Partai Golkar Butuh Citra Baru untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik
JAKARTA, KOMPAS — Sikap Fraksi Partai Golkar di parlemen akan menjadi bukti kualitas dukungan partai itu terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada saat yang sama, pemerintah perlu terus mengefektifkan dukungan dari parlemen untuk mempercepat pencapaian target kerja pemerintah.
Keputusan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla, menurut Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Dadang Rusdiana, di Jakarta, Rabu (18/5), merupakan modal penting pemerintah untuk menjalankan program-programnya.
Pasalnya, dengan bergabungnya Golkar, berarti dari 10 parpol yang mendapat kursi di DPR, tujuh di antaranya merupakan pendukung pemerintah. Tujuh partai itu adalah PDI-P, Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, Nasdem, dan Partai Hanura. Tujuh partai itu menguasai 386 dari 560 kursi DPR atau 69 persen dari kursi DPR.
Namun, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengingatkan, kesadaran kolektif partai-partai pendukung untuk memegang etika koalisi harus terus dipegang. Sikap kritis dan perbedaan pendapat masih dimungkinkan, yang harus diselesaikan dalam koalisi.
Hal itu dibutuhkan, lanjut Arsul, karena pengalaman pemerintahan sebelumnya, setahun menjelang pemilu biasanya ada potensi perbedaan sikap yang lebih besar terhadap isu-isu legislasi dan pemerintahan.
“Sikap mengendurnya dukungan akan menyebabkan akselerasi pembangunan terganggu. Apalagi, partai-partai politik sudah harus bersiap mengikuti pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang bersamaan pada tahun 2019,” ujar Arsul.
Survei
Berdasarkan hasil survei Lingkar Survei Indonesia, sebanyak 64,5 persen masyarakat menilai Golkar dapat kembali berjaya dengan membentuk citra baru bukan sekadar pergantian ketua umum dan kepengurusan.
Survei itu dilakukan pada 2-7 Mei 2016 pada 1.200 responden yang telah memiliki hak pilih di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Peneliti LSI Ardian Sopa menuturkan, citra baru itu diperlukan untuk meraih kembali kepercayaan publik, terutama setelah konflik elite kepengurusan Golkar sepanjang tahun 2015-2016. Menurut Ardian, citra negatif yang kini menyeruak di publik tentang Golkar antara lain partai yang pragmatis dan sarat politik uang.
Pada era kepengurusan yang baru, menurut Ardian, Golkar harus menggagas program baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya mengembangkan program land reform. Program yang diusung harus melibatkan seluruh segmen masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Golkar juga perlu membuat strategi untuk memperoleh kemenangan lebih dari 50 persen pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 dan 2018. Golkar juga harus mulai mencari tokoh-tokoh nasional baru dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka dapat menjadi aset partai untuk berlaga di pilkada serentak.
Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat pernyataan Setya Novanto mendukung Joko Widodo pada Pemilu 2019 merupakan bagian dari upayanya memperbaiki citranya di mata Jokowi. Soalnya, hubungan keduanya sempat renggang akibat kasus pencatutan nama Presiden oleh Setya Novanto dalam kasus saham Freeport, akhir tahun lalu.
“Salah satu cara memperbaiki hubungan, Novanto memberikan sesuatu yang tidak mudah ditolak Jokowi, yaitu dukungan Pemilu 2019,” katanya.
Selain itu, bisa pula pernyataan Novanto untuk menunjukkan bahwa Golkar serius mendukung pemerintah selain upaya meningkatkan posisi tawar Golkar di hadapan Jokowi.
Posisi tawar bisa berupa posisi di kabinet atau posisi calon wakil presiden di Pemilu 2019. “Jadi intinya di balik pernyataan Setya Novanto, saya menduga tersimpan kepentingan politik jangka pendek dan menengah,” paparnya. (C05/OSA/NTA/APA)
Source: Kompas.com
