Koalisi Parpol Belum Terpola

JAKARTA–MI: Penyederhanaan partai politik agar kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial masih jauh dari keinginan. Penyebabnya koalisi parpol sebagai langkah awal menuju penyederhanaan parpol masih belum terpola.

Belum terpolanya koalisi diakui Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Mantan Ketua MPR Amien Rais dan bakal Capres Sutiyoso saat tampil menjadi narasumber dalam acacara Today’s Dialog di studio Metro TV, Jakarta, Senin (15/8).

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menilai semua parpol di Indonesia termasuk Golkar menginginkan koalisi. Menurutnya koalisi sudah sering dilakukan termasuk dalam Pilkada. “Tetapi sistem koalisi tak punya pola,” kata Kalla yang juga Wapres RI.

Kalla merujuk pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah. Dalam Pilkada di daerah tertentu, Golkar misalnya berkoalisi dengan PDIP dan PAN. Namun dalam Pilkada di daerah lain, Golkar berhadapan dengan PDIP.

Hamid Basyaid dari PDIP yang sempat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, menegaskan PDIP sudah mengulurkan tangan untuk bergandengan dengan Golkar dalam sebuah koalisi yang berumur sampai 25 tahun. Menurutnya koalisi PDIP dengan Golkar memang yang paling ideal karena sama bernafaskan nasionalis kebangsaan.

Dia yakin koalisi Golkar dan PDI akan menciptakan stabilitas politik guna mendukung pembangunan. Hamid berharap koalisi PDIP-Golkar bisa terwujud sebelum April 2009. “Tetapi sampai sekarang lamaran kita belum ada jawaban,” cetusnya.

Amien Rais juga mendukung koalisi PDIP-Golkar di satu sisi dan sisanya dalam koalisi lainya. Amien menyatakan dalam sejarah demokrasi, idealnya memang ada dua pihak yaitu partai pemerintah dan oposisi.

Dengan mengkrucut seperti itu, dua kubu akan beradu program. “Kalau sekarang seperti pasar, tak karu-karuan,” cetus mantan Ketua Umum PAN tersebut. Amien menilai kondisi partai politik di?Indonesia memang aneh. Dalam Pemilu 1999, jumlah partai mencapai 48 dan mengkrucut menjadi 24 pada Pemilu 2004. Seharusnya dalam Pemilu 2004 menjadi 12 parpol, tetapi kenyataannya membengkak lagi menjadi 38 parpol.

Untuk mencegah rapuhnya stabilitas pemerintahan dengan kehadiran banyak partai, Amien menyarankan partai besar untuk mengusung jagonya sendiri. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Jika pemerintahan dipimpin tokoh dari partai kecil, goyangan kerap muncul.

Amien mencontohkan kondisi saat ini, pemerintahan dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono yang berasal dari partai kecil. “Untung saja ada pak JK sehingga stabil,” cetus Amien.

Sedangkan Hidayat Nurwahid menilai positif tidak adanya koalisi permanen. Sekat-sekat antar partai menjadi cair, tidak membedakan, nasionalis, kebangsaan maupun partai bercorak agama. “Jadi bangsa ini tidak terkotak-kotak,” paparnya. (Fud/OL-03)

Source : Media Indonesia, 15 Desember 2008