BANDA ACEH – Pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) dari 18 wilayah di Aceh dilaporkan sepakat mengusung Dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Aceh periode 2012-2017. Namun keputusan itu memunculkan kontroversi internal ditandai penolakan oleh Partai Aceh (PA).
Kesepakatan para Ketua KPA se-Aceh mengusung Zaini-Muzakir sebagai cagub/cawagub yang akan bertarung di Pilkada Aceh 2011 diputuskan melalui rapat pimpinan KPA se-Aceh di Mes Meuntroe, Banda Aceh, Minggu (6/2).
Seusai rapat tersebut, Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf yang akrab disapa Muallim menggelar konferensi pers. Menurut Muallim, salah satu keputusan penting yang disepakati dalam rapat adalah Partai Aceh (PA) selaku pendukung tidak akan berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung cagub/cawagub Aceh.
“Forum rapat dengan penuh pertimbangan telah bersepakat mencalonkan pasangan Dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai cagub/cawagub Aceh untuk periode 2012-2017 dari PA. Keputusan itu diambil karena kami yakin pasangan ini memiliki pengetahuan, pengalaman, dan dedikasi untuk memenuhi cita-cita perjuangan yang telah termaktub dalam MoU Helsinki,” demikian inti keputusan rapat yang tercantum dalam poin 6, sebagaimana dibacakan Muzakir Manaf.
Sedangkan di poin 5 keputusan rapat KPA se-Aceh ditegaskan, dalam hal koalisi dengan partai lain, KPA bersepakat bahwa untuk posisi gubernur/wakil gubernur, “PA tidak akan berkoalisi dengan partai lain, sedangkan di sejumlah kabupaten/kota yang akan disampaikan kemudian kemungkinan koalisi sangat mungkin terbuka”.
Sebelumnya, pada poin 3 keputusan tersebut, KPA menilai tidak ada kemajuan Aceh yang signifikan dibanding kewenangan dan sumber daya keuangan yang tersedia selama ini. Hal itu, menurut Muzakir bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur, seperti jalan di daerah dan peningkatan ekonomi rakyat Aceh.
“Forum menilai dengan keuangan yang begitu besar, Aceh harus lebih maju. Misalnya, rakyat Aceh yang 70 persen petani harus bisa mencapai kemakmuran hidup dengan bertani. Selain itu, kenyataan selama ini, realisasi APBA dari setiap SKPA selalu tidak mencapai terget,” tegas Muzakir didampingi Wakil Jubir KPA, Muzakkir Abdul Hamid.(sal)
Source: Serambi Indonesia
