JAKARTA – Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta mengaku heran dengan rencana Polda Metro Jaya yang akan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) kasus kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hari ini.
“Saya aneh jika SP3 dikeluarkan pada hari ini”, ujar Ramdansyah, ketua panwaslu DKI kepada okezone melalui sambungan telepon, Rabu (21/01/09).
Menurutnya jika dilihat dari tanggal kasus pelaporan dan dihitung sesuai dengan kesepakatan pada MoU antara bawaslu, kejaksaan, dan polda perihal penanganan tindak pidana pemilu, maka batas akhir penyelidikan jatuh pada Rabu 29 Januari 2009.
“Sesuai dengan kesepakatan, seharusnya batas akhir jatuh pada tanggal 29 Januari, bukan pada hari ini. Karena pada saat penandatanganan MoU antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Polda, batas maksimal penyerahan berkas ke kejaksaan adalah 14 hari kerja, jadi Sabtu, Minggu dan hari libur tidak dihitung, dan hari ini menurut hitungan saya baru hari ke 10,” paparnya.
Ini artinya, panwaslu masih memiliki cukup waktu untuk mencari saksi ahli. Menurutnya, saksi ahli dalam kasus ini seharusnya tidak hanya satu orang saja, Polda masih perlu memanggil misalnya Arbi Sanit sebagai pengamat politik.
“Penyelidikan kasus-kasus seperti ini tidak boleh hanya menampilkan hanya satu saksi ahli dengan satu segi sedut pandang saja, dan saya rasa kepolisian perlu menjadikan misalnya Arbi Sanit untuk menjadi salah satu saksi ahli,” paparnya.
Selain itu, dia juga menyesalkan keputusan polisi yang terburu-buru mengeluarkan SP3 kasus PKS. Padahal menurutnya pada aksi demontrasi PKS sudah jelas mengandung unsur kampanye karena ada bagian penyampaian visi misi dan platform PKS yang menjadi satu bagian utuh dalam aksi demonstrasi tersebut.
Diketahui sebelumnya, PKS telah dilaporkan panwaslu ke sentra Gakumdu Polda Metro Jaya atas tuduhan pelanggaran massa kampanye jelang pemilu. Rencananya hari ini kasus tersebut akan dihentikan lewat SP3. (uky)
Source : okezone.com
