Jakarta – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) semakin memperketat pengawasannya terhadap pemanfaatan jasa telekomunikasi untuk media kampanye jelang pemilihan presiden 8 Juli 2009 mendatang.
Jasa telekomunikasi yang jadi bidikan utama BRTI saat ini adalah layanan polling SMS untuk mengukur perolehan suara sementara calon presiden beserta wakilnya.
Anggota Komite BRTI Heru Sutadi, menuding salah satu penyelenggara polling SMS tersebut melanggar ada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri No. 11/2009 tentang penggunaan jasa telekomunikasi untuk media kampanye.
“Ada upaya penyebaran kampanye SMS melalui jaringan internet seperti dilakukan newslinksmc. Untuk itu perlu upaya operator memblok atau memfilter pengiriman SMS tersebut, sebab tidak sesuai aturan Peraturan Menteri No. 11/2009,” ujarnya dalam pesan singkat yang diterima detikINET, Senin (29/6/2009).
Penyedia layanan poling SMS capres dan cawapres lainnya juga diminta untuk terbuka. “Hasil poling yang sering ditampilkan sebaiknya tak hanya menampilkan hasil persentase saja, tapi juga total jumlah SMS yang masuk,” tandas Heru. ( rou / wsh )
Source : Kompas.com
