Koalisi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin gemuk. Partai Golkar menjadi parpol terbaru yang merapat ke istana. Bah- kan, Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setya Novanto menyatakan akan mendukung Joko Widodo maju kembali pada Pemilu Presiden 2019.
Dorongan supaya Partai Golkar kembali ke khitah kekuasaan dan mendukung koalisi pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hampir seragam disampaikan para kader dalam pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah tingkat I di Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, 16 Mei lalu. Bahkan, beberapa provinsi tegas mengharapkan DPP Partai Golkar mencalonkan kembali Joko Widodo pada 2019.
Partai Golkar sesungguhnya sudah menempatkan kadernya di pemerintahan. Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah Ketua Umum Partai Golkar tahun 2004-2009. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelum ini menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar.
Namun, terpilihnya Setya Novanto seakan mengukuhkan relasi pemerintahan dengan Partai Golkar. Bukan kebetulan jika Luhut be- rada di Nusa Dua, Bali, sejak pembukaan munaslub sampai pemilihan ketua umum berakhir. Sejak menjelang munaslub, beredar kabar Luhut mengupayakan kemenangan Setya Novanto. Sebaliknya, Jusuf Kalla yang akan merayakan ulang tahun bersama tim pemenangan Ade Komaruddin malah batal hadir menjelang pemilihan ketua umum.
Novanto, menurut peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, yang dipandu Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo, Rabu (18/5) malam, bisa dilihat memberikan kenyamanan politik bagi pemerintah. Sebab, sejak saat menjabat Ketua DPR, Novanto dinilai mampu mengatasi gejolak antara Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi dan pemerintah. Komunikasi politiknya pun dinilai baik, kendati dari pendekatan idealisme yang dilihat publik, terpilihnya Novanto bisa dinilai kemunduran Partai Golkar.
Namun, Andi Sinulingga yang mewakili generasi muda Partai Golkar menampik kemungkinan penurunan suara partai. Sebab, pemilu legislatif tak berhubungan dengan citra perseorangan ketua umum.
Kesan bahwa Novanto mendatangkan kenyamanan politik bagi pemerintah semakin terasa melalui pernyataan politik Novanto, hanya 30 menit sesudah resmi ditetapkan sebagai ketua umum. Dalam wawancara dengan Kompas dan beberapa media lain seusai penutupan Munaslub Golkar, Selasa (17/5) lalu, Novanto dengan lugas mengatakan akan mengusung Joko Widodo sebagai capres pada Pemilu 2019. Saat ini memang sosok itulah yang terbaik.
Hal tersebut, menurut Ikrar, bisa berarti macam-macam. Pertama, kemenangan Novanto dan sikap politik Golkar ini adalah kemenangan bagi Jokowi sebagai panglima politik. Kedua, Golkar memang belum siap mengajukan kader untuk menjadi capres pada Pilpres 2019.
Kursi kabinet
Bergabungnya Golkar dengan pemerintahan, setidaknya, satu kursi menteri diperkirakan akan jatuh ke salah satu elite Partai Golkar. Ikrar menambahkan, perombakan kabinet baru akan terlaksana setelah munaslub. “Kabinet, kan, prerogatif Presiden, memang no free lunch, tetapi memang belum ada reshuffle,” ujar juru bicara Nurul Arifin.
Koalisi yang semakin gemuk dinilai akan menyeimbangkan koalisi. Apalagi, kata Ikrar, sela- ma ini beberapa politisi PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi malah bersikap oposan.
Kondisi saat ini pun dinilai mirip dengan Sekretariat Gabungan koalisi pemerintahan yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat saat menjabat untuk kali kedua, 2009-2014.
Koalisi yang gemuk sekilas memang menguntungkan karena banyaknya dukungan politik yang didapat pemerintah seharusnya memperlancar efektivitas hubungan antara parlemen dan pemerintah.
Oleh sebab itu, efektivitas dukungan politik yang gemuk terhadap pemerintahan saat ini tetap berada di tangan Presiden Jokowi sebagai pemegang komando. Selain menguntungkan, kemenangan Novanto dan arah politik baru Golkar juga menjadi tantangan besar bagi Jokowi.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah menambahkan, dukungan yang sangat signifikan dari fraksi-fraksi partai di DPR memang harus dike- lola efektif. Jika tidak, konflik antarparpol dalam koalisi ini bisa saja terjadi, sebagaimana pernah terjadi pada Setgab koalisi yang dibentuk Yudhoyono dulu.
Koalisi gemuk ini sejalan dengan demokrasi konsensus yang diusung Arend Lijphart dalam Patterns of Democracy (1999). Dengan demokrasi konsensus, kompromi menjadi paling utama, pengambilan keputusan tak hanya didominasi satu kelompok mayoritas, tetapi mendengarkan kelompok lain.
Pertemuan berbagai kepentingan dalam suatu koalisi yang gemuk bisa memunculkan potensi konflik. Maka, inisiatif dan prakarsa untuk menjaga efektivitas dukungan parlemen ke pemerintah ada di tangan Jokowi dan pemerintahannya.
(AGNES THEODORA/NINA SUSILO)
Source : Kompas.com
