Home > Education > Political Marketing > Menurun Partisipasi Rakyat Aceh Ikut Pemilukada

Menurun Partisipasi Rakyat Aceh Ikut Pemilukada

Banda Aceh – Direktur ACTSF, Juanda Djamal selaku juru bicara Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Perdamaian (JMSP) melaporkan beberapa keadaan politik menjelang pencoblosan dan pada hari pencoblosan.

Kepada The Globe Journal, Senin (9/4) sore tadi, Ia mengatakan tindak kekerasan masih terjadi satu hari menjelang pencoblosan, pemukulan tim sukses Irwandi di Bireuen, penyanderaan tim sukses Ilyas Hamid di Aceh Utara dan beberapa aksi intimidatif lainnya yang merupakan aksi untuk dapat mempengaruhi jalannya proses pencoblosan hari ini 9 April 2012.

Juanda Djamal menjelaskan keadaan saat pencoblosan, menurut pemantauan yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) bahwasanya tingkat antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi menurun.

Di beberapa lokasi seperti Ie Rho Barat dan Tambu Samalanga, Bireuen tingkat partisipasinya 60-75 %.

Dibeberapa tempat lainnya, menurut pengakuan beberapa masyarakat adalah tidak mendapatkan undangan pencoblosan sebagaimana dijanjikan, hal ini mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilihan.

“Selain itu, beberapa masyarakat cenderung apatis untuk aktif berpartisipasi, selain ada kekhawatiran warga juga terlihat seperti kebingungan dengan keadaan ini,” kata Juanda.

Kasus lainnya yang dilaporkan oleh masyarakat Sikabu dan Lhok Gayo di Abdya ditemukan kertas suara yang sudah di coblos terlebih dahulu. Keadaan ini menjadi indikasi atas ketidakjujuran para kontestan atau pendukungnya dalam menciptakan pemilukada yang jurdil dan demokratis.

Setidaknya masalah tersebut dapat diusut oleh pihak kepolisian. Kasus-kasus kekerasan menjelang masa pencoblosan dan kasus-kasus kekerasan sebelumnya, semoga kasus-kasus ini dapat menjadi momentum terhadap penegakan hukum di Aceh.

Panwaslu sebagai lembaga yang berwenang mengawasi proses penyelenggaraan pemilukada supaya dapat membantu pihak kepolisian dalam menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran yang terjadi.

KIP sebagai pihak penyelenggara pemilukada supaya dapat mengumpulkan informasi atas kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada pemilukada menjadi pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilukada yang akan datang secara lebih sempurna lagi.

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) tergabung didalamnya ACSTF-AJMI-The Aceh Institute-Balai Syura-Katahati Institute-An-nisa Centre-Walhi Aceh-PCC-Saree School- YRDPI-Forum LSM Aceh-Bungong Jeumpa-YRB -AWPF-Flower Aceh-FP3-Lingkaran-Solidaritas Perempuan Aceh-Suloh Aceh-JKMA-MPK Aceh-PEMA USM-PEMA Unmuha-BEM FE Unmuha-GEPAR.[003]

Source : The Globe Journal

You may also like
Pemilu Turki, Pengamat: Partai atau Caleg yang Bagi-bagi Sembako dan Politik Uang Tak Dipilih Rakyat
Polmark Ungkap Faktor Signifikan Kemenangan Anies-Sandi
Demokrat, PNA dan PAN Dikabarkan Usung Irwandi dan Nova Iriansyah
Big Data Could Impact the Trump-Clinton Election

Leave a Reply