Berakhirnya masa konflik mendedah tatanan baru politik demokrasi di Aceh. Sayangnya, transisi demokrasi itu tak sepenuhnya mulus. Tahapan konsolidasi tak juga selesai. Dendam lama warisan konflik kerap membuncah. Upaya rekonsiliasi yang tak kunjung usai pun kian memperparah.
Masa 35 tahun terakhir yang dilalui Aceh memberikan pelajaran mendalam, tidak hanya bagi rakyat Aceh, tetapi juga bagi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Era konflik (1976- 2005) menyunggingkan makna betapa penting pemerataan pembangunan dan penghargaan atas kekhasan lokal, serta betapa mahal dampak buruk politik kekerasan oleh negara. Konflik juga mengingatkan akan hilangnya nyawa ribuan anak bangsa secara sia-sia, kegetiran hidup warga, terbuangnya triliunan rupiah uang rakyat, serta dendam tak berkesudahan.
Era damai Aceh (2005-sekarang) memungkinkan tatanan politik baru yang demokratis di Aceh dalam bingkai otonomi khusus. Calon perseorangan muncul, partai politik lokal hadir. Hadirnya calon perseorangan di Aceh bahkan menginisiasi berlakunya hal serupa dalam kontestasi pemilu nasional.
Namun, sejarah panjang konflik juga menyisakan labirin panjang berjalannya konsolidasi demokrasi di Aceh—dengan ciri penguatan peran masyarakat sipil, alienasi pola militeristik dan kekerasan di lembaga-lembaga demokrasi—pada era damai ini. Gejolak politik rawan merembet kepada kekerasan. Perbedaan pandangan di tingkat elite mudah memicu ketegangan. Dendam lama berkelindan dengan pertarungan kekuasaan lokal.
Di saat yang sama, bingkai institusionalisasi demokrasi di Aceh, khususnya terkait tata aturan perundang-undangan, karut-marut. Beberapa aturan tentang kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, misalnya, berbenturan dengan perundangan nasional. Beberapa hal terkait kekhususan Aceh yang diamanatkan dalam MOU Helsinki bahkan belum ditindaklanjuti dalam bentuk aturan perundangan.
Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Syaifuddin Bantasyam, mengatakan, politik di Aceh saat ini tak bisa disamakan dengan kondisi politik lokal di daerah lain. Situasi pascakonflik adalah determinan yang tak bisa dihindarkan.
”Suasana batin elite politik, khususnya eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pendukungnya, belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang konflik. Benturan kepentingan politik mudah memicu ketegangan. Kesalahan komunikasi pemerintah pusat mudah menggoreskan kekecewaan dan resistensi,” ujarnya.
Konflik pilkada 2011 merupakan bentuk akumulasi polemik pertarungan kekuasaan di alam demokrasi yang bersilang sengkarut dengan suasana batin warisan masa konflik. Tak heran, polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon perseorangan kembali ada dalam Pilkada Aceh mudah menyulut sentimen perlawanan kelompok yang memiliki histori konflik.
Transisi ahistoris
Transisi demokrasi di Aceh memperlihatkan sisi yang paradoks. Tak seperti kebanyakan proses transisi menuju konsolidasi demokrasi di negara-negara lain, demokrasi di Aceh tak muncul dari bentuk antitesis atas sejarah otoritarian rezim sebelumnya oleh kaum oposisi reformis. Institusionalisasi demokrasi di Aceh hadir dari perjanjian damai antara GAM dan pemerintah pusat sebagai titik akhir negosiasi atas konflik separatisme 30 tahun.
Demokrasi di Aceh bukan muncul dari keadaan tanpa demokrasi. Institusi demokrasi sebelumnya sudah ada. Namun, masa damai merevitalisasinya dengan kekhususan dan penambahan perangkat baru berupa calon independen dan partai politik lokal serta aturan khusus yang termanifestasi dalam UU Pemerintahan Aceh. Di sinilah awal argumen ahistoris ini.
Hal itu mengakibatkan demokrasi di Aceh hadir dalam suasana pascakonflik. Faktor sejarah dan kultur yang terbentuk saat konflik berpengaruh dalam proses institusionalisasi demokrasi dan peran sipil pada era damai. Kondisi ini nyaris sejalan dengan model transisi yang diungkapkan Guillermo O’Donnell dan kawan-kawan (1986), juga Samuel Huntington (1991), bahwa tak ada satu pun pola yang bersifat linear dan baku dalam fenomena transisi demokrasi. Faktor-faktor historis, kultural dan struktural lokal hampir selalu jadi variabel yang menentukan pola dan arah transisi demokrasi.
Kondisi paradoks atau ahistoris tersebut memberikan keleluasaan terbatas bagi Aceh untuk membangun politiknya selepas konflik. Partai lokal dapat hadir, calon independen dimungkinkan ada, lembaga Wali Nanggroe ditegaskan, syariat Islam diakomodasi.
Namun, transisi demokrasi pascakonflik juga menghadirkan persoalan baru. Konsolidasi demokrasi belum benar-benar terejawentahkan dalam supremasi masyarakat sipil dan alienasi pola militeristik. Komponen masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), cendekiawan, ulama, dan mahasiswa, banyak yang tercerai-berai dalam alur-alur kepentingan politik. Hal ini terkait kapitalisasi ekonomi politik yang berkutat pada elite politik.
Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh Alfian mengatakan, hampir sebagian besar LSM di Aceh tak memiliki sumber pendanaan yang berkesinambungan. Akibatnya, mereka mudah sekali tergoda menjalin hubungan dengan kekuatan politik tertentu. Menjelang pilkada 2011, banyak aktivis terseret menjadi tim sukses atau barisan pendukung kelompok politik tertentu. Di sinilah kekuatan sipil organik, yang mandiri dan berkesinambungan, sulit terwujud.
”Ini yang membuat elemen-elemen ini sulit mendesakkan isu bersama mengkritik pemerintah atau kebobrokan dalam politik di Aceh,” katanya.
Gerakan intelektual organik di Aceh yang tumbuh pesat seusai reformasi hingga masa peralihan konflik ke masa damai justru mulai menunjukkan titik beku. Banyak elemen kritis yang dulu ada lebih memilih menjadi bagian kekuasaan atau berpolitik praktis.
Bekunya gerakan itu bisa dilihat dari sisi kemasan isu dan dana. Beberapa isu yang diangkat hampir bisa dipastikan merupakan pesanan lembaga donor internasional atau kelompok politik tertentu. Memang ada juga yang bergerak dengan isu yang dikemas secara mandiri.
Di pihak lain, Partai Aceh sebagai representasi politik GAM, sekaligus kekuatan politik dominan di Aceh pada era damai, justru belum sepenuhnya dapat menunjukkan jati diri demokratisnya. Partai ini mempertahankan garis komando militeristiknya. Paradigma konflik pun lebih mengemuka dalam pengambilan keputusan politik di partai ini daripada cara pandang politik positif sebagai basis perjuangan kesejahteraan rakyat.
Banyak kader partai politik lokal yang belum dapat menerima perbedaan. Pendidikan dan pengalaman politik demokrasi yang minim pun menjadi kendala untuk mengartikulasikan kepentingan secara demokratis.
Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi mengatakan, sebagai partai politik baru, partainya masih terus berbenah memperbaiki diri dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ketua Departemen Pendidikan Partai Aceh Nur Zahri, dalam sebuah diskusi komunikasi politik di Banda Aceh beberapa waktu lalu, mengakui minimnya pendidikan kader-kader partai politiknya. Hal ini membuat kemampuan komunikasi politik kader Partai Aceh terbatas dan terlalu sederhana. ”Mereka berkomunikasi untuk pendukung partai kami saja,” katanya.
Akumulasi dari kondisi demikian menyulitkan upaya pembentukan desain politik Aceh ke depan. Bahkan, kini, konflik pilkada mengarah kepada benturan massa akar rumput di Aceh. Pemerintah harus turun tangan.
*Oleh M Burhanudin dan M Fajar Marta
Source : Kompas.com
