JAKARTA–MI: Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Azis mengakui sejumlah daerah memprotes masalah daerah pemilihan (DP). Menurut Azis sebagian besar daerah meminta agar jumlah alokasi kursi DPRD dan jumlah daerah pemilihan ditambah.
“Protes dan permintaan KPU daerah itu tidak diterima. KPU tetap mengacu pada UU No 10/2008 tentang Pemilu bahwa alokasi kursi dan daerah pemilihan bagi daerah yang bukan pemekaran sama dengan Pemilu 2004,” kata Azis di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/8).
Direktur Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay sejak awal mengkhawatirkan akan terjadi protes terhadap DP. “KPU tidak transparan dalam membuat alokasi kursi dann daerah pemilihan DPRD. Ini sejak awal kami perkirakan menimbulkan masalah,” katanya. (KN/OL-03)
Source : Media Indonesia
