Home > Education > Political Marketing > Kaum Muda Terjebak Politik Transaksional

Kaum Muda Terjebak Politik Transaksional

JAKARTA–MICOM: Proses rekrutmen calon pemimpin dari kaum muda melalui partai politik maupun organisasi kepemudaan belum memengaruhi kebijakan nasional. Politik transaksional maupun dinastokrasi (politik dinasti) masih mewarnai proses regenerasi kepemimpinan dari daerah hingga pusat.

Hal itu merupakan benang merah dari Diskusi Politik YouthspeakPolitical Outlook 2011, di Jakarta, Rabu, (19/1). Hadir pembicara dari sejumlah tokoh pemuda berbagai ormas kepemudaan seperti Ketua Umum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia, Akbar Zulfakar (Gema Keadilan), Erik S Wardhana (Gema Hanura), Malik Haramain (GP Ansor), dan peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin Muhtadi menerangkan, kriteria politikus muda dalam kepemimpinan nasional belum jelas. “Pasalnya, ada juga pemimpin muda yang berjiwa tua. Gawatnya lagi politik dinasti atau dinastokrasi makin menguat pula,” jelasnya.

Menurut Burhanuddin, kualitas kepemimpinan pemuda ke depan menjadi tantangan bersama kaum muda. Sebagai contoh, kinerja legislasi periode kali ini yang didominasi kalangan muda justru tidak menghasilkan produk legislasi berkualitas. “Kiprahnya dalam pengawasan eksekutif pun masih terbatas, karena masih didominasi politikus tua.”

Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu menilai pemandulan politikus muda karena proses rekrutmen kepemimpinan selama ini masih transaksional dan penuh nepotisme.

Fungsionaris GP Ansor, Malik Haramain menyatakan kaum muda selayaknya lebih menyoroti mahalnya biaya politik pemilu kada dan kisruh pascapemilu kada. Pasalnya, dari 244 pemilu kada sepanjang 2010 menelan biaya hingga Rp3,4 triliun. Dari penyelenggaraan konsestasi kepala daerah itu 90% berujung di MK. Sebanyak 150 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

“‘Ke depan kami di PKB dan kawan politikus muda lainnya di DPR akan memperbaiki soal pemilu kada ini,” kata anggota Fraksi PKB DPR itu.

Pasalnya, jelas anggota Komisi II DPR itu, ongkos politik pemilu kada yang terlalu besar membuat alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat terabaikan.

Ironisnya, kata Malik, dari ratusan pasangan kepala daerah hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Teras Narang-Achmad Diran. yang tetap kompak untuk meneruskan jabatan untuk periode kedua. Selebihnya antara kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi saat pemilu kada.

Menyangkut prospek kaum muda di tingkat kepemimpinan nasional,Ketum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia meminta agar seluruh elemen muda menyiapkan diri sekarang juga untuk regenerasi kepemimpinan nasional 2014. “Tahun ini saatnya kaum muda tampil. Karena itu kami mendesak melalui kawan-kawan di DPR agar paling lambat 2012, paket UU politik tuntas,” tukasnya. (Wis/OL-8)

Source : Media Indonesia

You may also like
Momen Para Relawan
Nuansa Politik di Tahun Kuda Kayu
Rakyat Tidak Butuh Cucu Pemimpin Sejati
Jebakan Kartel Oligarkis

Leave a Reply