Jakarta, kompas – Sepuluh tahun terakhir pelaksanaan otonomi daerah dinilai gagal akibat sistem pemilihan kepala daerah tidak mampu menempatkan calon terbaik. Padahal, dalam gagasan awalnya, otonomi daerah seharusnya mampu memajukan daerah sehingga kesejahteraan rakyat secara nasional terwujud.
Demikian intisari orasi ilmiah Ryaas Rasyid dalam Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture XI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Senin (22/8). Mantan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ini salah satu penggagas desentralisasi dan otonomi daerah pada masa awal reformasi.
Menurut Ryaas, pada awal pelaksanaan otonomi daerah, pemilihan umum kepala daerah (pilkada) bebas dari intervensi pusat. DPRD bebas memilih sosok terbaik di antara calon yang diajukan partai untuk menjadi kepala daerah. Masyarakat madani bersama semua elemennya memiliki ruang yang cukup untuk memantau dan mengawasi pemilihan di DPRD.
Namun, pada tahun pertama implementasi otonomi daerah (2001), ujar Ryaas, terlihat gejala yang tidak sehat dalam pilkada. ”Jual beli suara di DPRD terjadi di berbagai daerah,” katanya.
Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang melahirkan UU No 32/2004 ternyata tidak menyelesaikan masalah. Pengurangan fungsi DPRD, antara lain tidak lagi berwenang memilih kepala daerah dan oleh karena itu diterapkan pilkada secara langsung, tidak menjamin terpilihnya pemimpin yang baik.
Pilkada secara langsung tanpa kajian dan sosialisasi yang intensif, kata Ryaas, mendorong maraknya politik uang dan tidak ada jaminan pasangan calon terbaik akan menang. Belanja kampanye yang besar mendorong perilaku korupsi kepala daerah.
Menurut mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Haryono Suyono yang mendapat penghargaan Sarwono Prawirohardjo, pendekatan welfare state, seperti tampak dalam pemberian charity berbentuk uang tunai kepada rakyat, membuat kekuatan mandiri rakyat hilang. (BIL)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
