Jakarta – Partai Golkar menuding pengurus lama sebagai biang kerok kekalahan di sejumlah pilkada. Namun tudingan itu dinilai salah alamat.
Hal itu disampaikan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui telepon, Rabu (9/7/2008).
Akbar menjelaskan, dalam sistem yang lama ketua DPD Partai Golkar yang memenangkan pemilu di daerahnya, berhak atau mendapat peluang untuk menduduki jabatan politik tertinggi di daerah tersebut. Namun saat itu proses pemilihan kepala daerah, seperti Gubernur, masih dilakukan oleh DPRD.
“Jadi berbeda dengan saat ini yang dipimpin langsung oleh rakyat,” ujar Akbar.
Karena itu, sambung Akbar, seharusnya pengurus Partai Golkar sekarang melakukan perubahan sesuai dengan kondisi saat ini. Calon kepala daerah tidak lagi ditunjuk langsung, tetapi melalui proses penjaringan yang terbuka dan demokratis. Sebab setiap periodesasi kepengurusan mempunyai hak untuk melakukan perubahan.
“Jadi jangan setelah kalah seperti sekarang, lalu menyalahkan pengurus lama. Itu tidak bertanggung jawab. Sama saja dengan lempar batu sembunyi tangan,” ujar Akbar.
Akbar mengingatkan pengurus Partai Golkar lebih baik melakukan introspeksi diri. Hal ini jauh lebih baik dari pada mencari-cari kesalahan pihak lain.
“Jelaskan saja semua alasan apa adanya. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain,” tukas Akbar.
Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif mengatakan, kekalahan Partai Golkar di sejumlah pilkada tingkat provinsi akibat kebijakan Akbar, selaku pengurus lama. Di masa lalu, ketua DPD Partai Golkar selalu dipasang sebagai kepala daerah.(djo/nwk)
Sumber : Detik.com
