Jakarta, Kompas – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus turun dalam dua tahun terakhir. Selain ketakpuasan dalam bidang ekonomi, penurunan ini terutama juga disebabkan kinerja presiden dalam pemberantasan korupsi.
”Sekitar 61,8 persen responden tak puas dengan kinerja Presiden dalam pemberantasan korupsi,” kata Widdi Aswindi, Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI), Minggu (23/10), di Jakarta.
Hal itu dikatakan Widdi saat memaparkan hasil survei lembaganya yang dilakukan 10-15 Oktober 2011. Survei dengan 1.200 responden ini dilakukan dengan teknik multistage random sampling dan memiliki margin of error (ambang kesalahan) 2,9 persen.
Dalam survei ini, JSI mencatat, tingkat kepuasan terhadap Presiden Yudhoyono pada Oktober 2011 sebesar 53,2 persen. Padahal, Lembaga Survei Indonesia mencatat, tingkat kepuasan terhadap Yudhoyono pada Januari 2010 mencapai 70 persen. Lingkaran Survei Indonesia juga mencatat penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, yaitu dari 63,1 persen pada Januari 2010 menjadi 46,2 persen pada Oktober 2011 (Kompas, 17/10).
Tingginya ketidakpuasan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dalam survei JSI, diikuti tingginya persepsi responden tentang buruknya penanganan pemerintahan dalam sejumlah kasus korupsi. Sebanyak 71,5 persen responden berpendapat, kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tidak ditangani dengan baik. Persepsi yang sama dimiliki 65,9 persen responden terhadap kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ryaas Rasyid, mengatakan, persoalan korupsi yang sekarang muncul adalah korupsi politik, bukan korupsi birokrasi seperti yang terjadi pada era Orde Baru. ”Korupsi birokrasi adalah korupsi oleh birokrasi. Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan politisi untuk kepentingan politik. Korupsi politik amat berbahaya karena secara terbuka menggerogoti uang negara,” ujarnya.
Maruarar Sirait, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menambahkan, tingginya ketidakpuasan pada bidang hukum ini harus ditanggapi dengan hati-hati. Pasalnya, ketidakpuasan di bidang ekonomi juga tinggi. ”Perubahan biasanya terjadi jika ada masalah di bidang ekonomi dan ketidakadilan yang amat terkait dengan hukum,” ucapnya.
Namun, Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menyatakan, adalah wajar jika tingkat kepuasan masyarakat pada Presiden Yudhoyono terus berfluktuasi. Fluktuasi ini juga dalam batas toleransi karena masih di atas 50 persen. ”Tingkat kepuasan terhadap Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada September 2011 juga hanya 43 persen,” katanya.
Saan berpendapat, tingginya ketidakpuasan di bidang hukum tidak disebabkan oleh bagaimana menata sistem atau membangun lembaga penegak hukum. Namun, lebih dipengaruhi oleh isu yang bersifat aktual, seperti kasus Bank Century. Partai Demokrat ingin kasus itu selesai. (NWO)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
