Banda Aceh – Menjaga kedamaian merupakan salah satu prinsip dari demokrasi. Untuk menjaga perdamaian agar tetap abadi, maka kita harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan mendengarkan apa keinginan dari rakyat.
“Orang-orang jalanan, masyarakat kelas bawah akan memberikan pendapat dan keinginan yang lebih baik. Bukan akademisi seperti saya, bukan juga politisi tapi orang-orang biasa akan memberikan perkataan yang paling jujur. Dan itu adalah yang terpenting, untuk mendengarkan apa yang masyarakat mau dan ekspresi masyarakat kelas bawah. Itu cara menjaga perdamaian di Aceh,”papar Dr. Lian H. Sakhong, Ph.D, aktifis perdamaian di Burma, pada The Globe Journal, Sabtu (22/10).
Lian mengatakan bahwa untuk mempertahankan kedamaian, maka kita juga harus memberikan kesempatan pada perdamaian untuk berkembang. Dia mengatakan bahwa di Burma, mereka belum mempunyai sebuah proses perdamaian seperi MoU Helsinki yang ada di Aceh. Etnik nasional di sana sedang berjuang untuk demokrasi, HAM, dan pembentukan negara federal. Dan dia ingin belajar banyak tentang proses perdamaian yang telah ada di Aceh.
Terkait dengan proses demokratisasi yang akan terlaksana di Aceh, Lian mengaku tidak ingin berkomentar banyak, karena dia tidak tau tentang Aceh secara mendetial. “Tapi secara umum, saya melihat demokrasi sangat penting dan pemilu juga salah satu cara untuk menjaga dari demokrasi. Transformasi kekuatan secara damai sangat penting untuk menunjukkan demokrasi. Pilkada bertujuan untuk menjaga kepentingan dan hak serta suara masyarakat dan itu penting untuk demokrasi,” papar Lian.
Lian mengatakan di Burma, hukum menjadi sesuatu yang sangat penting, terlebih hukum konstitusi. Hukum konstitusi ini harus dibuat sendiri oleh masyarakat, bukan orang lain. Dalam konteks Burma, hukum konstitusi harus menjadi hukum yang tertinggi dan hukum ini harus mampu melindungi rakyatnya. Pada hakikatnya, demokrasi tersebut harus mematuhi hukum dan harus melindungi rakyat.
Dr. Lian H. Sakhong, Ph.D adalah salah seorang aktivis perdamaian di Burma bersama Aung San Suu Kyi yang bekerja di Uppsala University. Dia juga merupakan salah satu Dewan Nasional Etnik Chin, satu dari tujuh suku etnik yang ada di Burma, dan juga menjabat sebagai Wakil Dewan Nasional Etnik Burma.
Dr. Lian H. Sakhong yang merupakan lulusan Rangon University bergabung dalam gerakan demokrasi di Burma tahun 1988 dan mendapatkan penghargaan Martin Luther King tahun 2007 di bidang HAM dan etnik minoritas.
“Dia menjawab melalui pendekatan yang umum, beliau juga masih belajar tentang Aceh untuk diadopsikan di burma. Maka perdamaian itu harus berbasis pada masyarakat tingkat bawah, bukan politisi, akademisi, dan aparat hukum, tapi harus di dengar orang masyarakat luas. Karena perdamaian itu adalah untuk masyarakat luas, bukan untuk sebagian orang,” komentar Delsy Ronnie, salah seorang peneliti perdamaian di Aceh, kandidat Ph.D di Helsinky University, Finlandia.
Source : The Globe Journal
Posted with WordPress for BlackBerry.
