Banda Aceh-Hasil survey yang dilakukan oleh Occidental Research Institute (ORI) menunjukkan 61,2 persen masyarakat Aceh mendukung sikap Partai Aceh (PA) tidak mencalonkan diri dalam Pemilukada.
Sementara disisi lain mereka menginginkan Pemilukada Aceh tatap dilaksanakan tepat waktu. Survey yang dilakukan tersebut dengan sampel delapan kabupaten/kota, kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Selatan , dan Aceh Barat Daya.
Adaapun responden yang diteliti mencakup tiga karakter, kelas atas (pengusaha, pejabat, dan pengurus partai), kelas menengah (pegawai biasa, pemuda, dan mahasiswa), sementra kelas bawah terdiri dari petani, buruh dan nelayan.
Dari keseluruhan responden tersebut mencakup delapan kabupaten/kota bejumlah 1442 responden, yang mewakili setiap kabupaten kota yaitu 180 orang dengan dua metode, kualitatif dan kuatitatif.
Direktur ORI, Maimun Bin Lukman mengatakan alasan masyarakat memilih mendukung sikap PA yang tidak mencalonkan diri dalam Pemilukada Aceh dengan alasan bahwa Partai Aceh ingin mengawal dan mengimplementasikan UUPA. Sementara 229 responden (15,9 persen) tidak mendukung sikap PA yang menarik diri dari Pemilukada yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh.
“Hal ini dianggap tidak fair oleh masyarakat yang tidak mendukung sikap PA,” kata Maimun, Selasa (18/10) di Palace Cafe Lamnyong.
Sedangkan 321 orang atau 22,3 persen memilih tidak memberi jawaban terhadap sikap yang duiputuskan PA.
Peneliti senior ORI, Budi Azhari menjelaskan alasan lain masyarakat yang mendukung sikap PA karena PA konsisten dengan amanah MoU Helsinki, meskipun ketika ditanya apa itu MOU, mereka tidak tahu. Sedangkan alasan masyarakat yang tidak mendukung sikap PA ini karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dapat mempengaruhi demokrasi, dan PA tidak percaya diri.
“Mereka kesal jika konflik itu kembali terjadi.” Tukas Budi Azhari.
Survei juga mencatat 59,6% atau 861 orang masyarakat mendukung pelaksanaan pilkada tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tetapkan oleh KIP Aceh. Sedangkan 33,1% atau 477 orang menolak dilaksanakan pilkada dan 104 orang atau 7,1% responden tidak menjawab.
Survei ini untuk menjaring pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada Aceh, demikian yang disampaikan oleh Direktur ORI, Maimun bin Lukman. “Kita mengambil inisiatif untuk menjaring pendapat masyarakat tentang pilkada. Karena mendekati jadwal pilkada terjadi banyak perbedaan pendapat” paparnya dalam konferensi pers, Selasa (18/10) di Palace Caffe.
Maimun menjelaskan bahwa dari survei yang dilakukan terhadap 8 kabupaten/kota, 5 kab/kota menyatakan mendukung pelaksanaan pilkada tepat waktu yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Barat dan Aceh Tenggara. Sedangkan 3 kabupaten/kota lainnya yaitu Aceh Timur, Aceh Utara dan Kabupaten Pidie lebih dominan untuk menolak dilaksanakan pilkada.
“Kami menyimpulkan masyarakat yang ingin melaksanakan pilkada tepat waktu karena itu merupakan amanat undang-undang. Selain itu mereka melihat tahapan pilkada sudah berjalan jadi tidak bisa ditunda. Keyakinan masyarakat juga disebabkan karna para calon sudah mendaftar dan bila diundur maka akan terjadi pemborosan dana” jelasnya.
Sedangkan alasan masyarakat menolak pilkada dilaksanakan tepat waktu karena Partai Aceh tidak mendaftar dan kalau dilanjutkan maka akan terjadi keributan. Selain itu ada anggapan masyarakat tidak ikut pilkada dan dikhawatirkan pilkada tidak sah.
Survei yang dilaksanakan selama lima hari tersebut, mulai tanggal 10-14 September tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 1442 orang masyarakat. [003]
Source : The Globe Journal
