BANDA ACEH–MICOM: Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memberikan akreditasi kepada delapan lembaga yang akan memantau Pemilu Kada Aceh.
“Ke delapan lembaga tersebut memenuhi syarat sebagai pemantau pilkada Aceh,” kata Ketua Kelompok Kerja Pemantau Pilkada KIP Aceh Yarwin Adi Dharma di Banda Aceh, Selasa (27/12).
Ke delapan lembaga pemantau tersebut, yakni Forum LSM Aceh, Aceh Institut, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Institut Perdamaian Indonesia (IPI).
Kemudian, Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, Acheh Future, Katahati Institute, dan Asian Network for Free and Fair Election (ANFFREL). Lembaga disebut terakhir berbasis di Bangkok.
Yarwin menyebutkan, KIP masih menerima pendaftaran lembaga yang berkeinginan memantau pesta demokrasi lima tahunan di Aceh tersebut hingga 16 Januari 2012.
“Berdasarkan aturan, pendaftaran pemantau dibuka hingga 30 hari sebelum hari pencoblosan. Hari pencoblosan dijadwalkan 16 Februari 2012,” ungkap dia.
Menurut dia, pemantau tidak hanya dibatasi dari lembaga dalam negeri. Lembaga asing juga diperkenankan memantau jalannya pilkada di Aceh. Hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA).
Khusus pemantau asing, kata dia, mereka harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya aturan keimigrasian.
“Kami tidak ingin kehadiran pemantau asing melahirkan masalah keimigrasian. Maka, setiap pemantau asing yang ingin memantau proses pilkada di Aceh wajib mematuhi undang-undang,” tegas Yarwin Adi Darma.
Pemilu Kada Aceh dijadwalkan digelar 16 Februari 2012. Pemilu Kada digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan 17 bupati/wali kota di Provinsi Aceh. (Ant/OL-2)
Source : Media Indonesia
