Banda Aceh, Kompas – Kampanye terbuka akan tetap dilaksanakan dalam masa kampanye pemilihan umum kepala daerah di Aceh yang akan dimulai 22 Maret 2012. Pasalnya, semua pasangan calon meminta bentuk kampanye tersebut dan keberatan dengan masukan kepolisian setempat untuk meniadakan kampanye terbuka dengan pengerahan massa.
Ketua Kelompok Kerja Kampanye Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Zainal Abidin, Selasa (13/3), mengatakan, kampanye terbuka diputuskan dalam rapat bersama perwakilan Kepolisian Daerah Aceh, Panitia Pengawas Pemilu Aceh, satuan polisi pamong praja, dan utusan kandidat kepala daerah masing-masing.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Aceh mengirim surat kepada KIP Aceh agar dalam masa kampanye lebih diutamakan kampanye tertutup. Kampanye dalam bentuk rapat terbuka harus dihindari mengingat kondisi di Aceh saat ini rawan terjadi gesekan menurut laporan intelijen.
”Kampanye terbuka tak bisa ditiadakan. Mereka ingin semua kampanye umum,” kata Zainal.
Untuk menghindari benturan saat kampanye terbuka, KIP Aceh telah menetapkan jadwal kampanye terbuka bagi setiap kepala daerah, khususnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Setiap pasangan calon berhak mendapat jatah kampanye terbuka sebanyak 55 kali dalam kurun waktu dua minggu, mulai 22 Maret 2012.
Mengenai kondisi keamanan Aceh yang rawan, Zainal mengatakan, polisi mempunyai kewenangan membatalkan kampanye apabila situasi keamanan tak mendukung.
Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim mengatakan, untuk terciptanya pemilu kepala daerah (pilkada) damai diperlukan perjuangan dan kerelaan semua pihak guna mendorong hal tersebut dengan cara-cara politik yang santun.
Tahapan kampanye pilkada di Aceh dimulai Rabu ini. Masa awal kampanye dimulai dengan deklarasi pilkada damai di Aceh. Kendati demikian, masalah keuangan dan keamanan masih membayangi pelaksanaan pilkada.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke beberapa posko pilkada damai, pertemuan jajaran musyawarah pimpinan daerah (muspida) dan penegak hukum, serta pertemuan di kantor KIP Aceh, kemarin.
Dalam pertemuan muspida dan jajaran penegak hukum di Kantor Gubernur Aceh, Bupati Pidie Jaya Gade Salam menyampaikan kekhawatiran terjadi konflik di wilayahnya. Dia meminta ada penambahan personel penegak hukum. Saat ini, kata Gade, polisi yang bertugas di kabupatennya 200 orang dan tentara 125 orang. (INA/HAN)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
