Jakarta, Kompas – Sistem proporsional tertutup yang diwacanakan beberapa partai politik dan pemikir politik dianggap kurang tepat diterapkan karena dikhawatirkan akan menyuburkan oligarki politik. Mayoritas parpol di parlemen pun mengusulkan sistem proporsional terbuka dipertahankan.
Penilaian itu salah satunya disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Viva Yoga Mauladi, di Jakarta, Jumat (14/10). ”Sistem proporsional tertutup itu akan menyuburkan oligarki politik,” kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut.
Dalam sistem proporsional tertutup, calon anggota legislatif (caleg) terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. Viva menilai, penetapan caleg berdasarkan nomor urut tersebut justru akan menghilangkan kualitas parpol.
Parpol pun bisa sewenang-wenang, terutama dalam menempatkan caleg yang bukan berdasarkan kemampuan atau tingkat keterpilihan. Penempatan caleg malah berdasarkan pertimbangan lain. Sistem proporsional tertutup itu juga dikhawatirkan akan menyuburkan nepotisme karena penempatan caleg didasarkan pada faktor kedekatan dan semacamnya.
Penerapan metode penetapan caleg berdasarkan nomor urut itu sebelumnya diusulkan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti dan anggota Komisi Pemilihan Umum, Saut Hamonangan Sirait. Selain membuat surat suara lebih sederhana, penetapan caleg berdasarkan nomor urut itu lebih sesuai dengan Pasal 22 E Ayat (3) UUD 1945.
Menurut Ramlan, yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum, sistem proporsional tertutup juga demokratis. Sistem ini sama demokratisnya dengan sistem proporsional terbuka karena penetapan caleg didasarkan pada perolehan suara terbanyak.
Pilih suara terbanyak
Sementara itu, mayoritas fraksi di DPR menginginkan sistem pemilu yang saat ini digunakan, yakni sistem proporsional terbuka, tetap dipertahankan. Hanya Fraksi PDI-P yang dengan tegas menyatakan akan mengusulkan penerapan sistem proporsional tertutup.
”PAN setuju sistem proporsional dengan daftar terbuka dipertahankan,” kata Viva.
Dalam sistem proporsional terbuka, penetapan caleg didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Dengan metode tersebut, semua caleg memiliki peluang yang sama. Berapa pun nomor urutnya, tiap-tiap caleg harus berkompetisi memperoleh suara terbanyak jika ingin masuk parlemen.
Pendapat senada diungkapkan anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Akbar Faizal. Menurut dia, sistem proporsional terbuka masih ideal diterapkan. Sistem proporsional tertutup justru hanya baik untuk parpol, tetapi tidak baik untuk masyarakat.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Taufiq Hidayat menambahkan, sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan konstitusi, terutama dalam konteks penguatan kedaulatan rakyat.
Bahkan, menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, sistem proporsional terbuka justru mendorong peserta pemilu lebih kompetitif. ”Sesama kader parpol pun bisa bersaing secara fair,” katanya.
Metode suara terbanyak itu pun bisa digunakan untuk mengukur derajat keterwakilan rakyat sekaligus mengukur kerja keras caleg. Dengan suara terbanyak tersebut, oligarki dan kesewenang-wenangan parpol juga bisa dihindari. (NTA)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
