BANDA ACEH – Aktivis prodemokrasi di Aceh mendesak lembaga pemantau Pemilu Internasional bisa masuk ke Aceh. Apalagi menjelang Pemilu di Serambi Makkah, situasinya mulai tidak kondusif. Meski begitu, mereka tetap berharap Pemilu berlangsung dalam suasana yang demokratis dan kondusif.
“Untuk itu, kita berharap semua pihak atau elemen masyarakat bisa menahan diri dan menempatkan perdamaian di atas segalanya,” ungkap aktivis Aceh, Thamren Ananda kepada Waspada, tadi pagi menyikapi kondisi terakhir di Aceh menjelang pemilihan umum.
Mengingat kondisi seperti itu, Thamren berharap Pemilu di Aceh ke depan harus ada pemantau asing. “Hal ini memastikan Pemilu di Aceh berlangsung secara damai dan demokratis. Keberadaan pemantau asing, untuk membantu Panwaslu sebaiknya bukan pada hari H-nya saja. Tetapi sebaiknya pemantau asing sudah berada di Aceh sejak proses kampanye terbuka berlangsung,” harap dia.
Juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Ibrahim Syamsuddin berharap kepada semua elemen untuk menyelamatkan perdamaian, sebelum semuanya runyam. “KPA berkomitmen untuk tidak akan lagi terseret ke konflik baru, karena kami sangat pada mekanisme perdamaian dan demokrasi,” tukas dia.
Ibrahim mengajak semua pihak untuk tidak mengorganisir masyarakat untuk kepentingan sesaat dengan membangkitkan dendam masa lalu dan isu-isu keganasan separatisme di Aceh.
“Upaya membangkitkan dendam kembali harus segera dicegah dan dihentikan, karena itu sudah tidak zamannya lagi di tengah suasana kita mencari solusi untuk lebih memperkuat dan memperkokoh perdamaian di Aceh,” papar Ibrahim.
Lantas, kepada semua pihak dia berharap untuk harus menguburkan dendam masa lalu demi masa depan Aceh yang lebih baik, karena jangankan pada masa Aceh dalam konflik dulu. “Hampir semua kita punya dendam tersendiri, tapi kini saat Aceh mulai dama seperti sekarang ini juga masih ada pihak yang tidak puas dengan Aceh aman dan damai,” ujar dia.
Pantau Pemilu
Sementara Uni Eropa (UE) menyatakan siap ikut memantau pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif yang akan digelar April mendatang di Provinsi Aceh.”Seandainya diundang, kami (UE) akan datang dan mengalokasikan dana untuk memantau Pemilu di Aceh,” kata Kepala Kantor Rumah Eropa Banda Aceh, John Penny di Banda Aceh baru-baru ini.
Menurut John Penny, hingga saat ini keterlibatan UE serta pemantau independen asing lainnya untuk pelaksanaan Pemilu di Aceh masih dibicarakan Pemerintah Indonesia. “Belum ada keputusan final mengenai perlunya pemantau asing. Tapi mungkin Pemerintah RI tidak mengundang pemantau asing karena menilai pelaksanaan demokrasi sudah cukup baik di Indonesia,” tambahnya.
Meski Pemerintah Indonesia tidak melibatkan pemantau asing, namun UE tetap akan ada di Aceh menyelesaikan komitmennya membantu masyarakat pasca tsunami hingga 2012 termasuk untuk mengawasi Pemilu.
Sebelumnya Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar mengatakan, Pemerintah Aceh telah berulang kali mengharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengundang pemantau asing pada Pemilu 2009.
Menurut Nazar, keterlibatan pemantau asing dinilai perlu karena di Aceh terdapat partai politik lokal yang ikut sebagai peserta Pemilu. Partai politik lokal merupakan amanat dari nota kesepahaman (MoU) Helsinki 2005. Dengan kehadiran pemantau asing diharapkan tercipta Pemilu yang demokratis sesuai harapan semua pihak yang berujung pada langgengnya perdamaian di Aceh.
Tim pemantau asing termasuk dari UE ikut terlibat mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh pada 2006. UE juga terlibat dalam membantu terwujudnya MoU Helsinki. (eln/b05)
Source : Waspada Online, 6 Februari 2009
