JAKARTA – Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) yang memperkarakan KIP Aceh ke Mahkamah Konstitusi akan memperbaiki gugatannya. Ini sesuai dengan saran dari majelis hakim dalam sidang pada Jumat (13/1) lalu di MK, Jakarta.
“Majelis hakim bertanya apakah sengketa kewenangan atau sengketa pemungutan suara,” kata Abdullah Saleh, Anggota DPRA, yang ikut hadir dalam sidang itu.
Berikut catatan Abdullah saleh, tentang persidangan di MK itu.
1. Kewenangan yang dimintakan nanti adalah kewenangan Mendagri sebagai pembina politik dalam negeri.
2. Pada pokok permohonan sebagai dasar, perlu kewenangan menunda sebahagian tahapan dan meminta dibuka kembali sebahagian atau seluruh tahapan demi keamanan negara dan menjaga proses penyelenggaraan pilkada yang demokratis.
3. Untuk menjaga keamanan negara dan menghindari kondisi yang bertambah buruk di Aceh, perlu diterbitkan putusan sela/provisi. Permintaannya: Menyatakan Mendagri berwenang menunda tahapan pilkada Aceh demi keamanan negara.
5. Tuntutan/petitum akhir, justru meminta Mendagri selaku pembina politik dalam negeri, berwenang menunda sebahagian atau seluruh tahapan atau meminta dibuka kembali sebahagian tahapan demi terselenggaranya pemilukada yang demokratis dan kestabilan keamanan negara.
Adapun , Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Prof. Djohermansyah, pihak Kementerian Dalam Negeri akan memperbaiki gugatan dan menyerahkannya dalam persidangan lanjutan yang rencana digelar pada Senin, 16 Januari 2012.
Source : Atjehpost.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
