JAKARTA–MICOM: Rancangan Undang-Undang (RUU) Partai Politik sepertinya akan berjalan mulus. Dari tiga belas poin perubahan dalam draf RUU Parpol, pemerintah hanya mempersoalkan lima poin. Pemerintah bahkan mengusulkan agar penyelesaian pembahasan draf dilaksanakan dalam satu kali masa sidang.
“Kita cuma ada lima poin terhadap RUU tadi. Pertama, terhadap sebaran kepengurusan. Kita minta 75 persen di seluruh propinsi,” kata Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (25/11).
Pemerintah juga menyinggung pertanggungjawaban dana APBN dan APBD untuk pendidikan politik partai. Pemerintah meminta agar dana yang digunakan dilaporkan dengan kejelasan waktu pelaporan. Hal itu menunjukkan akuntabilitas partai terhadap penggunaan dana negara.
“Sampai kapan pertanggungjawabannya? Kalau pemerintah kan jelas. Kalau ini anggarannya kapan diperiksa, apa tiga bulan setelah tahun anggaran, atau enam bulan. Kita minta ada penegasan,” tukasnya.
Pemerintah juga setuju dengan deposit uang parpol yang diusulkan oleh DPR. Perbedaan terletak pada nominal. Pemerintah menginginkan agar minimal deposit keuangan parpol sebesar Rp1 miliar sedangkan DPR inginkan Rp100 juta.
“Kalau sekarang kita ingin minimal Rp1 miliar. Kalau 33 propinsi, minimal masing-masing Rp30 juta. Itu untuk sewa kantor, administrasi, pelantikan. Kalau Rp0, dari mana sumber dananya. Itu juga menunjukkan kekuatan partai politik. Kalau Rp1 miliar untuk partai skala nasional, tidak beratlah. Itu cukup untuk penyederhanaan partai,” jelasnya.
Usulan kelima pemerintah adalah keinginan memasukkan sanksi bagi parpol yang menggunakan asas partai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD. Begitu pula jika ada penyimpangan lambang negara. Atas hal itu, pemerintah percaya diri menawarkan penyelesaian RUU pada satu kali masa sidang. (Din/OL-8)
Source: mediaindonesia.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
