INILAH.COM, Jakarta – Sebulan terakhir, dua isu panas nan sensitif menohok dua partai politik terbesar yakni Partai Demokrat dan Golkar. Semua serba sumir, namun efeknya nyata, citra partai dipertaruhkan. Siapa yang untung?
Bermula dari kisruh penawaran perdana saham Krakatau Steel ( IPO KS) Oktober lalu, kasak-kusuk politisi Senayan mengarahkan ada permainan orang politik dalam penawaran saham saham yang dinilai cenderung murah yakni Rp850 per lembar.
Disebut-sebut, Partai Demokrat mendulang untung atas penjualan saham BUMN itu. Apalagi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepergok bertemu Meneg BUMN Mustafa Abubakar meski pertemuan itu dibantah membahas apalagi meminta jatah saham KS. “Untuk mengenalkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Pak Jafar Hafsah,” aku Anas.
Stigma yang muncul atas kasak-kusuk tersebut, Partai Demokrat diuntungkan dengan IPO KS itu. Ekstremnya lagi, hal itu demi kepentingan Pemilu 2014 sebagai modal logistik. Bola liar yang jelas tak menguntungkan pencitraan Partai Demokrat.
Tak lama berselang, menyeruak kasus pelesiran Gayus H Tambunan ke Bali yang dikaitkan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Persis dengan isu KS-Partai Demokrat, isu pertemuan Gayus-Ical juga sumir.
Tak jelas kebenaran informasinya. Ical dan segenap eleman Partai Golkar membantah keras pertemuan tersebut. Ditambah dengan alibi yang memang cukup kuat mematahkan informasi itu.
Partai Golkar menilai, munculnya isu tersebut tak lebih untuk mendelegitimasi Partai Golkar dalam Pemilu 2014 mendatang. “Saya kan orang politik dan dahulu saya orang bisnis. Ini ada skenario untuk (Pemilu) 2014. Memang kita lihat Golkar menguat, jadi perlu ada cara untuk mendiskreditkan Partai Golkar dan tokohnya,” kata Ical.
Cukup rasional pernyataan Ical. Meski masih empat tahun lagi, tidak mustahil, isu pertemuan Gayus-Ical menggerogoti kepercayaan publik terhadap Partai Golkar. Secara bersamaan, isu pertemuan Ical-Gayus dengan sendirinya menggeser isu Partai Demokrat-KS.
Di tengah suasana yang memanas terkait isu Gayus keluar masuk tahanan, Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nasidik menyebutkan pernyataan Presiden SBY yang tidak bisa mencampuri kasus Gayus merupakan manifestasi otonomi politik di hadapan partai koalisi, khususnya Golkar.
“Presiden memberi pesan pada Partai Golkar bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan koalisi tidak boleh diubah menjadi meja transaksi politik untuk menghalangi proses hukum kasus Gayus, apabila kehendak demikian ada,” ujarnya.
Pernyataan Rachland ini makin menjelaskan kepada publik, perihal perseteruan Golkar dan Demokrat yang termanifestasikan dengan dua isu panas satu bulan terakhir ini. Namun, ‘korban’ atas dua isu tersebut tak lain adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Rachland Nasidik yang menyeret Partai Golkar sangat tendensius. Kesan yang muncul, Partai Golkar selalu menyalahi hukum dan memanfaatkan kekuasaan. “Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Partai Demokrat-lah yang selama ini mengangkangi hukum dan memanfaatkan kekuasaan,” katanya.
Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, pernyataan Rachland sesungguhnya lebih tepat diarahkan kepada Presiden SBY dan Demokrat sendiri. Ia memberi contoh soal siapa yang memberikan remisi, pengampunan terhadap para koruptor.
“Partai Golkar tak akan mampu. Yang mampu melakukan itu adalah orang atau partai yang memiliki kekuasan. Pernyataan itu lebai. Memukul air terpecik muka sendiri,” cetusnya.
Politisasi atas dua isu tersebut, suka tidak suka akan menguntungkan salah satu pihak yang menjadi obyek pemberitaan itu yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Terlalu sumir, jika menilai dua isu isu tersebut sengaja dihembuskan oleh ‘pihak ketiga’ yang bertujuan untuk merusak hubungan kedua partai peserta koalisi di pemerintahan SBY-Boediono. Karena faktanya, justru kedua partai itulah yang memiliki peluang untuk memainkan dan mengolah isu politik.
Harus diakui, munculnya isu KS yang dilekatkan terhadap Partai Demokrat jelas menguntungkan Partai Golkar. Juga sebaliknya, isu pertemuan Gayus-Ical juga menguntungkan Partai Demokrat.
Karena secara kalkulasi politik, kedua partai ini memang saling berkejaran satu dengan lainnya. Apalagi dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), posisi Partai Golkar kecenderungan menaik dari April 2010 sebesar 11% menjadi 12% pada Agustus lalu. Sedangkan di periode yang sama Partai Demokrat mengalami stagnasi di posisi 27%. Sudahkah bisa ditebak siapa pemenang pertarungan dua isu ini? (mdr)
Source: inilah.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
