Jakarta, Kompas – Partai politik bukan seperti perseroan terbatas, yang mengejar keuntungan semata atau tempat untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu, sungguh aneh jika seseorang mendirikan parpol sekadar untuk mencari keuntungan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung W di Jakarta, Rabu (4/6). ”Saya heran melihat semangat masyarakat dalam membentuk partai sehingga kita melihat parpol yang luar biasa banyaknya,” paparnya menanggapi maraknya partai baru.
Menurut Pramono, partai kecil yang kemudian memperjualbelikan suara pemilihnya kepada partai lain membuat kesan partai sebagai perseroan makin kental. ”Padahal, kita ingin membangun sistem demokrasi dengan jumlah parpol yang lebih sedikit. Dengan demikian, transaksi dalam politik makin berkurang,” ujarnya.
Konsolidasi demokrasi
Secara terpisah, Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri juga mengingatkan, DPR dan pemerintah sebenarnya tidak berhasil melahirkan undang-undang yang dapat memperkuat konsolidasi demokrasi. Padahal, konsolidasi demokrasi sangat penting untuk melakukan penguatan sistem pemerintahan, institusi politik, dan menyemai nilai-nilai demokrasi.
”Sayangnya, kita kemarin menyaksikan dalam penyusunan Undang-Undang Pemilu seperti ada transaksi. Kalau anggota DPR berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, tentu transaksi semacam ini tidak terjadi,” ujarnya.
Menurut Gumilar, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menghasilkan kesepakatan tentang ambang batas suara (electoral threshold) hanya 3 persen. Aturan ini cenderung tak menghasilkan partai dan kepemimpinan politik yang lebih kuat.
”Sulit dibayangkan, Undang- Undang Pemilu menghasilkan partai yang lebih kuat, lebih berkuasa, atau oposisi. Siklus koalisi jangka pendek dapat kembali terjadi dengan pertimbangan bagi-bagi kursi kabinet,” ujarnya. (mam)
Tulisan ini dikutip dari kompas.com, 5 Juni 2008
