Banda Aceh, Kompas – Komite Peralihan Aceh meminta Komisi Independen Pemilihan Aceh konsisten dengan jadwal pemungutan suara yang diusulkan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 9 April 2012. Usaha mempercepat jadwal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh, sebelum tanggal itu, hanya akan memicu konflik baru.
Komite Peralihan Aceh (KPA) adalah organisasi yang menjadi wadah bagi struktur dan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka. KPA menjadi bagian dari Partai Aceh.
Juru Bicara KPA Mukhlis Abe, Minggu (29/1), di Banda Aceh mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan Pilkada Aceh pada 9 April 2012 memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan pilkada secara sempurna dan berkualitas. Apalagi putusan itu mengacu kepada hasil pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh serta KIP kabupaten dan kota yang diusulkan ke Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan Mukhlis itu menanggapi pernyataan tim sukses pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, yang diwakili Thamren Ananda dari bagian Humas Seuramoe Irwandi, yang akan menggugat KIP apabila Pilkada Aceh digeser dari 16 Februari 2012.
”Kami menyesalkan sikap memaksa KIP Aceh melaksanakan hari pencoblosan sebelum tanggal 9 April itu. Kami yakin KIP tidak gegabah, apalagi memolitisasi jadwal pilkada,” papar Mukhlis. Akal-akalan terkait jadwal pilkada, lanjut dia, hanya akan mempercepat munculnya konflik baru di Aceh.
Secara terpisah, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur dari Partai Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, Kamaruddin Abubakar, mengatakan, Partai Aceh akan mengikuti prosedur yang dikeluarkan KIP Aceh. KIP Aceh baru akan memutuskan jadwal Pilkada Aceh pada Senin ini. Partai Aceh akan menerima apa pun putusan KIP Aceh. (han)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
