Banda Aceh — Pengamat politik dan Sosiolog Aceh, Otto Syamsuddin Ishak juga angkat bicara soal kisruh dua blok menjelang Pemilukada 2011 ini. Kepada sejumlah wartawan, Minggu (09/10) Otto mengatakan seharusnya kisruh tentang Pemilukada di Aceh ini tidak harus sampai ke Jakarta kalau Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf punya keberanian politik untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).
Menurut Otto pada awalnya kisruh politik yang terjadi di Aceh bermula dari persoalan domestik Partai Aceh (PA). Ada dua blok yaitu blok politik Irwandi Yusuf yang kini menjabat sebagai Gubernur Aceh dengan blok orang tua, yaitu Partai Aceh. Sehingga persoalan domestik internal ini menjadi persoalan domestik Aceh sampai Nasional.
Kalau muncul dua blok ini maka harus ada intervensi dari Pusat, karena menyangkut dengan stabilitas nasional. Namun seharusnya kita menghimbau masyarakat agar bisa melokalisir konflik ini tetap menjadi masalah domestik internal dari keluarga besar Partai Aceh (PA).
Seharusnya ketika DPRA menyatakan tidak mau membahas Qanun Pilkada Aceh itu maka Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh memiliki keberanian politik untuk membuat Pergub tentang Pilkada Aceh.
“Tapi yang dilakukan oleh Irwandi adalah pengocokan politik dengan menggunakan KIP dan pejabat dari pusat, sehingga melahirkan kebijakan yang salah setting dalam memahami perbedaan pendapat,” kata Otto.
Menurutnya dari awal Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pilkada Aceh harus dibuat oleh gubernur. Bukan minta fatwa ke Jakarta. “Inilah yang menjadi keanehan di Aceh dan sangat dilematis, disatu sisi kita minta otonomi khusus tapi disisi lain masih tergantung pada Jakarta,” kata Otto.
Bahkan dalam kampanye-kampanye yang dilakukan ke masyarakat, terkesan bahwa berbagai persoalan di Aceh tidak mau lagi dicampuri oleh Jakarta, tapi masalah politik saja dibawa ke Jakarta.
Sebenarnya ini keberanian politik atau masalah cuci tangan yang seolah-olah dianggap tidak terlibat dalam kekisruhan politik di Aceh,” kata Otto mengundang tanya.
Konon Otto menilai Irwandi Yusuf tidak punya keberanian politik untuk menyelesaikan kisruh Pilkada di Aceh ini.
Seharusnya dalam situasi krisis, orang-orang PA sangat berpengalaman untuk keluar dari krisis, tapi justru ternyata dalam krisis politik ini orang PA tidak punya keberanian untuk ambil sikap.
Source : The Globe Journal
