Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (tengah), Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung (kedua kiri), dan puluhan kader menghadiri Kampanye Calon Ketua Umum Partai Golkar Zona I Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (8/5). Kampanye hari pertama tersebut diikuti dua calon ketua umum, yaitu Setya Novanto dan Mahyudin.
Politik Transaksional Merugikan Partai Golkar
JAKARTA, KOMPAS — Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan menentukan nasib partai itu pada pilkada serentak tahun 2017 dan 2018 serta Pemilu 2019. Golkar membutuhkan terobosan untuk melahirkan kepemimpinan baru dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap partai itu.
“Sosok yang muncul sebagai ketua umum akan menentukan apakah Partai Golkar bisa memperbaiki perolehan suaranya,” tutur peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu (8/5).
Untuk melahirkan kepemimpinan baru dan membangun kepercayaan masyarakat, menurut Zuhro, Partai Golkar perlu membuat terobosan. Membuat seolah ada perubahan tetapi ternyata tidak, akan semakin menurunkan citra Golkar di masyarakat.
Sebelumnya, salah satu syarat untuk jadi calon Ketua Umum Partai Golkar adalah menyetorkan iuran sebesar Rp 1 miliar. Sampai Jumat pekan lalu, hanya enam dari delapan kandidat yang membayarkan iuran tersebut. Panitia pengarah munaslub pun menetapkan enam calon ketua umum. Namun, pada Sabtu lalu, keputusan ini diubah dan delapan kandidat resmi menjadi calon ketua umum kendati dua di antaranya menolak membayar iuran tersebut. Mereka yang tidak membayar iuran adalah Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo,
Iuran tersebut, kata Zuhro, merusak terobosan yang sudah dimulai para elite Partai Golkar terkait munaslub, seperti berkonsultasi dengan KPK serta membentuk Komite Etik. Kewajiban membayar iuran seakan membenarkan bahwa politik uang memang tidak bisa dihindarkan di Golkar.
Syahrul Yasin Limpo yang akhirnya menjadi calon ketua umum meski tidak membayar Rp 1 miliar, kemarin, menyampaikan apresiasinya kepada panitia munaslub.
Elektabilitas
Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Haryadi, menuturkan, Golkar membutuhkan pimpinan yang mampu memadukan kubu yang sebelumnya berkonflik serta mengonsolidasikan kembali kekuatan dan dukungan terhadap partai itu.
Hal itu dibutuhkan karena berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang terbaru, tingkat elektabilitas Golkar adalah 9,8 persen. Golkar ada di bawah PDI-P yang memiliki elektabilitas 35,6 persen dan Partai Gerindra dengan elektabilitas 11,8 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menuturkan, hasil survei Litbang Kompas tersebut tak berbeda jauh dengan survei Poltracking akhir 2015. Saat itu, elektabilitas Partai Golkar masih sekitar 10 persen.
Kondisi ini, kata Hanta, membuat munaslub akan menjadi pertaruhan Partai Golkar. Apabila tetap mengukuhkan tradisi lama seperti politik transaksional, Golkar akan merugi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, mesin partai akan lumpuh karena semua berbasis kekuatan transaksi, bukan kaderisasi dan militansi. Sementara secara eksternal, citra partai makin rusak dan masa depan perolehan suara akan terus turun karena mesin partai tidak jalan.
Sebaliknya, kata Hanta, perolehan suara Partai Golkar berpotensi meningkat jika ada lompatan besar seperti meminimalkan atau menghilangkan tradisi politik uang, mengonsolidasikan mesin partai, dan memperkuat internal dengan mengurangi faksionalisasi. Hal ini tentu akan terlihat pada pilkada serentak 2017/2018 dan Pemilu 2019.
Fungsionaris Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Komite Etik dalam munaslub dibentuk dengan semangat menjaga agar munaslub berlangsung dengan bersih. “Jika pemilihan ketua umum nanti hanya berdasarkan transaksi, jangan berharap kejayaan Partai Golkar bisa dikembalikan,” katanya. (INA)
Source: Kompas.com
