedepankan cita-cita kolektif bangsa sebagaimana tergambar dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Ideologi itu berusaha diterjemahkan dan diwujudkan dalam budaya organisasi dan karakter kader.
”Menjadi partai ideologi merupakan jalan terjal karena menentang arus saat ini, yaitu arus pragmatisme. Namun, politik digerakkan oleh keyakinan, dan melawan arus pragmatisme adalah pilihan kami,” ujar Hasto.
Pembinaan kader
Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Agoes Poernomo mengatakan, PKS tengah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi individualisme dan pragmatisme politik serta munculnya kader kutu loncat. PKS melakukan hal itu dengan membentuk unit pembinaan kader (UPK).
”Kegiatan UPK dilaksanakan mingguan untuk penanaman nilai dasar dan membahas isu kontemporer. Setiap kader PKS yang terdiri dari enam jenjang, yaitu muda, pemula, madya, dewasa, ahli, dan spesialis, wajib menghadiri UPK untuk berbagi pengalaman sekaligus mengkaji nilai-nilai dasar partai,” kata Agoes.
Kegiatan UPK ini, menurut Agoes, dikoordinasikan oleh pimpinan tingkat kecamatan dan dalam keadaan tertentu oleh pimpinan tingkat kabupaten atau kota masing-masing wilayah.
”Pemilihan Umum 2009 membuktikan, UPK lumayan berhasil mengatasi pragmatisme politik dan politisi kutu loncat. Saat itu memang ada beberapa kader PKS di Sumatera Utara dan Sulawesi yang pindah partai. Mereka pindah karena ketokohannya hingga punya posisi tawar,” tutur Agoes.
Kesadaran untuk tidak tenggelam dalam arus pragmatisme itu dikemukakan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nachrawi.
Ia berharap para pengurus partai lebih rajin turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan kemudian memperjuangkannya. Politisi punya tanggung jawab langsung kepada publik, terutama memenuhi aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Jika menjadi anggota legislatif, politisi itu hendaknya memperjuangkan kehendak masyarakat lewat fungsinya di parlemen.
(NWO/INA)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
