Dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, muncul buku-buku tentang istana kepresidenan dan Partai Demokrat yang ditulis oleh Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, serta Anas Urbaningrum.
Pada awal periode kedua pemerintahan Yudhoyono, Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menambahkan satu buku tentang berbagai kemungkinan yang bisa muncul pada masa pemerintahan Yudhoyono mendatang tersebut.
Dalam pengantar buku berjudul Sejarah Konsensus Politik Indonesia, Sebuah Kajian Filosofis, Umam yang juga anggota Komisi II DPR mengatakan, belum genap satu bulan Presiden Yudhoyono dilantik (20 Oktober 2009), muncul berbagai masalah menghebohkan dan mengganggu kehidupan bernegara yang sehat.
Menurut Umam yang pernah menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (1994-2000) dan Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (2000-2010), geger politik di antara elite negeri ini justru terjadi pada awal pemerintahan yang tingkat legitimasinya sangat kuat.
Pasangan Yudhoyono-Boediono memenangi Pemilu 2009 dengan perolehan 62 persen suara pemilih, Legitimasi pemerintah yang kuat itu, kata Umam, tak membawa kehidupan politik lebih baik dan stabil. ”Suasana yang muncul bahkan bisa mengarah pada kegelapan,” ujarnya.
Warisan SBY
Dalam diskusi tentang buku ini yang dihadiri sineas senior Garin Nugroho di Senayan, Jakarta, Minggu (12/6), Umam mengatakan, bukunya ini memperlihatkan, dalam sejarah politik Indonesia, ada dua konsensus fundamental dan penting, yakni Sumpah Pemuda (tahun 1928) serta lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini (tahun 1945).
”Tahun 1945, para pendiri bangsa ini sepakat Indonesia berjalan sebagai negara demokrasi. Akan tetapi, mereka belum membuat format jelas tentang demokrasi yang bernapaskan Pancasila,” ujar Umam.
Menurut Umam, saat ini adalah kesempatan bagi Yudhoyono memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga. ”Jika bisa memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga, dia akan memberi legacy (warisan) ke pada bangsa ini,” ujar lulusan S-2 Bidang Filsafat Universitas Indonesia itu.
Dengan buku ini, Umam juga ingin menyampaikan kepada publik tentang kabinet yang sesuai dengan keinginan para pendiri negeri ini, yaitu bisa mempersatukan kebinekaan bangsa. ”Maka, saya usulkan kabinet kaki lima,” ujarnya.
Peta politik negeri ini, menurut Umam, diwakili oleh lima kelompok besar, yakni kaum Muslim pedesaan (Nahdlatul Ulama), Muslim perkotaan (Muhammadiyah dan sebagainya), Tentara Nasional Indonesia, kaum Nasionalis (termasuk kelompok non-Muslim), dan kaum Forum Demokrasi. ”Dengan memasukkan wakil lima kelompok inilah kabinet yang saya usulkan adalah kabinet kaki lima,” ujar Umam.
Lalu kabinet sekarang ini punya berapa kaki? Menjawab pertanyaan ini, pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 44 tahun lalu, itu mengatakan dengan nada bercanda, ”Kabinet tanpa kaki.” (J Osdar)
Source : Kompas.com
