Jakarta, Kompas – Fenomena ”pecah kongsi”, yaitu kepala daerah dan wakilnya tidak lagi bersama dan bersaing, serta ”kutu loncat”—calon kepala daerah berpindah partai politik supaya bisa dicalonkan—dalam pemilihan umum kepala daerah memprihatinkan. Hal itu memperlihatkan politisi memberlakukan demokrasi hanya sebagai sarana memburu kekuasaan.
Kondisi itu juga berbahaya karena kepemimpinan di daerah tersebut menjadi tak efektif. Agenda untuk menyejahterakan rakyat juga tidak berjalan optimal karena kepala daerah dan wakilnya berebut pengaruh untuk kepentingan jangka pendek.
Demikian kesimpulan dari percakapan Kompas dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy; pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Depok, Andrinof A Chaniago; serta Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto secara terpisah di Jakarta, Senin (26/3).
Fenomena ”pecah kongsi”, misalnya, terjadi pada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang mencalonkan diri kembali untuk periode yang kedua. Sebaliknya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengundurkan diri. Di Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf juga mencalonkan diri kembali untuk pilkada April 2012. Dia akan bersaing dengan, antara lain, Wakil Gubernur Muhammad Nazar yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Kini, keduanya berhadapan karena harus berkampanye.
Direktur Eksekutif Kelompok Kerja 30 Samarinda Carolus Tuah di Jakarta, Senin, menegaskan, ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” dalam pilkada menunjukkan kaderisasi di parpol dan perjuangan oleh politikus adalah omong kosong. ”Justru yang terjadi melulu transaksional,” katanya.
Kondisi mengerikan
Menurut Bachtiar, ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” terjadi karena praktik demokrasi di Indonesia masih diletakkan dalam sistem politik yang kurang tepat. Demokrasi semestinya adalah sarana untuk memperjuangkan ideologi serta nilai dalam bentuk agenda dan program memajukan bangsa dan masyarakat. Makna ini dipersempit oleh partai dan politikus dengan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan.
”Ini mengerikan. Kepala pemerintahan daerah hanya peduli pada kepentingan politiknya dan tidak lagi responsif pada aspirasi rakyat. Agenda untuk kesejahteraan rakyat terabaikan,” katanya.
Andrinof menilai, fenomena ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” juga menggambarkan sikap berpolitik yang tidak bertanggung jawab. Mereka kehilangan komitmen pada cita-cita kepartaian dan visi kerakyatan.
Bima Arya mengakui, etika politik di kalangan politisi saat ini masih lemah. Politisi pun cenderung bersikap pragmatis. ”Sikap pragmatis dan loncat-loncat partai itu bisa merusak tatanan demokrasi,” ujarnya. (iam/ong/dik/ina)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
